Breaking News

Pemerintah Bohongi Rakyat Dengan Angka-Angka? Tolak Rejim Lie With Statistic

Pemerintah Bohongi Rakyat Dengan Angka-Angka, Tolak Rejim Lie With Statistic.

Presiden Joko Widodo diminta menghentikan pembelaan-pembelaan kinerja pemerintahannya dengan cara menebar informasi hoax, yakni dengan mencoba menyetir penjelasan-penjelasan yang sarat dengan angka-angka yang tidak benar.

 

Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Djoko Edhi Abdurrahman menyampaikan, kemajuan perekonomian Indonesia yang selalu dijelaskan dengan rumus-rumus berupa angka-angka yang tidak jujur, adalah upaya pembohongan kepada masyarakat.

 

Misalnya, menurut bekas anggota Komisi III DPR RI ini, pihak Istana dan Menkeu Sri Mulyani, membantah bahwa ranking ekonomi Indonesia dalam pidato Presiden Jokowi adalah ranking ketiga dunia. Melainkan ranking ketiga G20.

 

Djoko Edhi Abdurrahman mengatakan, penjelasan Menkeu seperti itu malah menunjukkan kebohongan nyata dari pejabat pemerintahannya Jokowi.

 

“Kasihan Mukidi. Kekurangan RAM (random access memory). Mestinya mininal 4 giga, adanya 1 giga. Terus-terusan hang. Kalau mau berdusta, kira-kira dulu deh, yang kira-kira tak ketahuan. Malu-malu-in bangsa Indonesia. Data ekonomi di-hoax-in yang di tiap pusat statistik dunia tercantum 24 jam,” ujar Djoko dalam rilisnya, (Kamis, 04/05/2017).

 

Tampaknya, menurut dia, pemerintahan Indonesia kali ini hanya sibuk membangun pencitraan kepada publik dengan menyodor-nyodorkan angka-angka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

 

“Rezim Presiden Jokowi penganut mazhab yang dikemukakan oleh sahabat saya Doktor Syahganda Nainggolan sebagai How to lie with statistic. Masalahnya, eks Presiden Amrika Clinton di-impeach bukan karena urusan skandal seksualnya, melainkan karena berdusta,” ujarnya mengingatkan.

 

Kali ini, lanjut Djoko, ulah pemerintah kian fatal, karena angka-angka hoax itu kembali dikemukakan Presiden Jokowi di forum internasional.

 

“Lalu disebut para ekonom data fake. Saya kutip pandangan ekonom Hongkong, dikutip ekonom Indonesia di sana, dan menjadi trending topic di Sosmed. Ini rezim hoax,” ujarnya.

 

Djoko mengaku cukup terkejut membaca kolom bisnis di South China Morning Post (SCMP). Di mana seorang pengamat ekonomi bernama Jake Van Der Kamp menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam kolom opini bisnisnya.

 

Pada edisi 1 Mei SCMP, Jake Van Der Kamp memberi judul opininya sangat menghentak. “Opinion : Sorry President Widodo, GDP Ranking are Economists’ Equivalent of Fake News.”

 

Menurut Djoko,  Jake mengutip ucapan Jokowi. “Indonesia’s economic growth is the third in the world after India and China,” said Indonesian President Joko Widodo.

 

Dengan nada yang menyeleneh, Jake menulis opininya dengan kalimat: Third in the world, is it? What world is that? Pernyataannya tersebut seakan balik bertanya dari mana angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada nomor ketiga dunia tersebut.

 

“Selanjutnya Pak Jake menguraikan pendapatnya. Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5,02 persen itu hanya berada di urutan ke-13. Urutan tersebut pun bukan dunia tetapi di kawasan Asia,” ungkap Djoko.

 

Diterangkan Djoko, selanjutnya Jake pun menjelaskan siapa saja negara yang masuk 12 besar dalam pertumbuhan ekonomi Asia tersebut. Dia menulis India 7,5 persen, Laos 7,4 persen , Myanmar 7,3 persen, Kamboja 7,2 persen, Bangladesh 7,1 persen, Filipina 6,2 persen, China 6,7 persen, Palau 5,5 persen, dan Timor Leste 5,5 persen.

 

“Setelah baca opini tersebut saya dibuat semakin heran. Apalagi Pak Jake mengatakan pernyataan yang bikin penasaran. Don’t let the facts get in way of good story,” ujarnya.

 

Sebagai orang Indonesia, lanjut Djoko, dirinya merasa tertampar dengan opini tersebut. Apalagi, kata Djoko, pernyataan Jokowi dituduh ‘mengarang cerita soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hebat’.

 

“Saya yakin Pak Jokowi hanya mendapat data dan informasi dari para pembantunya dalam hal ini para menteri terkait,” ujarnya.

 

Lalu, siapa yang memberi data yang ‘debatable’ disajikan di forum internasional saat Jokowi kunjungan ke Hong Kong? Menurut Djoko, para menteri terkait harus menjelaskan dan bertanggung atas data yang dibantah pengamat ekonomi internasional.

 

“Jangan sampai Jokowi dipermalukan dengan data tak akurat di depan mata internasional,” pungkas Djoko.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*