Breaking News

Pengamat Ini Bilang, Kinerja Buruk, Permintaan DPR Punya Gedung Baru dan Apartemen Tak Perlu Diladeni

Pengamat Ini Bilang, Kinerja Buruk, Permintaan DPR Punya Gedung Baru dan Apartemen Tak Perlu Diladeni.

Wacana pembangunan gedung baru DPR dan apartemen bagi para anggota DPR menuai kritikan. Alasannya, DPR sendiri belum mampu bekerja maksimal. Selain itu kinerja DPR terus anjlok yang mengakibatkan kepercayaan publik menurun.

 

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan DPR seolah tidak sadar diri mengusulkan kenaikan anggaran yang besarannya mencapai Rp 7,2 triliun. Kenaikan tersebut dibarengi dengan wacana pembangunan gedung baru dan apartemen bagi anggota DPR.

 

“Kinerja mereka tidak pernah berubah. Malah semakin menurun. Publik tidak punya alasan untuk mendukung rencana DPR karena mereka gagal membuktikan bahwa mereka memang layak untuk mendapatkan fasilitas baru,” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/08/2017).

 

Berdasarkan catatan Formappi, DPR periode 2014-2019 baru mengesahkan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang. Sampai Agustus 2017 ini, DPR baru mengesahkan 4 UU dari target Prolegnas 2017 sebanyak 40 RUU.

 

“Ini menjadi persoalan. Bahkan DPR periode ini bisa dibilang paling buruk sepanjang sejarah. Seharusnya DPR fokus membenahi kinerja dan citra di mata publik. Kalau kinerja masih buruk, tidak mungkin publik menyetujui penambahan fasilitas,” katanya.

 

Terkait wacana pembangunan apartemen anggota DPR, Lucius menyebutkan DPR semakin manja. Menurutnya, alasan rumah jauh dan kemacetan Jakarta tak bisa dijadikan alasan pembangunan apartemen tersebut. Apalagi, anggota DPR harusnya bisa me-manage waktunya dengan lebih baik.

 

“Mengeluhkan macet yang bikin terlambat dan tidak hadir rapat sama sekali, padahal kita tahu yang namanya Jakarta nggak akan bisa lepas dari kemacetan. Padahal untuk orang seperti mereka (anggota DPR), perencanaan waktu itu sangat penting. Semua orang Jakarta yang tau kondisi itu punya jalan keluar, berangkat lebih pagi,” ujarnya.

 

Ditambah lagi, publik tentu tak bisa menerima alasan tersebut karena selama ini tak ada korelasi antara tambahan fasilitas dan peningkatan kinerja anggota DPR. Malah, wacana tersebut membuka peluang korupsi.

 

“Tidak ada alasan untuk kita percaya itu. Malah kebutuhan apartemen itu supaya ada proyek, ada keuntungan dari anggaran. Saya kira kita jangan mudah percaya sama alasan-alasan mereka,” ujar Lucius.

 

Direktur eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, turut mengkritik wacana pembangunan apartemen anggota DPR di lahan eks Taman Ria Senayan.

 

“Semua kelemahan mereka, baik dalam konteks kinerja dan moral, itu dikaitkan dengan fasilitas yang tidak tersedia. Saya tidak bisa melihat korelasi di antara keduanya (kinerja dan fasilitas),” ujarnya.

 

Ray meragukan alasan rumah anggota DPR terlalu jauh sehingga pembangunan apartemen tersebut sangat dibutuhkan. Menurutnya, pembangunan apartemen juga tak menjamin anggota Dewan hadir dalam rapat-rapat DPR.

 

“Coba dicek dulu deh sama DPR soal ketidakhadiran itu. Tren ketidakhadiran anggota DPR sekarang ini apakah karena rumahnya yang jauhkah, atau memang mereka memilih secara sadar untuk tidak hadir pada baik rapat-rapat paripurna ataupun rapat lain di DPR itu,” kata Ray.

 

Dia mengusulkan agar para pimpinan DPR harus lebih concern mengenai perbaikan kinerja dan moralitas anggota DPR. Meskipun tak diatur secara struktural, hal itu merupakan kewajiban moral pimpinan DPR. Menurutnya, ketidakseimbangan antara kinerja dan fasilitas di DPR disebabkan oleh kegagalan kepemimpinan di DPR.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan urgensi dari pembangunan gedung baru DPR. Dia beralasan, Gedung Nusantara I DPR yang saat ini digunakan sebagai ruang fraksi dan ruang kerja anggota sudah tidak layak lagi. Selain itu, DPR juga mewacanakan membangun apartemen bagi para anggotanya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*