Breaking News

Pemerintah dan PT Freeport Bohongi Rakyat Indonesia, Divestasi Saham Harus Dihentikan

Pemerintah dan PT Freeport Bohongi Rakyat Indonesia, Divestasi Saham Harus Dihentikan.

Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia  (AEPI) Salamuddin Daeng mengungkapkan, ada serangkaian pelanggaran yang terjadi dalam operasi PT Freeport Indonesia.

 

Pelanggaran yang terjadi yakni melanggar Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Menurut dia, PT Freeport Indonesia telah gagal memenuhi kewajibannya untuk membangun smelter atau pusat pemurnian.

 

Hal itu diungkapkan Salamuddin Daeng  dalam kegiatan Ngopi Ngerumpi bertajuk Freeport Untuk Siapa?, yang digelar oleh Komisi Nasional Rakyat Indonesia Menggugat (Komnas RIM)bersama Forum 33, di Sekretariat Indonesia Law Enforcement Watch (ILEW) Jalan Veteran 1 No 33, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (15/02/2018).

 

Hadir sebagai pembicara adalah Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Pengkaji Geopolitik GFI Hendrajit, Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia  (AEPI) Salamuddin Daeng, dengan Moderator Aktivis 98-ProDEM Ricky Tamba.

 

“PT Freeport Indonesia telah melanggar Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 karena telah gagal membangun smelter hingga batas waktu yang ditetapkan Undang Undang Minerba, yaitu hingga akhir 2014 lalu,” ujar Salamuddin Daeng.

 

Kemudian, lanjut dia, juga telah terjadi pelanggaran terhadap Kontrak Karya (KK) yang berkaitan dengan kewajiban PT Freeport melakukan divestasi saham.

 

“Berdasarkan Kontrak Karya, divestasi saham Freeport seharusnya telah selesai pada tahun 2011 lalu,” ujarnya.

 

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 1 tahun 2017, menurut dia, juga menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi, dikarenakan PP memberi kelonggaran jangka waktu pembangunan smelter dan jangka waktu divestasi yang bertentangan dengan Undang Undang Minerba.

 

“Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 itu menunjukkan bahwa pemerintah juga melanggar Undang Undang Minerba,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, perubahan langkah pemerintah yang hendak membeli Participating Interest (PI) PT Rio Tinto Indonesia, yakni anak perusahaan Rio Tinto Group juga sebagai pelanggaran. Langkah ini, kata Salamuddin Daeng telah melanggar Kontrak Karya.

 

“Melanggar tahapan divestasi yang dietapkan pemerintah sendiri dalam PP no 1 tahun 2017,” katanya.

 

Menurut Salamuddin, pembelian PI PT Rio Tinto Indonesia dengan menggunakan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersumber dari utang holding BUMN tambang, berpotensi membahayakan keuangan BUMN tambang.

 

“Jauh-jauh hari holding  BUMN tambang dimaksudkan untuk mengambil utang 3 kali equitas sebagai sumber dana membeli 51 % saham PT Freeport Indonesia. Namun belakangan pemerintan malah mau membeli PI PT Rio Tinto Indonesia. Ada apa?” kata dia.

 

Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih juga mempertanyakan kembali langkah Pemerintah yang hendak membeli saham PT Freeport atau divestasi itu.

 

“Apakah benar pemerintah melalui BUMN akan menguasai 51 %? Atau ini cuma saham-sahaman? Seolah-olah memiliki tapi tidak memiliki hak atas kontrol dan kebijakan perusahaan dan lain-lainnya sebagaimana layaknya pemegang mayoritas saham pada sebuah perusahaan,” ujar Eni.

 

Politisi Partai Golkar ini pun meminta penjelasan dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia agar dibuka ke publik persoalan yang sesungguhnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*