Breaking News

Pemerintah Jangan Sewenang-wenang, Waspadai Dampak Buruk Pembubaran Ormas

Pemerintah Jangan Sewenang-wenang, Waspadai Dampak Buruk Pembubaran Ormas.

Amnesty International Indonesia (AII) memperingatkan pemerintah tentang dampak buruk dari pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai kelanjutan penerbitan Perpu Nomor  2 tahun 2017 tentang Organisasi Sipil Kemasyarakatan. Sikap pemerintah tersebut dikhawatirkan akan membawa banyak masalah baru di kemudian hari.

 

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menuturkan, setidaknya terdapat tiga dampak buruk yang perlu

diperhatikan oleh pemerintah setelah membubarkan HTI. Pertama, terjadinya aksi pembersihan yang berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak untuk berserikat dan kebebasan berekspresi.

 

“Hal ini sudah dimulai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada Juli 2017 yang meminta setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk keluar dari HTI jika ingin tetap menjadi PNS,” ujarnya dalam siaran persnya, Selasa (25/07/2017).

 

Kedua, negara berpotensi melakukan pengawasan secara berlebihan yang dapat melanggar hak privasi dan norma hukum yang berlaku. Hal ini dimungkinkan dengan kebijakan Polri mengerahkan anggotanya di daerah-daerah untuk mengawasi aktivitas anggota dan simpatisan HTI.

 

Ketiga, pembubaran ormas HTI lewat Perppu juga berpotensi membawa dampak buruk pada upaya deradikalisasi. Pemerintah dinilai luput memandang HTI sebagai organisasi tunggal tanpa menimbang adanya tarik-menarik antar faksi konservatif dan radikal.

 

“Dengan dibubarkannya organisasi tersebut kemungkinan kelompok konservatif untuk masuk ke gerakan bawah tanah kelompok radikal jadi semakin besar dan membuat aktivitas mereka menjadi semakin sulit diawasi,” terang Usman.

 

Pihaknya melihat, pemerintah telah menciptakan alat represi tanpa kalkulasi yang cermat. Perpu Ormas tidak hanya mengekang kebebasan berserikat, namun juga meningkatkan ketegangan antar-kelompok masyarakat. Selain itu, tersebarnya daftar nama anggota dan simpatisan HTI setelah SK Pencabutan Status Badan Hukum diterbitkan menjadi pemicu gelombang persekusi, diskriminasi, dan kriminalisasi anggota kelompok yang dilarang.

 

Amnesty International mencatat, selama ini HTI dikenal sebagai organisasi Islam yang menyuarakan upaya pembentukan

negara Islam di Indonesia. Di lapangan, HTI kerap menunjukkan dukungannya atas perilaku intoleransi beragama terhadap kelompok minoritas lainnya, namun tidak pernah tercatat adanya tindakan HTI yang pernah diproses secara hukum menggunakan ketentuan pidana yang ada.

 

Sebelumnya pemerintah menolak jika dikatakan penerbitan Perpu Ormas ini ditujukan untuk membubarkan HTI. Namun diterbitkannya SK pencabutan badan hukum HTI justru membuktikan bahwa motif utama pengesahan Perppu Ormas adalah pembubaran organisasi yang dinilai anti-Pancasila tersebut.

 

“Meski mendapat dukungan dari kelompok masyarakat yang tidak menginginkan keberadaan ormas radikal, muncul kecaman Perppu tersebut membuka peluang kesewenang-wenangan pemerintah,” kata Usman.

 

Perpu tersebut juga menggunakan istilah ‘separatis’ dan ‘paham yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila’, tanpa memberikan indikator yang jelas atas istilah-istilah tersebut.

 

Pihaknya mendesak pemerintah segera mencabut Perppu Ormas tersebut. “Penegakan HAM yang universal harus menjadi semangat kita menolak keberadaan Perppu Ormas ini. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk berserikat, terlepas dari suku, agama, ras, etnis, bahkan afiliasi politiknya. Itu yang harus kita bela,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara tegas meminta PNS yang mengikuti kegiatan HTI untuk mengundurkan diri. “Kalau ada PNS yang baik langsung atau tidak terlibat dengan elemen-elemen yang melawan atau berseberangan atau mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, ya silakan mengundurkan diri saja dari PNS,” katanya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*