Breaking News

Pemerintahan Jokowi Dicitrakan Bagus, Kesaksian Rakyat Realitas Yang Pahit

Pemerintahan Jokowi Dicitrakan Bagus, Kesaksian Rakyat Realitas Yang Pahit.

Pemerintahan Jokowi yang dicitrakan bagus bahkan sempurna ternyata menimbulkan kepahitan dalkam realitas masyarakat Indonesia sehari-hari.

Bahkan, meski buku berjudul “Jokoway: Cara Memahami Kepemimpinan Jokowi” yang ditulis oleh Eko Sulistyo yang diterbitkan secara resmi oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, yang diperbanyak oleh Seknas Jokowi (2017) mencoba membangun persepsi betapa sempurnanya kekuasaan dan pemerintahan Jokowi, namun kesahihan dan ke-validan sesungguhnya berbanding terbalik di masyarakat.

Direktur Eksekutif Atlantika Institut Nusantara (AIN) Jacob Ereste menyampaikan, realitas perwujudan pemerintahan Jokowi hanya masyarakat sendiri yang merasakan kepahitannya.

“Bagaimana realitas dan perwujudannya? Tentu saja boleh tidak percaya pada apa yang ditulis Eko Sulistyo itu. Karena yang merasakannya dan lebih valid memberi kesaksian adalah rakyat,” tutur Jacob Ereste, dalam siaran persnya, Selasa (29/08/2017).

Bahkan, lanjut Jacob, pola oligarki dan kemapanan segelitir orang yang di era Jokowi menjadi kaum elit di kekuasaan, bukanlah representasi dari realitas kehidupan yang dialami masyarakat Indonesia.

“Karena rakyat yang harus dan layak menikmatinya. Bukan staf kepresidenan dan kerabat serta sahabatnya yang ada dalam lingkaran istana,” ujarnya.

Jacob Ereste merindi, di dalam buku yang ditulis Eko Sulistyo berjudul “Jokoway: Cara Memahami Kepemimpinan Jokowi” itu memang menarik saja untuk dibahas, seperti bahan fiksi.

“Sungguh manarik memang, karena di buku itu, kepemimpinan Jokowi tidak tenggelam dalam dua model yang diidentifikasi oleh Prof  Herbert Feith maupun Prof William Leddle,” ujar Jacob.

Sebagaimana diketahui, Prof Herbert Feith maupun Prof William Leddle aalah dua guru besar politik yang menaruh perhatian khusus pada masalah Indonesia. Prof Herbert mengatakan, dua arus besar kepempinan di Indonesia adalah tipe administrator dan solidarity. Sedangkan Prof William Liddle mengatakan ada juga tipe kepemimpinan transformational dan transactional.

“Begitukah rujukan Eko Sulistyo yang tidak menemukan tipe kepemimpinan dari Jokowi dalam kedua rumusan Profesor tersebut yang masing-masing menandai tipe kepemimpinan dengan dua model,” ujar Jacob.

Sehingga, lanjut dia, Eko Sulistyo dalam bukunya itu menyimpulkan model kepemimpiban Jokowi dengan istilah “Jokoway” yang memadukan berbagai tipe kepemimpinan yang menggerus seperti air mengalir menembus rintangan yang dihadapi (baca hal : XVII).

Perbedaan pengalaman, latar belakang sosial budaya dan konteks zaman menciptakan tipe beragam para pemimpin bangsa Indonesia. Begitulah katanya (hal XIX), Presiden Jokowi lahir dalam masa transisi demokrasi, dimana warisan budaya dan sistem otoriter Orde Baru masih terasa dalam kesadaran politik masyarakat.

Pendek kata, menurut Jacob, si penulis buku yakni Eko Sulistyo dalam bukunya mengatakan bahwa Jokowi bukanlah warisan dari lingkaran politik kekuasaan Orde Baru, juga tidak pernah mempunyai posisi dalam kekuasaan pemerintahan Orde Baru di masa lalu. Pendapat ini ia sepakat seperti yang ditulus The Economist, 27 Februari – 4 Maret 2016 : “Jokowi’s Moment”.

Warisan dari negara lama yang harus dihadapi Jokowi adalah mengibah kultur birokrasi nefara dari ” pelayan kejuasaan” menjadi “pelayan publik”. Karena itu Jokowi menggagas ” revolusi mental” dalam lingkup pemerintahannya.

Artinya, rakyat bisa menilik keberhasilan Jokowi dengan indikator perubahan mental yang dilakukan dengan cara revolusi itu. Implementasinya jelas harus nyata dalam bentuk pelayanan yang nyata bagi rakyat. Dan mental pejabat yang selama ini justru minta dilayani harus punah habis sampai ke akar-akarnya yang sudah terlanjur membumi di republik ini.

Jacob melanjutkan, lain lagi ceritanya Eko Sulistyo saat menyaksikan model penampilan Jokowi saat menjadi peserta pemilihan Gubernur DKI Jakarta (2012) maupun Pilpres (2014) tampil dengan gaya populisme, yaitu gerakan politik yang tidak diorganisir menurut garis klas sosial.

Populisme di jaman Jokowi dia bangun bersama rakyat. Sehingga kesan keangkuhan pejabat negara, birokratis, korup dan formal serta berjarak dia runtuhkan dengan dialog dan informalitas.

“Lalu bagaimana realitas dan perwujudannya? Itu yang saya katakan, kesaksian rakyatlah yang lebih valid. Sebab mereka yang merasakan langsung. Sekali lagi, semestinya rakyat yang harus dan layak menikmatinya. Bukan staf kepresidenan dan kerabat serta sahabatnya yang ada dalam lingkaran istana,” pungkas Jacob.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*