Breaking News

Pemerintah Tak Serius Lindungi Nelayan, Anggota Dewan Diserahi Sembilan Persoalan

Pemerintah Tak Serius Lindungi Nelayan, Anggota Dewan Diserahi Sembilan Persoalan.

Nelayan yang tergabung dalam Forum Nelayan Jawa Tengah (FNJT) menyerahkan sembilan permasalahan substansial yang dihadapi nelayan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah.

Hal itu dilakukan, dikarenakan minimnya upaya melindungi nelayan selama ini. Sudah berbagai cara dilakukan nelayan untuk mengetuk pintu hati pemerintah dan wakil rakyat, agar segera melaksanakan perlindungan yang memadai bagi nelayan, namun tak kunjung ditindaklanjuti.

Jurubicara Forum Nelayan Jawa Tengah (FNJT), Sugeng menyampaikan, penyerahan sembilan persoalan nelayan itu telah dilaukan pada Senin (04/09/2017) ke DPRD Jawa Tengah.

Menurut Koordinator Nelayan asal Kendal ini,  kesembilan permasalahan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman dan kebaharian, yang belum memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat pesisir di Jawa Tengah.

“Dampaknya, nelayan di Jawa Tengah harus berhadapan dengan ancaman perampasan ruang hidup hingga pada potensi pemiskinan terstuktur. Diantaranya kasus perampasan wilayah pesisir oleh pemodal, seperti kasus Reklamasi di pesisir Tapak, Tugurejo, Kota Semarang dan Perampasan melalui pertambangan pasir besi di wilayah pesisir Jepara,” tutur Sugeng, dalam siaran persnya, Selasa (05/09/2017).

Di sisi lain, lanjut dia, ancaman perampasan ruang pun harus dihadapi oleh masyarakat pesisir dengan hadirnya Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jepara dan Cilacap.

“Dampaknya, nelayan dan perempuan nelayan semakin tidak berdaulat atas pesisir dan lautnya sendiri,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati Romica menjelaskan, berdasarakan data dan informasi yang diolah dari Pertemuan Forum Nelayan Jawa Tengah, Semarang, pada 9 Juni 2017 lalu, kesembilan permasalahan yang disampaikan kepada anggota dewan itu adalah pertama, pendangkalan sungai, yang disebabkan sungai tidak pernah dikeruk, tidak ada upaya normalisasi sungai, pembuangan sampah secara sembarangan dan penebangan hutan secara ilegal. Sehingga, mengakibatkan dampak; perahu sering tabrakan dan juga terjadinya banjir.

Kedua, permasalahan kartu nelayan untuk perempuan nelayan. Sampai saat ini, perempuan nelayan tidak diakui oleh pemerintah dan belum ada kebijakan pemerintah untuk perempuan nelayan. Hal ini menimbulkan dampak, susah mengakses kartu nelayan.

Ketiga, penurunan hasil laut, yang disebabkan rusaknya terumbu karang, karena adanya arat atau pukat, serta terjadinya pencemaran. Hal ini berdampak pada penghasilan nelayan menurun dan banyak ikan yang punah.

Keempat, jalur tangkap. Jalur tangkap mengalami persoalan disebabkan kapal besar yang beroperasi tidak sesuai dengan jalurnya. Sehingga, kondisi ini menyebabkan terjadinya insiden dengan nelayan kecil dan menurunnya nelayan tradisional.

Kelima, kehadiran Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayana nelayan, penambak garam dan pembudidaya ikan. Undang-undang ini tidak dibarengi dengan adanya program perlindungan nelayan seperti pembangian kartu nelayan dan asuransi nelayan yang tidak merata, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan  ketimpangan.

Dengan belum diakuinya perempuan nelayan sebagai nelayan, menyebabkan belum ada Peraturan Daerah untuk implementasi Undang-undang, juga pendataan yang kurang, tidak konkrit, tidak tepat sasaran.

