Breaking News

Pemda Tak Mau Ikut JKN, Presiden Perlu Bertindak

Pemda Tak Mau Ikut JKN, Presiden Perlu Bertindak.

Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa keluar dari program integrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per tanggal 1 Januari 2017 lalu dinilai melanggar konstitusi. Pasalnya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan merupakan amanat UUD 1945 dan UU BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara.

 

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli (Kornas MP) BPJS, Hery Susanto meminta agar Presiden Jokowi mengintruksikan Kemendagri untuk menindak tegas Pemerintah Daerah (Pemda) yang membangkang dalam program JKN.

 

“Jadi Pemkab Gowa itu sudah melanggar konstitusi dan Presiden Jokowi harus menindak tegas itu. Penindakan itu penting agar tidak diikuti oleh Pemda lainnya secara nasional,” ujarnya, di Jakarta, Senin (09/01/2017).

 

Menurut Hery, upaya mengembalikan JKN ke program kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Pemda dipastikan akan mengalami kendala regulasi.  Sebab, regulasi yang berlaku saat ini dilakukan melalui BPJS.

 

“Pemkab Gowa buat blunder politik, karena regulasi JKN telah disusun dan dikelola melalui BPJS Kesehatan,” tegas Hery.

 

Selain itu, kata Hery, tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Gowa sangat merugikan masyarakatnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebab, tidak semua penyakit dapat ditangani rumah sakit daerah di Gowa.

 

“Jangan siksa warga dengan memutuskan iuran JKN, mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan karena itu amanat konstitusi,” ujarnya.

 

Hery juga sangat menyayangkan tindakan pemerintah pusat yang tidak serius dalam regulasi JKN terkait sanksi hukum bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan JKN. Melihat sanksi hukum hanya diberlakukan bagi perusahaan atau masyarakat peserta mandiri. Jika menunggak atau tidak ikut BPJS, maka ada sanksi administrasi, denda maupun penghentian pelayanan publik tertentu hingga sanksi hukum lainnya.

 

“Penegakkan hukum mestinya tidak pandangan bulu, pemerintah sebagai penyelenggara negara harus memberikan contoh. Jika penyelenggara negara melanggar harus juga diberikan sanksi,” ucapnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*