Breaking News

Pengangkatan Guru PNS Di Ibukota Penuh Tipu Muslihat, Kapan Rejim Ahok Akan Diproses?

Pengangkatan Guru PNS Di Ibukota Penuh Tipu Muslihat, Kapan Rejim Ahok Akan Diproses?

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap tidak transparan dan penuh tipu muslihat dalam proses pengangkatan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta adanya penyusupan untuk pergantian Guru Bantu di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

 

Paling tidak sekitar 300-an lebih guru honorer K-2 di Provinsi DKI Jakarta masih tidak jelas nasibnya. Bahkan, siapa yang menuntut hak-haknya, akan dilakukan intimidasi dan proses ketidaknyamanan oleh pihak Pejabat Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama para kaki tangannya hingga ke sekolah-sekolah tempat para guru honorer itu mengajar.

 

Oktoberta Sri Sulastri, salah seorang guru honorer K2 yang mengajar di SDN Duri Utara 01 Pagi, Jakarta Barat mengaku, dirinya selain diintimidasi oleh pihak pejabat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, perempuan yang sudah puluhan tahun mengajar sebagai guru honorer ini,l juga ditekan oleh Kepala Sekolahnya agar tidak melawan.

 

“Saya bahkan sudah dibuat sangat tidak nyaman. Saya tidak dikasih mengajar, tidak ada mata pelajaran yang diberikan ke saya semester ini. Ini sudah bisa saya prediksi sebelumnya, karena memang saya dan beberapa teman guru honorer lainnya melakukan gugatan ke PTUN atas hak kami untuk diangkat sebagai PNS. Sampai sekarang belum jelas keberadaan kami,” tutur Sri Sulastri Oktoberta, di Kantor DPP SBSI, Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (17/01/2017).

 

Oktoberta menyampaikan, sejumlah perintah lisan dan bahkan berupa pesan singkat melalui percakapan telepon selular, Kepala Sekolah SDN Duri Utara 01 Pagi bernama Lilis Tuti Marlianti bahkan meminta dia agar tidak melanjutkan gugatannya ke PTUN.

 

“Sepertinya penuh tipu muslihat. Saya diminta mencabut gugatan saya di PTUN dan diminta membuat surat permohonan maaf. Saat ini gugatan sedang proses di pengadilan PTUN kok. Dan di sekolah saya dibuat tidak nyaman, tidak dikasih kelas. Biar kesannya saya serba salah terus,” ungkap Oktoberta yang mengaku sudah mengajar di Kelas V dan sebagai guru honorer sejak 2002 itu.

 

Hal senada diungkapkan oleh , Sugiarti, salah seorang Guru Honorer K-2 yang baru saja diputus kontraknya.Sugiarti mengungkapkan, di sekolah tempat dia mengajar di SMPN 84, Jakarta Utara, telah dikirimkan guru pengganti untuk menggantikannya mengajar di sekolah tersebut.

 

Ia mengatakan, ada tujuh orang guru yang dikirimkan oleh Kasi SDM Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Amin Fatkhurohman ke sekolah tersebut. Namun ia belum mengetahui mata pelajaran yang akan diajarkan oleh ketujuh guru tersebut. Sementara itu, menurut Sugiarti, guru yang dibutuhkan di sekolah tersebut adalah guru Pendidikan Lingkungan Kebudayaan Jakarta (PLKJ), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Olahraga, Matematika dan guru Seni budaya.

 

Matapelajaran yang selama ini diajarkan oleh Sugiarti adalah Bahasa Indonesia, PLKJ, dan seni Budaya. Menurutnya, guru bantu yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) tersebut untuk menggantikan posisinya.

 

“Saya tidak tahu, guru gantinya belum datang pada saat itu. Kabarnya sih ada tujuh orang yang dikirim ke sekolah saya. Padahal guru yang dibutuhkan itu PLKJ dua orang, IPS, Olahraga, matematika, sama seni budaya. Saya ngajar Bahasa Indonesia, PLJK dan Seni Budaya,” ujarnya.

 

Ketujuh guru yang dikirimkan oleh Dinas Pendidikan tersebut, Sugiarti menambahkan, untuk menyikirkannya dari sekolah SMPN 84. Hal ini menurutnya dilakukan oleh dinas pendidikan karena ia bersama tiga teman lainnya menggugat Disdik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

 

Jurubicara Guru Honorer K2 Jakarta Jobson Aritonang menyampaikan, proses pembungkaman perlawanan yang dilakukan para guru honorer K-2 DKI Jakarta oleh aparatur pemerintahan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah sangat massif.

 

Mulai dari para pejabat di Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Hingga Kepala Sekolah dan bahkan guru-guru baru PNS yang merupakan kaki tangan pejabat, dengan bersengaja melakukan penekanan dan intimidasi kepada para guru honorer K-2 yang menuntut haknya agar diangkat sebagai PNS dan meminta tidak dihentikan kontrak kerjanya mengajar di sekolah-sekolah di Provinsi DKI Jakarta.

