Breaking News

Penerimaan Mahasiswa Baru, Dikutip Uang Kesehatan, Mahasiswa Tolak Pungli di Dunia Pendidikan

Penerimaan Mahasiswa Baru, Dikutip Uang Kesehatan, Mahasiswa Tolak Pungli di Dunia Pendidikan.

Mahasiswa menolak keras adanya kutipan dalam proses pendaftaran mahasiswa baru. Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (Sema UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menentang adanya kutipan berupa pembayaran pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru sebesar Rp 120 ribu.

Ketua Sema UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Hadi Ahmad Murhadi menyampaikan, biaya pemeriksaan kesehatan di RS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebesar Rp 120 ribu itu disebut sebagai prasyarat bagi mahasiswa baru memperoleh surat keterangan kesehatan.

“Kami menolak dengan tegas pembayaran pemeriksaan kesehatan bagi mahasiswa baru, karena membebankan kembali pihak mahasiswa baru yang telah membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT),” ujar Hadi Ahmad Murhadi, Rabu (11/07).

Pihak Sema UIN juga menuntut pihak admin akun resmi media sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia mengatakan, terkait penawaran keringanan biaya pemeriksaan kesehatan dari RS UIN Syarif Hidayatullah tidak dicantumkan di akun resmi media sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mahasiswa menuntut pihak  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memberlakukan kembali pemeriksaan kesehatan gratis bagi mahasiswa baru.

“Dan anggaran pemeriksaan kesehatan sudah termasuk ke dalam UKT karena kami belum mendapat penjelasan yang lebih rasional terkait kebijakan ini,” ujarnya.

Menurut Hadi, Rektorat harus menjaga supremasi mahasiswa di dunia pendidikan. “Kami mengajak seluruh untuk bersatu melakukan penolakan akan kebijakan ini,” ujar Hadi.

Dia menjelaskan, pungutan liar berkedok Surat Kesehatan itu dijadikan sebagai salah satu syarat  wajib memenuhi persyaratan daftar ulang mahasiswa baru. “Ini menimbulkan polemik di kalangan mahasiswa,” tutur Hadi.

Menurut dia, selain merusak citra dunia pendidikan, kutipan itu menyebabkan mahasiswa berasumsi hal ini termasuk pemungutan liar di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang melanggar Keputusan Menteri Agama tentang UKT.

“Di Keputusan Menag itu disebutkan, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dilarang memungut uang pangkal dan pemungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru,” ujarnya.

Sementara, lanjut dia, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta para jajaranannya dan pihak RS UIN Syarif Hidayatullah mengadakan Diskusi Penjelasan Terkait Pembayaran Tes Kesehatan Mahasiswa Baru.

Dari pemaparan pihak kampus, lanjutnya, pembayaran pemeriksaan kesehatan ini, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sistem pembayaran UKT. “Begitu kata pihak kampus terkait kebijakan baru ini,” ujar Hadi.

Dia menjelaskan, anggaran UKT akan dikelola ketika seseorang sudah berstatus menjadi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tetapi, dikatakan Hadi, masih banyak yang belum berstatus mahasiswa aktif sehingga anggaran UKT tidak dapat dikelola untuk dialihkan ke pembiayaan pemeriksaan kesehatan.

“Kemudian yang menjadi catatan penting adalah nominal uang pembayaran pemeriksaan kesehatan ini bukan kebijakan UIN Syarif Hidayatullah melainkan kebijakan RS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” tuturnya.

Bahkan, dijelaskan dia, UIN Syarif Hidayatullah memperbolehkan mahasiswa baru untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di luar RS UIN Syarif Hidayatullah. Hal ini dikarenakan RS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak lagi dalam satu yayasan.

Sejak diberlakukannya sistem UKT,  lanjut Hadi, UIN Syarif Hidayatullah  berstatus Perguruan Tinggi Berbadan Hukum sehingga RS UIN Syarif Hidayatullah bukan lagi bernaung di bawah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Problematika yang terjadi, sambungnya, terkait pemeriksaan kesehatan pada mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SPAN-PTKIN adalah masih banyak yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga mengharuskan UIN Syarif Hidayatullah membantu mahasiswa dua jalur masuk tersebut.

“Dan mahasiswa pada jalur masuk selanjutnya dengan bekerja sama dengan RS UIN Syarif Hidayatullah mengadakan pemeriksaan kesehatan,” katanya.

Selain itu, biaya pemeriksaan kesehatan di rumah sakit lain yang terbilang mahal yaitu sekitar Rp 350.000-Rp 500.000 membuat RS UIN Syarif Hidayatullah menawarkan keringanan pembayaran.

Tahun-tahun sebelumnya, menurut Hadi, mahasiswa baru tidak dikenakan biaya pemeriksaan kesehatan karena biaya tersebut termasuk dalam uang pangkal sehingga sebagian uang pangkal dapat dialokasikan untuk pengadaan alat dan fasilitas pemeriksaan kesehatan.

Namun anggaran UKT tahun 2018 tidak dapat dialokasikan ke pemeriksaan kesehatan karena mahasiswa baru belum berstatus menjadi mahasiswa aktif. “Sehingga UIN Syarif Hidayatullah harus mencari solusi lain dengan menerima tawaran keringanan biaya pemeriksaan kesehatan yang diusulkan oleh RS UIN Syarif Hidayaullah Jakarta,” ucapnya.

Pembayaran pemeriksaan kesehatan yang baru diberlakukan tahun ini dikarenakan untuk meminimalisir kesalahan di tahun lalu pertama kali diberlakukannya UKT yaitu pada tahun 2017.

Masalahnya adalah, pemeriksaan kesehatan gratis di RS UIN Syarif Hidayatullah sudah terlanjur dipublikasikan dan banyak mahasiswa baru yang sudah berdatangan.

“Tetapi ternyata anggaran UKT yang sudah dibayarkan sebagaian mahasiswa baru, belum bisa dikelola. Ini mengakibatkan pihak UIN Syarif Hidayatullah membayarkan pengadaan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara berangsur-angsur setelah pihak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan rapat pimpinan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*