Breaking News

Pencemaran Udara Semakin Massif, Pembangunan 6 Ruas Tol di Jakarta Ditolak

Pencemaran Udara Semakin Massif, Pembangunan 6 Ruas Tol di Jakarta Ditolak.

Kalangan aktivis menolak proyek 6 ruas jalan tol dalam kota di Jakarta yang saat ini tengah dibangun. Mereka beralasan proyek tersebut akan memperparah pencemaran udara di ibukota.

Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin mengatakan, proyek 6 ruas jalan tol tersebut akan memperburuk pencemaran udara di Jakarta. “Padahal, tahun 2015 Presiden Jokowi berkomitmen untuk memotong emisi hingga 29 persen hingga tahun 2030, sementara Gubernur Anies Baswedan berkomitmen untuk memotong emisi hingga 30 persen di RPJMD 2018-2022,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/07/2018).

Dia menekankan, sudah banyak riset yang menunjukan bahwa pembangunan jalan baru akan menimbulkan induced demand dan justru akan memperparah kemacetan. Induced demand sendiri adalah kondisi dimana ketika terjadi peningkatan suplai maka akan diikuti oleh peningkatan konsumsi.

“Artinya semakin banyak jalan raya dibangun demi pengurangan kemacetan, justru semakin banyak mobil yang akan memakai jalan itu dan membuat jalan itu sesak dan kondisi ini malah memaksa pembangunan lebih banyak jalan raya,” terang Safrudin.

Selain itu, penambahan jalan baru pun juga akan menaikan pencemaran udara, yang akan berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat Jakarta. KPBB mencatat, per 2016 kerugian warga karena sakit akibat pencemaran udara adalah Rp51,2 triliun. Sementara jumlah pengidap penyakit ISPA pada 2016 adalah 2,7 juta jiwa bertambah 12,5 persen dibandingkan 2010.

Selain ISPA, pencemaran udara juga berdampak pada penyakit asma, bronchitis, pneumonia dan jantung koroner.

“Tidak hanya itu, jika proyek ini juga berpotensi menimbulkan kerugian sosial yang besar, terutama pada warga yang terdampak proyek,” sebutnya.

KPBB memperkirakan, keseluruhan jalan tol di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sepanjang 565 kilometer menghasilkan karbon dioksida (CO2) sekitar 16,62 juta ton per tahun.

Jika ditambah dengan adanya enam ruas tol baru ini, makar kontribusi CO2 bertambah sekitar 3 juta ton per tahunnya. “Jumlahnya mendekati 20 juta ton per tahun. Ini kan mengkhawatirkan sekali,” imbuh Safrudin.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, proyek enam ruas tol dalam kota yang kini dilanjutkan, kewenangannya ada di pemerintah pusat. Anies menolak disebut ikut dalam keputusan meneruskan proyek kontroversial itu.

“Jangan sampai dikira bahwa kami yang meneruskan. Ini adalah keputusan yang diambil pemerintah pusat. Jadi kalau mau bicara tentang enam ruas jalan tol, wewenangnya yang diangkat,” katanya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat mengambil alih proyek 6 ruas tol tersebut dari Pemprov DKI Jakarta melalui Perpres Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres itu ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Juni 2018.

Proyek tersebut dibagi dalam empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Enam ruas tol dengan total 69,77 kilometer ini terdiri dari Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer, Sunter-Pulo Gebang 9,44 kilometer, dan Duri-Pulo Gebang-Kampung Melayu 12,65 kilometer. Kemudian, Kemayoran-Kampung Melayu 9,6 kilometer, Ulujami-Tanah Abang 8,7 kilometer dan Pasar Minggu-Casablanca 9,16 kilometer.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*