Breaking News

Pemberantasan Korupsi Melemah, Anggota Civil Society Banyak Jadi Pecundang

Pemberantasan Korupsi Melemah, Anggota Civil Society Banyak Jadi Pecundang.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di era Jokowi dirasa kian melemah. Selain aparatur hukumnya yang pilih bulu dalam mengusut kasus korupsi, kekuatan civil society saat ini pun dirasa melemah, bahkan disebut kian banyak yang jadi pecundang.

 

Pengamat Politik Universitas Paramadina Herdi Syahrasad menyampaikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tidak segarang dulu memberantas korupsi. Bahkan, menurut dia, sangat kentara bahwa lembaga anti rasuah itu pilih bulu dalam mengusut kasus korupsi.

 

“Seperti pengusutan kasus korupsi E-KTP itu, pilih bulu. Padahal, kita berkeinginan kuat agar KPK all out menuntaskan persoalan korupsi. Usut tuntas aktor-aktor intelektualnya, dalangnya ditangkap dong. Kalau cuma sekelas Miriam dan Andi Narogong doang yang diperiksa, ya itu bukan aktor intelektualnya. Mereka itu masih hanya bagian dari mata rantai yang lemahnya saja,” tutur Herdi Syahrasad, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Indemo bertemakan ‘Korupsi Di Lingkaran Elit Politik , Skandal E-KTP’, di Jalan Lautze Raya, Sawah Besar No. 62c, Jakarta Pusat.

 

Herdi mengingatkan agar KPK bekerja tanpa pandang bulu. “Dimana KPK masih tebang pilih ini, hingga aktor utama tidak diproses hukum. Hanya pelaku yang tidak signifikan dan level sedang yang diurusi, sedangkan aktor-aktor utamanya dikhawatirkan lolos,” ujar dia.

 

Herdi bahkan mengingatkan pernyataan bekas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyebut ada barter kasus yang dilakukan dengan pemerintahan, mestinya diusut tuntas oleh KPK.

 

“RR bahkan mengatakan bahwa ada barter antara kasus BLBI dengan kasus E-KTP, dimana diindikasikan ada tukar guling kasus,” ungkapnya.

 

Parahnya lagi, lanjut Herdi, Indonesia kini dikuasai oleh kaum oligarki yang mengedepankan demokrasi korupsi. “Saya menyebutnya demokratisasi korupsi. Berkeinginan ada demokrasi politik, melakukan demokratisasi, eh malah yang terjadi dimana beriringan dengan adaptasi antara para elite politik,” ujarnya.

 

Memang, lanjut Herdi, kekuatan civil society saat ini pun kian lemah melakukan kontrol sosial terhadap pemerintahan. Bahkan, para pelaku korupsi kalau berpihak pada dirinya, tidak akan dikontrol lagi.

 

“Tidak terkontrol oleh kita pengusutan kasus-kasus korupsi itu. Kasus E-KTP hingga century gate yang terus dicurigai oleh publik. Soalnya proses demokrasi yang mahal, kemudian civil society lemah, parpolnya juga tidak profesional dan belum bisa menjadi partai negara, malah menjadi partai milik oligarkhi tertentu. Dengan demikian, tentunya kecenderungan mengarah conflict of interest,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, lanjut dia, jika memang pihak Istana tidak mengintervensi pemberantasan korupsi, maka KPK pun tidak perlu ragu atas pemberantasan yang dilakukannya. Lembaga itu harus membuktikan dirinya mengusut sampai kepada akto-aktor utama korupsi.

 

“Nampaknya beberapa elite politik sudah berupaya komunikasi dengan pihak Istana. Namun, sejauh ini, Istana sendiri sudah menjelaskan bahwa Istana tidak akan melakukan intervensi. Siapapun pelakunya yang menjadi aktor intelektualnya akan dihukum, dan harus diproses hukums ecara krdibel, akuntabel dan transparan. Ya silakan buktikan dong,” papar Herdi.

 

Di tempat yang sama, Busayawan Isti Nugroho mengatakan, Para politisi Indonesia saat ini kebanyakan menjadikan dunia politik bukan sebagai panggilan jiwa. Karena itulah, maka persoalan-persoalan pelik yang terjadi, termasuk pemberantasan korupsi, tampak berjalan di tempat saja.

 

“Politik bukan panggilan jiwa, namun berhenti menjadi sebuah karier,” ujar Isti Nugroho.

 

Dia sepakat bahwa banyak kasus korupsi yang pengusutannya tak menyentuh level kakap. “Mulai kasus korupsi E-KTP, belum lagi korupsi Hambalang, Wisma Atlet, kasus Century, dimana para aktor dan dalang intelektual sudah bersekutu dengan para oligarkhi, jumlahnya sudah kian banhyak dan sudah merajalela,” ujarnya.

 

Dalam proses pengusutannya, lanjut dia, tebang pilih. Sebagai contoh, lanjut dia, para aktor korupsi yang berkuasa besar di dalam partai politik tidak disentuh. Padahal, kasus korupsi E-KTP misalnya, pasti melibatkan para petinggi parpol.

 

Saat ini pun, lanjut dia, kekuatan civil society sangat lemah, dimana para ulama, tokoh-tokoh agama dari semua agama, masih sangat lemah komitmennya memberantas korupsi.

 

“Sangat buruk, dimana civil society sangat lemah, pembangunan ekonomi pasca Orba banyak terjadi konglomerasi dibandingkan untuk kepentingan rakyat. Politisi di parlemen mempertahankan korupsi mereka, fenomena oligarkhi politik sangat kuat. Hingga posisi rakyat sudah sangat marginal, tidak kritis dan dibenturkan pada persoala-persoalan primordialisme, sehingga pemberantasan korupsi terabaikan,” tuturnya.

 

Dia mengatakan, jika oligarkiisme yang berkuasa, maka masyarakat diperdaya menjadi lemah, maka isu sektarian dan primordialisme dikedepankan menutupi berbagai kejahatan korupsi.

 

Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Marlo Sitompul mengatakan, kekuatan civil society bukan saja melemah, tetapi sudah menjadi pecundang.

 

“Kawan-kawan aktivis banyak yang jadi pecundang. Malah melarang masyarakat untuk bersikap kritis, melarang aksi demonstrasi,” ujar Marlo.

 

Dari semua lini, lanjut dia, termasuk urusan Parpol hingga ke Pilkada-pilkada, pola oligarki itu kini merasuk. “Para aktivis malah sibuk mengumpul receh dan lupa dengan jati dirinya,” pungkas Marlo.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*