Keenam, permasalahan pergantian alat tangkap. Hal ini disebabkan, nelayan masih canggung untuk menggunakan alat tangkap baru, nelayan belum sadar tentang alat tangkap baru. Kondisi itu mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan menurunnya hasil laut.

Ketujuh, permasalahan yang diakibatkan oleh hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Hadirnya PLTU ini menyebabkan pengambilan lumpur dari pinggir dicecer ke tengah. Kondisi itu berdampak pada banyak jaring yang tertimbun lumpur, pembuangan dan berdampak perahu kecil ditabrak kapal.

Kedelapan, Permasalahan Penambangan Pasir Besi. Penambangan ini menyebabkan abrasi, perpanjangan pantai, kerusakan ekosistem/lingkungan pesisir. Dan pada akhirnya berdampak, yang mana pembuatan Amdal yang tidak melibatkan warga yang terkena dampak.

Kesembilan, permasalahan reklamasi. Reklamasi menyebabkan kerusakan ekosistem, mempersempit ruang wilayah tangkap, abrasi, zona penangkapan semakin jauh, ikan semakin sedikit.

“Itu dikarenakan adanya kelonggaran perijinan yang diberikan kepada proses reklamasi,” ujar Susan.

Bahkan, lanjut dia, dari Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat sedikitnya 56 juta orang terlibat di dalam aktivitas perikanan. Aktivitas ini mulai dari penangkapan, pengolahan, sampai dengan pemasaran hasil tangkapan. Dari jumlah itu, 70 persen atau sekitar 39 juta orang adalah perempuan nelayan.

“Ironinya, hingga hari ini kebijakan negara masih belum memberikan pengakuan politik kepada perempuan nelayan yang selama ini berkontribusi besar dalam rantai produksi perikanan di Indonesia. Dampaknya, perempuan nelayan minim perlindungan dan pemberdayaan dari negara,” tutur Susan.

Ketua Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Demak, Masnuah menyampaikan, melalui Forum Nelayan Jawa Tengah menuntut dan meminta  kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah agar memastikan keterlibatan partisipasi masyarakat pesisir dengan menempatkan hak-hak nelayan dan perempuan nelayan.

Masnuah juga mengatakan, Raperda Zonasi Jawa Tengah merupakan mandat dari Revisi Undang-Undang No 01 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP-PPK) harus memastikan hak lintas, hak akses, dan hak pengelolaan nelayan atas wilayah tangkapnya.

“Serta terus berupaya mempertahankan ruang ekologi sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat pesisir,” ujarnya.

Lebih lanjut, forum juga mendorong upaya hukum dan solusi yang komprehensif, untuk menyelesaikan konflik horizontal atas terbitnya Permen 02 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikat Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Negara harus segera memberikan langkah konkrit terkait skema perubahan alat tangkap pengganti yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nelayan dan perempuan nelayan. Tidak kalah penting adalah memastikan masa transisi dengan tidak menjadikan nelayan sebagai korban penegak hukum di laut,” ujar Masnuah.

Forum juga ingin memastikan implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan petambak tradisional, dengan pembuatan Perda yang merupakan mandat Undang-Undang No 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah daerah harus menjalankan mandat dari Undang-Undang No 7 tahun 2016 dengan memastikan implentasi asuransi nelayan, peningkatan kapasitas dan teknologi pergaraman, dan lainnya.

“Memberikan pengakuan politik bagi perempuan nelayan serta terpenuhinya hak-hak perempuan nelayan, seperti hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk mendapatkan kartu nelayan dan asuransi nelayan,” pungkas Masnuah.

Forum Nelayan Jawa Tengah (FNTJ) beranggotakan nelayan dari daerah Semarang, Jepara, Kendal, Demak, Batang, Pati, dan Rembang, Layar Nusantara, LBH Semarang , KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), WALHI Jawa Tengah, LPUBTN (Lembaga Pendamping Usaha Buruh Tani Nelayan), SHEEP (Society for Health Enviroment Education & Peace) dan Jaringan Masyarakat Peduli Nelayan dan Pesisir Jawa Tengah.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*