Breaking News

Pengawalan Proyek PT Jakpro, Perpanjang Teken MoU Dengan Jaksa, Kajati DKI Jakarta: Untuk Kasus Pidana Dan Korupsi Tidak Termasuk Loh..!

Pengawalan Proyek PT Jakpro, Perpanjang Teken MoU Dengan Jaksa, Kajati DKI Jakarta: Untuk Kasus Pidana Dan Korupsi Tidak Termasuk Loh!

Untuk kedua kalinya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

 

Kesepakatan kedua belah pihak yang diteken itu berkenaan dengan urusan pendampingan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

 

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Tony Tribagus Spontana mengatakan, dalam kesepakatan itu, jaksa akan melakukan pengawalan untuk mengantisipasi adanya permasalahan berkaitan dengan bidang Datun yang mungkin akan dihadapi oleh PT Jakpro.

 

“MoU ini merupakan perpanjangan kedua kalinya. Diharapkan Kejati DKI dapat membantu permasalahan yang ada pada PT Jakpro, baik permasalahan bersifat litigasi maupun non litigasi,” kata Tony, di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (09/08/2017).

 

Tony menjelaskan, wewenang dan tugas Kejaksaan yang bertindak di dalam maupun di luar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah terdapat dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan kuasa hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

 

Bagi Jaksa, lanjut mantan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) itu, MoU yang diteken merupakan bentuk peran nyata Kejati DKI untuk mengantisipasi adanya permasalahan dan yang dihadapi PT Jakpro.

 

“Penandatanganan MoU ini perlu ditindaklanjuti pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan PT Jakpro, yang nantinya akan dibantu penyelesaiannya,” ujarnya.

 

Namun, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini menegaskan, di dalam  MoU itu, tidak ada kesepakatan dalam bidang lainnya, termasuk urusan pidana dan tindak pidana korupsi.

 

Jaksa, kata dia, akan tetap melakukan pengusutan berbagai kasus pidana dan tindak pidana korupsi sebagaimana mestinya.

 

“Hanya di Bidang Datun. MoU ini tidak menyangkut bidang hukum lainnya, misalnya hukum pidana dan tindak pidana korupsi, itu tidak masuk MoU loh,” ujar Tony.

 

Dia mengatakan, Kejati DKI tidak pernah ragu dan tidak terpengaruh dalam upaya pemberantasan tipikor yang mungkin terjadi, walaupun telah ada kesepakatan tersebut.

 

Dalam acara tersebut, selain Kepala Kejati DKI Tony Spontana juga dihadiri Wakil Kejati DKI, Mashudi, para Asisten, dan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri dari lima wilayah DKI Jakarta.

 

Sementara dari pihak PT Jakpro dihadiri Direktur Utama PT Jakpro, Satya Heragandhi, bersama jajaran direksi lainnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*