Breaking News

Pemberian PMN ke BPJS Salahi Prosedur

Anggota Komisi XI DPR, Aditya Moha: Pemberian PNM ke BPJS tidak sesuai prosedur.

Pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BPJS Kesehatan dinilai tidak sesuai prosedur yang berlaku. Pasalnya, pembahasan awal PMN tersebut tidak melalui Komisi terkait, melainkan langsung kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR.

 

Anggota Komisi XI DPR, Aditya Moha menyampaikan, DPR sesungguhnya agak terkejut dimana pembahasan PMN yang dicanangkan pemerintah tanpa melalui proses pembahasan di Komisi XI DPR melainkan langsung meminta ke Banggar DPR.

 

“Jadi sebenarnya persoalan ini terletak pada kesalahan prosedur. Dimana seharusnya pemerintah menyampaikan ke Komisi XI dahulu terkait pemberian PMN ke BPJS Kesehatan,” ujar Aditya di Jakarta, Kamis (25/08/2016).

 

Setelah berkoordinasi dengan Banggar DPR, kata Aditya, Banggar meminta agar itu dibahas secara teknis di Komisi yakni di Komisi IX terkait mitra dan Komisi XI terkait dengan anggarannya.

 

“Apa yang disampaikan Banggar itulah yang benar. Dimana harusnya dibahas di Komisi dulu baru dibahas baru ke mereka,” ucapnya.

 

Terkait dengan instansi pemerintah yang meminta langsung agar PMN diberikan kepada BPJS Kesehatan, Aditya sejauh ini belum mengetahui apakah permintaan tersebut dari pihak BPJS atau Kemenkeu. Karena faktanya Banggar DPR mengembalikan permintaan tersebut ke Komisi XI.

 

“Bisa mungkin kemarin itu ajuan saja dari Kemenkeu atau Kemenkes (BPJS). Tiba-tiba itu masuk dalam nomenklatur Banggar dan Banggar menyatakan bahwa ini harus ditelaah terlebih dahulu di Komisi XI,” ujarnya.

 

Terkait pemberian PMN ditengah-tengah negara sedang mengalami defisit anggaran, menurut Aditya harus terlebih dahulu dipelajari persoalannya dimana dan tinjauan teknisnya.

 

“Kita harus evaluasi dahulu. Apa penyebab sehingga BPJS harus diberikan PMN dimana tahun kemarin diberikan 5 triliun rupiah dan tahun ini dinaikkan menjadi 6,8 triliun rupiah. Dan juga yang harus kita cari tahu apa nanti letak bahasanya untuk kita tambah dalam APBN-P 2016 jika disetujui,” ujarnya.

 

Apakah nanti Komisi XI DPR akan menerima permintaan pemberian PMN tersebut, kata Aditya, harus dilihat seberapa mendesaknya sehingga harus dikabulkan. Jika memang sangat mendesak mau tidak mau Komisi XI DPR akan merespon itu karena terkait persoalan kesinambungan jaminan sosial yang dibawa.

 

“Nah ini yang menjadi catatan kami sehingga itu yang akan dibahas dan diseriusi bersama pemerintah dalam pembahasan teknisnya,” ucapnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*