Breaking News

Pemerintah Harus Bersih Dari Mafia Gula

Pemerintah Harus Bersih Dari Mafia Gula.

Pemerintah diingatkan agar tidak mengumbar pengadaan dan perdagangan gula kepada pasar bebas. Bagaimana pun, gula adalah kebutuhan nasional yang harus dilindungi olehpemerintah demi kedaulatan Indonesia.

Ketua Forum Mahasiswa Anti Perdagangan Bebas (Forma APB) Penri Sitompul menyampaikan, hampir semua produk dan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia kini diserahkan ke mekanisme pasar, tanpa upaya serius melindungi petani,masyarakat dalam negeri dan para pengusaha lokal.

Penri mengatakan, jika pola da tata cara pengadaan dan pegelolaan gula terus menerus diserahkan ke mekanisme pasar bebas, maka Indonesia hanya jadi konsumen sekaligus budak di negeri sendiri.

“Pemerintah harus berani berada di garda terdepan melindungi rakyat dari serangan dan kerakusan para pengusaha, terutama para mafia gula yang terus menerus menggerogoti pergulaan nasional,” tutur Penri, di Jakarta, Selasa (26/09/2017).

Menurut dia, pemberdayaan dan keterlibatan langsung anggota masyarakat yang berkecimpung di sektor pergulaan harus menjadi tiang utama dalam mewujudkan kedaulatan gula di Tanah Air.

“Petani, pengusaha lokal dan potensi lokal harus diutamakan dan dilindungi. Jangan malah seenaknya menyerahkan ke proses dan mekanisme pasar bebas. Itu akan sangat merugikan Indonesia. Kedaulatan gula perlu diwujudkan di Tanah Air ini,” ujar Penri.

Dia juga meminta, agar semua mafia gula dibersihkan dan ditindak tegas. Sebab, selama ini, kolaborasi mafia dengan oknum pejabat terkait masih saja berpraktek mengelabui masyarakat.

“Mafia gula harus dibersihkan. Indonesia memiliki gula yang bagus, petaninya juga harus disejahterakan. Jangan malah jadi mafia yang berpesta pora,” pungkasnya.

Sementara itu, pemerintah memundurkan waktu pelaksanaan lelang Gula Kristal Rafinasi (GKR) ke tanggal 8 Januari 2018. Penundaan ini diharapkan dapat memberikan waktu untuk meningkatkan jumlah peserta lelang, khususnya dari kalangan IKM, UKM, kelompok UMKM, dan koperasi.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Bachrul Chairi mengatakan, pasokan gula kepada kelompok mikro dan kecil harus dikedepankan.

“Karena tujuan pelaksanaan lelang GKR adalah untuk menjamin pasokan bagi para pelaku usaha berskala mikro dan kecil, maka jumlah peserta lelang dari kelompok usaha tersebut perlu diupayakan untuk ditambah,” kata Bachrul Chairi di Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Menurut Bachrul, dalam rentang waktu saat ini hingga pelaksanaan lelang, Pemerintah akan mengintensifkan sosialisasi kepada para pelaku usaha khususnya IKM, UKM, kelompok UMKM, dan koperasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Hingga saat ini jumlah peserta lelang yang mewakili IKM, UKM, kelompok UMKM, dan koperasi baru terdaftar 310 peserta dari 18 provinsi, sementara untuk industri makanan dan minuman sudah terdaftar 150 peserta. Diharapkan sosialisasi dalam masa yang relatif panjang ini akan menambah jumlah peserta lelang dari setiap kabupaten dan kota di Indonesia,” ungkap Bachrul.

Pengunduran waktu ini diputuskan dalam rapat koordinasi antara Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada Jumat, 22 September 2017 lalu. Rapat tersebut memutuskan untuk mengubah waktu pelaksanaan lelang GKR dari tanggal 1 Oktober 2017 ke awal tahun depan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*