Breaking News

Penegakan Hukum Di Era Jokowi Stagnan, Aparatur Penegak Hukumnya Masih Sarat KKN

Penegakan Hukum Di Era Jokowi Stagnan, Aparatur Penegak Hukumnya Masih Sarat KKN.

Penerapan prinsip negara hukum belum maksimal. Indonesia Legal Roundtable (ILR) dalam hasil surveinya yang berjudul Indeks Negara Hukum Indonesia tahun 2016 menunjukkan tidak ada kemajuan penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Survei tersebut dilakukan oleh ahli dengan penilaian dokumen resmi yang dikeluarkan negara di 20 provinsi.

Direktur Eksekutif ILR, Todung Mulya Lubis memaparkan, Indeks Negara Hukum Indonesia tahun 2016 berada pada angka 5,31 atau turun sebesar 0,01 poin dari indeks tahun 2015, sebesar 5,32. Dengan kata lain, Indeks Negara Hukum Indonesia tahun 2016 mengalami stagnasi.

“Padahal, kecenderungan indeks negara hukum dari tahun 2012 meningkat. Tahun 2012 sebesar 4,56. Kemudian, meningkat menjadi 5,12 pada tahun 2013. Kembali meningkat menjadi 5,18 tahun 2014 dan 5,32 tahun 2015,” beber Todung, di Jakarta, Selasa (05/09/2017).

Dia menerangkan, berdasarkan lima prinsip indikator penentu indeks, ternyata prinsip yang turun meliputi; legalitas formal, seperti faktor penyebarluasan peraturan, prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan akses terhadap keadilan. Sedangkan, indikator yang mengalami peningkatan adalah ketaatan pemerintah terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Todung menyebutkan, independensi belum bisa diwujudkan dalam lembaga peradilan di Indonesia. “Independensi di lapangan kenapa enggak bisa diwujudkan? Padahal sudah ada remunerasi yang bagus, gajinya lumayan, sudah ada Komisi Yudisial yang membantu proses pengawasan dan seleksi serta sudah ada transparansi akses peraturan yang dibantu oleh teknologi,” ujarnya.

Dia menyayangkan bahwa praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) masih saja terjadi di institusi dan aparatur penegak hukum.

“Sebetulnya tidak ada masalah lagi dengan proses ketaatan terhadap hukum, tapi rupanya tidak sesederhana itu di lapangan. Aroma KKN masih kita temukan, ketidaksiapan birokrasi seperti di pengadilan, Mahkamah Agung, kepolisian, kejaksaan masih sering ditemui,” ujar Lubis.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Sukma Violetta mengungkapkan, hampir 70 persen hakim yang diteliti KY menyatakan mendapat intervensi dalam memutus perkara. Sejauh ini, upaya menjamin independensi yang disebutkan di dalam perundang-undangan masih sebatas pada independensi kelembagaan saja, bukan mengarah pada individu hakim.

Padahal kalau bicara independensi, itu paling diprioritaskan adalah individu untuk memutuskan perkara,” ujarnya.

Dia juga mengajak semua pihak untuk mengawal Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang tengah berproses di DPR. Menurutnya, dengan adanya pembagian pengawasan yang dilakukan MA kepada KY dan lembaga lainnya seperti akademisi, itu akan menjadi solusi keterbatasan sumber daya di MA mengawasi peradilan di Indonesia.

“Jadi, nanti MA bisa fokus pada putusannya. Manajerial hakim dan lainnya bisa dilakukan oleh KY ataupun akademisi yang dapat dibicarakan lebih lanjut dalam RUU ini. Itu usulan kami,” ujar Suka.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*