Breaking News

Pemerintah Diminta Tidak Tunduk Pada Rezim Perdagangan Bebas

Pemerintah Diminta Tidak Tunduk Pada Rezim Perdagangan Bebas.

Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia yang terdiri dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Bina Desa, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai bahwa kekalahan Indonesia terhadap Amerika Serikat dan New Zealand di WTO membuktikan perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya tidak dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia. Tak hanya itu, sistem perjanjian perdagangan bebas semakin memperkuat monopoli importir dan negara industri.

 

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti mengatakan sesuai dengan aturan WTO, maka Indonesia wajib segera melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya dengan aturan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam jangka waktu yang dapat dipertanggung jawabkan.

 

“Jika tidak dilakukan, maka Indonesia harus memberikan kompensasi kepada New Zealand dan Amerika Serikat yang besarannya disepakati bersama,” katanya dalam siaran persnya, Senin (20/11/2017).

 

Jika, masih tidak dicapai kesepakan mengenai bentuk atau besaran kompensasi, maka New Zealand dan Amerika Serikat dapat meminta kepada WTO untuk mengajukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Indonesia.

 

“Tentunya kekalahan Indonesia dalam kasus ini akan membawa dampak besar terhadap kebijakan pangan di Indonesia,” imbuh Rachmi.

 

Penyesuaian kebijakan pangan Indonesia dengan aturan GATT 1994 akan bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan dan merampas kesejahteraan petani.

 

Ketua Departemen Luar Negeri SPI, Zainal Arifin Fuad, menyatakan bahwa petani di Indonesia sudah berada di garis kemiskinan. Salah satu indikatornya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang rendah.

 

“Bila masih menjadi anggota WTO, petani berpeluang akan semakin miskin, karena dipastikan hasil pertanian dalam negeri dibanjiri produk impor terkhusus dari New Zeland dan Amerika Serikat yang merupakan negara-negara pengaju gugatan ke WTO,” sebutnya.

 

Menurut Zainal, UU no. 18/2012 tentang Pangan adalah amanat bagi pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan. “Sudah waktunya Indonesia berani keluar dari WTO, terlebih setelah gugatan banding Indonesia ditolak,” imbuhnya.

 

Pegiat Bina Desa, Achmad Yakub, menekankan peraturan perundangan nasional tentang pangan mengamanatkan pemerintah dari pusat hingga kabupaten/kota untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

 

“Artinya tak mungkin menyerahkan kepentingan pangan sebagai keamanan nasional ke mekanisme perjanjian WTO yang dikenal sangat pro pasar, merugikan petani dan ekonomi kita secara mendasar,” katanya.

 

Dia menambahkan, pengalaman puluhan tahun perundingan di WTO terbukti tidak produktif, maka sudah selayaknya pemerintah Indonesia mendorong kerjasama alternatif yang berkeadilan sosial di KTM WTO berikutnya.

 

“Sebenarnya kita sebagai bangsa punya pengalaman mendorong kerjasama budaya, ekonomi politik pembangunan sesuai semangat Konferensi Asia Afrika 1955, tapi dengan kondisi sekarang, negara-negara saling bersaing dan kanibal secara ekonomi politik,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku siap mengajukan keberatan dengan putusan WTO yang memenangkan gugatan Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru terkait hambatan perdagangan impor untuk makanan hingga daging sapi.

 

Dalam putusan WTO tersebut, pihak AS dan Selandia Baru memenangkan keluhan untuk 18 hamabatan nontarif di sektor pertanian yang diberlakukan Indonesia sejak 2011. Padahal, kata Enggartiasto, sudah banyak aturan yang telah dilakukan perubahan dalam paket-paket kebijakan yang telah diterbitkan.

 

Untuk diketahui, pada 9 November 2017 lalu, Appelate Body WTO memutuskan bahwa tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak konsisten dengan aturan GATT 1994, khususnya terkait dengan Pasal 11 ayat (1) GATT mengenai General Elimination on quatitative restriction. Dalam hal ini Panel Appellate Body WTO meminta Indonesia untuk bertindak konsisten dengan GATT 1994. Putusan Panel Appellate Body WTO ini memperkuat putusan Panel WTO sebelumnya yang diputuskan pada 22 Desember 2016.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*