Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan konferensi bertajuk Our Ocean Conference 2018 atau OOC 2018 pada 29-30 oktober 2018 di Bali.
Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hdiwinata menyampaikan, konferensi yang dilakukan pemerintah itu digelar setiap tahun bersama perusahaan dan lembaga internasional.
“Mereka berkumpul untuk mendorong berbagai macam agenda eksploitasi terhadap laut seperti Ekonomi Biru, Revolusi Biru, Pertumbuhan Biru, atau dalam istilah lain finansialisasi dan privatisasi lautan,” ujar Marthin Hadiwinata, dalam keterangan persnya, Kamis (25/10/2018).
Lebih lanjut, dijelaskan Marthin, tahun ini konferensi OOC diselenggarakan di Bali, tanpa keterlibatan sepenuhnya gerakan nelayan tradisional skala kecil sebagai rakyat yang terkait langsung pada sumber daya yang tergantung pada laut dalam konferensi tersebut.
Bagi dia, konferensi OOC mendorong solusi palsu kepada masyarakat sebutlah agenda Karbon Biru, dan Kawasan Konservasi Laut yang secara nyata telah meminggirkan nelayan tradisional skala-kecil dan rakyat di pesisir dan pulau-pulau kecil.
Bayangkan saja, lanjut dia, perikanan berbasis hak kepemilikan yang telah banyak didorong dan diterapkan di kebijakan perikanan dunia telah melanggar hak asasi manusia.
Ditambah lagi industri ekstraktif dan privatisasi pesisir dan pulau kecil akan menghancurkan ekosistem yang mereka bergantung, finansialisasi pengelolaan limbah cair dan padat serta privatisasi pengelolaan air memperburuk kedua masalah tersebut.
“Lebih jauh lagi, perempuan dan pemuda nelayan adalah menerima dampak beban berganda sebagai kelompok marjinal di komunitas dan dampak dari berbagai solusi palsu tersebut,” ujarnya.
Atas situasi itu, diterangkan Marthin, perwakilan dari nelayan tradisional dan rakyat di pesisir dan pulau-pulau kecil bersama-sama organisasi masyarakat yang bekerja di kampung-kampung pesisir dan pulau kecil memutuskan untuk mengadakan acara Rembug Rakyat Laut 2018.
“Untuk memulai narasi sejati pengelolaan kelautan. Sementara pemerintah akan melakukan banyak perjanjian keuangan dengan terus menghancurkan lautan dan para nelayannya,” ujarnya.
Untuk itu, orang-orang dari seluruh Indonesia dan CSO akan berkumpul untuk berbicara tentang perampasan laut dan berdiskusi tentang solusi nyata bersama.
Dengan membuat 6 tema yang diputuskan dalam proses yang partisipatif yaitu Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Perikanan (Perikanan Berkelanjutan); Karbon Biru dan Praktik Perampasan Laut Terselubung (Perubahan iklim); Tata ruang laut sebagai alat untuk legitimasi praktik industri ekstraktif (KKL dan konservasi); Keamanan atau Keadilan di Laut? (Keamanan maritim); Pengelolaan limbah dan pencemaran air (polusi laut); Kedaulatan Pangan dan Agroekologi sebagai alternatif untuk Ekonomi Biru (Ekonomi Biru / pertumbuhan).
“Berbagai substansi dan alasan lokakarya ini akan dijelaskan dalam kampanye selama 3 hari berikutnya,” ujarnya.
Penyelenggara Rembug Laut itu adalah sejumlah organisasi sipil seperti Bina Desa, IGJ, IHCS, KNTI, KRuHA dan Solidaritas Perempuan.
Rembug Rakyat Laut akan dilaksanakan secara partisipatif dan akan menghasilkan Deklarasi Rakyat Laut 2018 sebagai hasil pertemuan tersebut.
“Pemerintah dan korporasi perampas sumber daya laut mengatakan our ocean our legacy atau laut kita adalah warisan kita, tetapi kita mengatakan rakyat laut, adalah sumber daya kita bersama,” pungkas Marthin.(JR)
