Breaking News

Pengangkatan Pejabat Gubernur dari Polri Aktif Langgar Undang-Undang

Pengangkatan Pejabat Gubernur dari Polri Aktif Langgar Undang-Undang.

Presiden Joko Widodo diingatkan segera mengambil tindakan tegas terhadap langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Koemolo yang masih saja mengangkat anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) aktif sebagai Pejabat Gubernur.

Presiden Jokowi pun diminta segera menganulir kebijakan politik anak buahnya yang sudah melanggar Undang Undang itu.

Bukan sekali dua kali Mendagri diingatkan agar tidak mengambil kebijakan yang mengangkangi konstitusi, namun politisi PDIP itu dianggap ngeyel dan tetap mengangkat anggota Polri aktif sebagai Pj Gubernur menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta sangat menyayangkan kebijakan tersebut. Selain bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, kebijakan itu juga potensial menimbulkan masalah sosial politik dalam tahapan pilkada yang sedang berlangsung.

“Pengangkatan anggota Polri aktif sebagai pejabat gubernur Jawa Barat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Kaka Suminta, dalam siaran persnya, Selasa (19/06/2018).

Dia menerangkan, berdasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, serta UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengangkatan Pj Gubernur dimaksud tidak dapat dibenarkan.

“Karena definisi, tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dan ASN berbeda, sehingga pengangkatan dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang,” jelasnya.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 2016 tentang pilkada, bahwa pengangkatan Pj Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah adalah dari ASN.

“Karena itu, kami meminta Mendagri untuk meninjau kembali keputusan tentang pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat dari anggota Polri aktif di Jawa Barat atau daerah manapun, sepanjang bertentangan dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Kaka Suminta.

KIPP juga mendesak boss-nya Mendagri yakni Presiden Jokowi untuk meninjau keberadaan dan kebijakan yang telah diambil oleh Mendagri.

Dikatakan Kaka Suminta, dalam pengambilan kebijakan tersebut diduga telah terjadi penyalahgunaaan wewenang oleh Mendagri.

“Sebab Mendagri telah kebijakan yang bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,” ingatnya lagi.

Meski begitu, lanjut dia, seluruh masyarakat diminta tetap tenang dan melaksanakan kegiatan sebagai mana mestinya.

“Serta menempatkan semua proses politik dan hukum sesuai koridor hukum dan ketertiban umum,” ujar Kaka Suminta.

Jangan lupa, kata dia, pemaksaan pengangkatan anggota Polri aktif sebagai pajabat sipil akan membangkitkan kesan adanya dwi fungsi Polri.

“Yang justru akan merugikan citra Polri yang sedang giat dibangun di mata publik,” ujar Kaka Suminta.

Ketua Fraksi Hanura DPR RI Inas N Zubir membela langkah Mendagri itu. Menurut Inas, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus dibaca dan dimaknai secara utuh.

Pasal 28 ayat 3 UU itu, berbunyi, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

“Padahal, pasal tersebut belum selesai, karena seharusnya juga membaca penjelasan dari pasal 28 ayat 3 tersebut,” ujar Inas.

Penjelasan pasal 28 ayat 3 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi; Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

“Artinya bahwa Kapolri bisa dan boleh saja menugaskan anggota aktifnya untuk menjabat jabatan tertentu di luar kepolisian. Contohnya sebagai Direktur Penyidikan KPK berasal dari Kepolisian,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, Penugasan Komjen Iriawan untuk menjabat sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat tidak melanggar undang-undang manapun.

Kedudukan itu, jelas Inas, bahkan diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 20, ayat 2; Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. Prajurit TNI dan b. Anggota POLRI.

“Kemudian diatur juga dalam PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negri Sipil, pada pasal 147,” tutupnya.

Mendagri Tjahjo Koemolo menetapkan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Menurut Tjahjo, dia memiliki alasan kuat atas penunjukannya terhadap Komjen M Iriawan itu.

“Ada kesepakatan yang dimediasi bapak Menkopolhukam, sudahlah untuk netralitas pejabat aktif di mabes TNI dan Polri tidak usah. Akhirnya Pak Iriawan dimutasikan dari penjabat aktif Mabespolri ke lembaga yang struktur eselonnya sama dengan Dirjen. Sesuai aturan,” tutur Tjahjo di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6/2018).

Tjahjo juga mengatakan, penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubenur sudah disetujui oleh Presiden Jokowi dan sudah sesuai dengan Undang-Undang.

Mengenai tuduhan bahwa pemilihan Iriawan sebagai Pj Gubernur sebagai pilihan politik untuk mempengaruhi pilkada Jabar, Tjahjo menampik.

“Toh mau apa? Pilkada tinggal seminggu. Mau apa? Besok ke Sumut tanggal 21 coblos 27 mau bisa apa? Yang pentingkan untuk melayani masyarakat,” ujar Tjahjo.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*