Breaking News

Pemerintah Diminta Konsisten Segera Bagikan Tanah Hak Rakyat

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) Bambang Hendroyono: Pembangunan Lahan dan Kehutanan Harus Berbasis Masyarakat, Hak Penguasaan Hutan Desa Dibuka Akses.

Pemerintah diminta segera merealisasikan program pembagian tanah bagi rakyat Indonesia. Sampai saat ini, redistribusi tanah bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum terlaksana.

 

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak kementerian/lembaga pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian legalisasi dan redistribusi hak atas tanah bagi masyarakat pesisir (nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir).

 

Hal ini terurai di dalam Musyawarah Nasional VII bertajuk “Menegaskan Kembali Pembaruan Agraria Sejati” yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan.

 

Deputi Bidang Pendidikan dan Penguatan Jaringan KIARA, Annisa Meutia Ratri,memaparkan, Pusat Data dan Informasi KIARA per November 2016 mencatat, permasalahan pengelolaan agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjadi dalam pelbagai bentuk, mulai dari mengeksklusi masyarakat pesisir dari pulau-pulau kecil berkenaan dengan pemberian Hak Guna Bangunan untuk investasi pembangunan wisata bahari, reklamasi pantai yang mengenyampingkan hak akses untuk melintas di laut bagi nelayan tradisional, dan tumpang-tindih peruntukan ruang di wilayah pesisir yang merugikan hajat hidup masyarakat pesisir.

 

“Dalam rangka mengatasi ketimpangan dan konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah pusat dan daerah mesti lebih pro aktif dalam memfasilitasi masyarakat pesisir untuk mendapatkan hak atas sumber daya agrarianya, seperti tanah/tambak/perairan pesisir yang menjadi wilayah tangkapan ikannya,” ujar Annisa dalam keterangan persnya.

 

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam memberikan mandat kepada Negara untuk memastikan hak atas sumber daya agrarianya.

 

“Pemerintah wajib memastikan adanya perlakuan yang sama (equal treatment) dan menghindari praktek diskriminasi kepada nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir,” ujarnya.

 

Terlebih, lanjut Annisa, ada 2 rezim pengaturan hak atas agraria, yakni rezim pertanahan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan belakangan lahir Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatur izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Untuk itu, KIARA mendesak kepada pemerintah daerah dan pusat untuk aktif mendatangi desa-desa pesisir dan membuka partisipasi masyarakat pesisir seluas-luasnya dalam penyusunan rencana zonasi guna mewadahi kepentingan mereka dan mempercepat agenda reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) Bambang Hendroyono menyampaikan, di lembaganya, sampai sejauh ini, sedang diupayakan revitalisasi dan pengelolaan lahan dan hutan berbasis masyarakat.

 

“Seluruh kegiatan wajib berbasis rakyat. Sebenarnya semua undang-undang itu wajib diterapkan hingga ke tingkat daerah. Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya mengajak semua stakeholder agar mengelola lahan dan hutan berbasis rakyat dan berbasis lingkungan,” tutur Bambang Hendroyono, saat menjadi pembicara Dialog Publik dengan Tema Menjadi Banteng di Perantauan, Macan di Kampung Sendiri; Gerakan Membangun Kawasan Danau Toba Yang Ramah Lingkungan; Evaluasi Perusahaan-Perusahaan Raksasa Perusak Lingkungan di KDT, oleh Gerakan Masyarakat Rantau untuk Bonapasogit (GEMAR BONAPASOGIT) di Gedung GWS, Kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur.

 

Dijelaskan Bambang, selain partisipasi rakyat dan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan lahan dan hutan, maka hak akses rakyat pun harus diberikan dalam mengelola lahan itu.

 

“Misalnya, tahun ini, ada 120 juta hektar hutan kita, dan sebesar 12,7 persen itu untuk akses rakyat. Karena itu, kita juga mengharapkan komitmen lembaga lain agar memberikan jaminan hak-hak hukum kepada rakyat,” ujar Bambang.

 

Jaminan hak-hak hukum itu, lanjut dia, bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten agar mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin akses dan hak kepada partisipasi rakyat.

 

“Itu yang harus dilakukan. Sedangkan, Peraturan Menteri Nomor 81 di kita telah memberikan akses legal kepada hutan. Hak penguasaan hutan desa, kita membuka akses legal. Dalam akses hutan sosial, hutan desa, ya dikasih ijin hutan desa, yang harus diturunkan melalui Gubernur dan Bupati,” pungkas Bambang.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*