Breaking News

Pemerintah Harus Selamatkan Pulau-Pulau Kecil Dari Keganasan Pengusaha Tambang

Pemerintah Harus Selamatkan Pulau-Pulau Kecil Dari Keganasan Pengusaha Tambang.

Dalam peringatan Hari Anti Tambang pada 29 Mei lalu, para aktivis lingkungan mendesak pemerintah segera menyelamatkan pulau-pulau kecil yang terus diserbu perusahaan tambang. Pulau Bangka, Sulawesi Utara, menjadi satu dari sekian banyak pulau kecil yang terancam akibat kegiatan pertambangan. Meski warga setempat dan aktivis sudah menang di jalur hukum, pemerintah belum juga melakukan eksekusi sebagai upaya penyelamatan lingkungan.

 

Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka kembali mendesak pemerintah segera melakukan eksekusi dan memulihkan lingkungan di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, sebagai tindak lanjut dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lewat Surat Keputusan Nomor 1361K/2017 tertanggal 23 Maret 2017.

 

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah menuturkan, koalisi menuntut adanya langkah cepat dan tepat pemerintah dalam melakukan pemulihan lingkungan di Pulau Bangka serta memastikan tidak ada lagi perizinan tambang baru yang dikeluarkan.

 

“Kemenangan gugatan warga terhadap perizinan tambang PT MMP di Pulau Bangka sangat penting menjadi yurisprudensi, yakni terobosan dan pedoman penegakan hukum, untuk penyelamatan seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia dari daya rusak industri tambang,” katanya dalam siaran persnya, Selasa (30/05/2017).

 

Menurut Merah, pulau-pulau kecil di Indonesia semakin rentan akibat dampak perubahan iklim. Kondisinya akan semakin diperparah jika pemerintah masih saja obral dan gagal menghentikan perizinan tambang di pulau-pulau kecil itu.

 

Juru Kampanye Kelautan Greenpeace Indonesia, Arifsyah Nasution mengatakan paradigma pembangunan berkelanjutan di pulau-pulau kecil adalah pembangunan tanpa tambang.

 

“Untuk menyelamatkan ruang hidup warga dan melestarikan keanekaragaman hayati, arah pembangunan tanpa industri tambang di pulau-pulau kecil di Indonesia mutlak menjadi komitmen bersama,” ujarnya.

 

Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa, Jull Takaliuang menyampaikan, pemulihan lingkungan di Pulau Bangka perlu segera diawali dengan penyegelan aset dan pembongkaran fasilitas PT MMP serta penilaian atau evaluasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahan tersebut.

 

Dia mengungkapkan, selama ini PT MMP terus beraktivitas tanpa menghormati aturan, proses dan putusan hukum.

 

“Kita menginginkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dijalankan bukan malah dipermainkan,” katanya.

 

Guna mengawal kemenangan gugatan hukum warga Pulau Bangka terhadap perizinan PT. MMP serta advokasi penyelamatan pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia, Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka dalam waktu dekat akan segera membawa hasil rumusan rapat kerja Peringatan Hari Anti Tambang (HATAM) 2017 ini ke sejumlah kementerian/lembaga terkait.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*