Breaking News

Pemerintah Harus Lindungi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Pemerintah Harus Lindungi Nelayan dan Masyarakat Pesisir.

Hingga saat ini, pemerintah dianggap tidak terbuka dalam pembahasan isu-isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), karena itu perlindungan nelayan dan masyarakat pesisir harus mendapat garansi perlindungan dalam kajian tersebut.

 

Ketua Departemen Pendidikan Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP KNTI) Henri Pratama menyampaikan, dalam KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 harus terbuka dan memastikan perlindungan nelayan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Jakarta.

 

Dia menerangkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka diskusi terkait Isu-isu Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 pada Rabu, 15 November 2017 lalu di Aula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

 

“KNTI menyayangkan Pemprov DKI Jakarta masih mengulangi kesalahan dalam konsultasi publik KLHS tersebut,” ujar Henri, Jumat (17/11/2017).

 

Dikatakan Henri, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam rencana penyusunan KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2018-2022, ada pakar-pakar yang namanya tercantum ketika dikonfirmasi tidak menerima undangaan seperti Muslim Muin dan Nirwono Joga tidak mendapatkan undangan.

 

“Juga, pakar yang kritis terhadap proyek reklamasi seperti Alan F. Koropitan tidak mendapatkan undangan. Sebaliknya pihak pendukung reklamasi diundang seperti Firdaus Ali, dan lainnya. Terkait substansi, dalam undangan tidak ada kerangka acuan hal-hal yang akan dibicarakan sehingga tidak ada arah diskusi dan tidak ada persiapan,” ungkapnya.

 

Dia pun menegaskan, Pemprov Jakarta harus benar-benar serius dalam penyusunan KLHS RPJMD Jakarta 2018-2022 dengan tidak mengulangi kesalahan dalam proses maupun substansi materi KLHS.

 

“Pemerintah harus mengevaluasi dokumen KLHS sebelumnya yang berdampak buruk pada masyarakat seperti dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta dimana pembahasannya dilakukan tertutup. Penyusunan KLHS untuk proyek reklamasi seharusnya menjadi contoh buruknya penyusunan KLSH yang tidak memperhatikan secara serius aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya,” ujarnya.

 

Menurut dia, KLHS yang disusun harus mengarusutamakan kepentingan masyarakat luas untuk keselamatan dan tidak menjadi korban bencana di kemudian hari.

 

Selain itu, KLHS juga harus lebih maju dengan memberi perhatian terhadap hak asasi manusia.

 

“KNTI meminta dalam penyusunan Pemerintah Provinsi Jakarta dapat membuka dokumen penyusunan KLHS agar dapat dikoreksi bersama. KNTI menegaskan dalam penyusunan KLHS harus memperhatikan aspek perlindungan masyarakat pesisir dan nelayan agar proyek reklamasi tidak berlanjut,” kata Henri.

 

Konteks perlindungan ini menjadi poin penting, yang akan berdampak pada aspek-aspek hak asasi manusia secara umum dan ruang penghidupan serta akses masyarakat pesisir dan nelayan secara khusus.

 

Terkait hal ini, Henri menyampaikan bahwa KNTI melihat terdapat sejumlah poin penting yang perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah provinsi Jakarta dalam penyusunan KLHS. Pertama, dokumen penyusunan KLSH harus dibuka secara umum agar dapat dikoreksi, dikritisi dan diberi masukan serta saran.

 

Kedua, KNTI meminta untuk melibatkan masyarakat, nelayan secara khusus, serta semua pakar khususnya yang selama ini vokal terhadap reklamasi dengan sebenar-benarnya.

 

Ketiga, memperhatikan isu dampak perubahan iklim menjadi scooping dan cooping. Terkait soal perhitungan emisi karbon dan memastikan tingkat resiliensinya (daya tahan/lenting). Keempat, memastikan menghitung resiko bencana dari setiap pembangunan yang berjalan.

 

“Kelima, berkonsentrasi kepada penghentian penurunan muka tanah khususnya di pesisir utara dengan jelas disertai proses impementasi beserta tahapannya,” ujarnya.

 

Berikutnya, memperhatikan pengurangan beban pencemar yang masuk melalui sungai-sungai, baik limbah padat, limbah cair, termasuk logam berat juga dengan tahapan implementasinya.

 

“Lalu, mestorasi hutan mangrove di pesisir utara Jakarta dan Kepulauan Seribu dan memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dari nelayan dan masyarakat pesisir Jakarta,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*