Breaking News

Pemerintah Setengah Hati Jalankan Jaminan Sosial Bagi Aparatur Desa

Pemerintah Setengah Hati Jalankan Jaminan Sosial Bagi Aparatur Desa.

Persoalan jaminan sosial yang belum meng-cover aparatur desa menjadi permasalahan serius. Organisasi masyarakat meminta Kementerian Desa segera merespon persoalan tersebut. Pasalnya, pemerintah terkesan membiarkan persoalan ini barlarut sehingga menunjukkan bahwa pemerintah setengah hati untuk menjalankan program jaminan sosial bagi aparatur desa.

 

Hal tersebut dikatakan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS), Hery Susanto, saat ditemui disela sela kegiatannya di Kabupaten Cirebon (14/8/2016).

 

“Perangkat Desa memerlukan jaminan sosial untuk mereka agar bekerja dengan tenang, mereka butuh perlindungan sosial, seperti program BPJS Ketenagakerjaan. Utamanya program pokok bagi pekerja informal berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya.

 

Hery mengatakan, status mereka yang bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan berarti tidak berhak mendapatkan hak atas jaminan sosial, mereka sama bekerja seperti PNS, bekerja untuk  pengabdian masyarakat.

 

“Perbedaan pendapatan PNS dan Non PNS jelas sudah diatur dalam peraturan pemerintah, namun hak untuk jaminan sosial harus berkeadilan, tidak membedakan jenis pekerjaan dan golongan,” ucapnya.

 

Hery meminta Kementerian Desa dapat mengalokasikan dana bagi pekerja disektor perangkat desa untuk jaminan sosialnya sehingga persoalan tersebut dapat terselesaikan.

 

“Persoalannya bagaimana anggaran jaminan sosial pekerja untuk mereka itu yang belum dicover dalam alokasi dana desa. Nah menteri yang baru saat ini harus memformulasikan alokasi dana jaminan sosial ketenagakerjaan untuk aparatur desa secara nasional,” tegas Hery.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*