 

“Banyak pihak yang tidak tahu dengan kejadian yang kami alami. Bahkan sudah ke hampir semua instansi terkait kami sudah laporkan kondisi dan perlakukan yang kami alami, termasuk ke Pak Ahok sudah kami sampaikan, nyatanya proses intimidasi dan juga pembungkaman terhadap kami terus berlangsung. Bahkan per Januari 2017 ini, kami para guru honorer K-2 diputus kontrak mengajar oleh pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan gaji kami tidak dibayarkan lagi oleh mereka,” tutur Jobson Aritonang.

 

Dia mengungkapkan, semua guru honorer K-2 di DKI Jakarta, yang mengajar di sekolah-sekolah negeri, dibungkam dan diancam tidak akan diladeni oleh pemerintah. Padahal, semua persyaratan sudah terpenuhi ketika dua tahun lalu mereka ikut tes CPNS.

 

“Semua persyaratan telah kami lalui dan ikuti dan sudah dinyatakan lolos. Nyatanya kami yang diabaikan. Bahkan sebanyak 300-an guru honorer lainnya mengalami nasib yang sama,” ujar Jobson.

 

Diskriminasi dan intimidasi yang dimaksud adalah berupa penghentian gaji sebagai guru honorer dan  pemutusan kontrak kerja karena tindakan mereka yang menggugat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

 

Jobson Aritonang menyampaikan, mereka meminta kejelasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait status kontrak kerja mereka sebagai guru honorer K-II di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Para guru honorer K-II tersebut juga mempertanyakan status mereka yang tak kunjung diangkat sebagai PNS padahal mereka telah lulus ujian CPNS.

 

“Berkali-kali, kami sudah menanyakan kejelasan nasib kami, apakah sebagai guru kontrak atau Honorer K-2 masih akan tetap dianggap? Apakah kami akan diangkat sebagai PNS seperti yang dijanji-janjikan pemerintah kepada kami? Malah per Januari 2017 ini kontrak kami diputus dan gaji kami sudah tidak dibayarkan,” ujarnya.

 

Kini sejumlah guru baru telah dikirimkan pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menggusur Jobson Aritonang dan kawan-kawannya.

 

Sebelumnya, para guru honorer ini telah berusaha bertemu dengan Kasi SDM Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Amin Fatkhurohman dan juga pimpinan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta.

 

Kasi SDM Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Amin Fatkhurohman menjelaskan, untuk masalah kontrak kerja, harus sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati yakni hanya berlaku satu tahun dan sampai saat ini tidak ada perpanjangan kontrak untuk semua pegawai non PNS.

 

“Jadi untuk saat ini tidak ada perpanjangan kontrak. Dan ini tidak hanya berlaku untuk tiga orang yang melapor ini melainkan untuk pegawai non PNS secara keseluruhan,” ujarnya.

 

Menurut Amin, setiap ada pembaharuan kontrak harus sesuai dengan formasi khusus yang diminta oleh sekolah. Misalnya, jika dibutuhkan guru matematika harus dihitung jamnya. Kalau 48 jam bekerja berarti butuh dua guru matematika. Untuk prioritas penempatannya adalah 1 orang PNS dan 1 orang CPNS.

 

“Kalau semestinya PNS ada 1 orang dan CPNS ada 2 orang sementara sekolah hanya membutuhkan 2 orang. Maka yang 1 CPNS harus dialihkan ke tempat lain karena butuhnya hanya 2 orang pengajar,” jelasnya.

 

Selain itu, Amin juga meminta agar urusan atau perkara dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta jangan membawa orang luar untuk menyelesaikan masalah harusnya diselesaikan secara kekeluargaan.

 

Dalam pertemuan para guru Honorer K2 DKI Jakarta dengan DPRD, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Veri Yonnefil meminta Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Bowo Irianto dan perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI yang dihadirkan untuk menyelesaikan masalah.

 

Menurut Veri yang berasal dari fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), permasalahan menunjukkan sistem perekrutan guru honorer untuk dijadikan PNS di DKI belum baik.

 

“Tolong dicarikan solusi supaya para guru bisa dapat penghasilan yang lebih baik (sebagai PNS),” ujar Veri.

 

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly Muhammad mengatakan, dampak dari ketidakpastian ini memuat para guru tersebut gelisah. Terlebih, ada diantara mereka yang sudah mengajar sejak tahun 1990. “Jadi mereka ini setelah lulus seleksi tiga tahun lalu belum juga diangkat,” kata Ramli.

 

Menurut Ramly, permasalahan ini akan ditindaklanjuti dalam rapat besar bersama pimpinan dewan. Nantinya, pihak Eksekutif dan pimpinan DPRD akan mencari solusi terbaik. “Apalagi kita dengar kebutuhan guru dinilai mendesak. Kalau ada penerimaan mereka akan diprioritaskan,” ujarnya.(JR/Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*