Breaking News

Pemerintah Diminta Lakukan Moratorium Hukuman Mati

Pemerintah Diminta Lakukan Moratorium Hukuman Mati.

Amnesty Internasional Indonesia mendesak pemerintah agar secepatnya meninjau kembali atau memberlakukan moratorium terkait eksekusi mati. Apalagi sepanjang 2017, pemerintah sama sekali tidak menjatuhkan atau mengeksekusi mati satu orang pun baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menuturkan, pemerintah perlu untuk mulai meninjau ulang penerapan hukuman mati setidak-tidaknya dengan menetapkan sebuah moratorium. “Moratorium ini dimaksudkan untuk tidak lagi mengeksekusi siapapun warga negara Indonesia maupun warga negara asing di dalam ruang-ruang eksekusi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/04/2018).

Menurut Usman, ada dua hal harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk menerapkan moratorium hukuman mati. Pertama, untuk menghindari tuduhan kepada pemerintah Indonesia berupa pemberlakuan standar ganda ketika memperjuangkan warga negara Indonesia yang menghadapi eksekusi mati di negara lain. Kedua, ada masalah yang serius di dalam sistem peradilan Indonesia sehingga melahirkan putusan-putusan yang tidak adil tetapi sudah terlanjur tidak bisa diperbaiki karena sudah mengeksekusi seseorang.

Pihaknya mencatat, eksekusi mati tidak menjadi efek jera terutama bagi para pelaku kasus narkotika. Amnesty Internasional Indonesia pada tahun 2016 mencatat pemerintah telah mengeksekusi 4 orang terkait kasus narkoba. Namun, kenyataannya kasus narkoba meningkat menjadi 807 pada tahun 2016 dari 638 kasus pada tahun 2015. Bahkan, jumlah kasus narkoba justru meroket ke angka 46.537 pada tahun 2017 atau 57,6 kali lebih tinggi dari angka yang tercatat pada tahun 2016 sebesar 807.

Amnesty International Indonesia juga mencatat pada tahun 2017, 33 hukuman mati diterapkan untuk kasus narkoba dan 14 untuk kasus pembunuhan. Sepuluh di antaranya dikenakan pada warga negara asing. “Ini berarti hingga akhir 2017, terdapat total 262 orang dipidana menunggu waktu eksekusi,” ujar Usman.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, meminta pemerintah agar memberlakukan hukuman mati pada pengedar narkoba di Indonesia. Pemerintah, menurutnya, masih mempunyai pekerjaan rumah (PR) untuk mengeksekusi penjahat pengedar narkoba.

“Hukuman mati dilaksanakan. Sekarang ini masih PR. Hukuman mati masih tersisa dan jumlahnya ngga sedikit. Di Kejaksaan ada 10, di beberapa daerah juga masih ada yang belum selesai. Tunjukkan supaya ada titik jera. Saya inginkan, hukuman bagi pengedar narkoba harus dibikin menjerakan. Jangan hukuman basi-basi,” katanya usai Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung DPR, Rabu (11/4) lalu.

Menurutnya pemerintah harus lebih serius menangani masalah narkoba. Sebab, jaringan peredarannya memiliki hubungan yang terkait satu sama lain dan bahkan yang memperihatinkan di Jawa Tengah, sebanyak 83 persen peredaran narkoba dilakukan dari Lapas.

“Bisa bayangkan, 83 persen peredaran narkoba berasal dari Lapas. Artinya, narkoba bukan masalah main-main. Narkoba itu tidak mungkin datang ke Indonesia kalau tidak ada kerjasama dengan orang yang berkuasa di sini. Siapapun namanya, saya tidak bisa kasih tau siapa namanya, tapi sudah pasti ada yang berpihak itu pasti aparat kuat,” sebutnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*