Breaking News

Pembayaran Uang Pengganti Berlarut-larut, Peran Jaksa Harus Dimaksimalkan

Pembayaran Uang Pengganti Berlarut-larut, Peran Jaksa Harus Dimaksimalkan.

Meski sudah ada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no. 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, penegakan aturan tersebut masih mengalami kendala di lapangan. Pasal 7 ayat 1 PERMA itu menyatakan korporasi dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

 

Namun menagih uang pengganti sesuai putusan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) bukanlah hal yang mudah. Hal ini tampak pada kasus korupsi Gardu Induk PLN, dimana uang pengganti belum juga dibayarkan oleh PT Arya Sada Perkasa senilai Rp8.972.553.019,-. Padahal uang pengganti tersebut telah ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta no.07/pid.sus/TPK/2016/PN.JKT.PST tertanggal 16 Juni 2016 yang te!ah berkekuatan hukum tetap.

 

Sementara itu, Direktur dan pemilik PT Arya Sada Perkara, Egon Chairul Arifin, yang divonis 2 tahun penjara, saat ini telah bebas karena mendapatkan remisi. Sedangkan Manager PT Arya Sada Perkasa, Tanggul Priamandaru, masih berada di tahanan Lapas Sukamiskin, Bandung, karena tersandera oleh uang pengganti yang belum dibayarkan.

 

Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Dirga Sustira, menerangkan Pasal 7 ayat 2 Perma 5 tahun 2014 menyatakan bahwa apabila korporasi dikenakan pidana tambahan uang pengganti maka terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhi penjara pengganti atas uang pengganti.

 

“Maka yang dapat dilakukan oleh jaksa adalah melakukan penyitaan dan melelang aset milik korporasi tersebut. Dan jika aset sudah terjual semua sementara masih terdapat kekurangan kewajiban uang pengganti yang harus dibayarkan, jaksa harusnya mengajukan korporasi tersebut untuk dipailitkan, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 7 ayat 2 tersebut,” katanya saat dihubungi.

 

Jika korporasi mengaku tidak mampu membayar uang pengganti lantaran nilai aset kekayaannya sudah tidak mencukupi, maka jaksa perlu melakukan penelusuran. Apalagi dalam kasus PT Arya Sada Perkasa, dimana PT PLN masih memiliki kewajiban membayar kepada perusahaan tersebut atas pekerjaan Gardu Induk Cilegon Baru II senilai Rp9,5 miliar.

 

“Perlu ditelusuri kembali oleh jaksa apakah piutang tersebut diduga adalah hasil tindak pidana atau bukan,” ujar Dirga.

 

Jika uang tersebut juga merupakan hasil dari tindak pidana maka sesuai dengan Pasal 21 PERMA no. 13 tahun 2016 mengenai Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan.

 

Berdasarkan KUHAP, benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh/sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana sebagaimana dikutip dari Pasal 39 ayat 1 KUHAP, dapat disita.

 

“Jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan piutang tersebut terbukti adalah hasil dari tindak pidana maka jaksa dapat melakukan hal tersebut,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) Provinsi Jawa Barat, Yunan Buwana, mengungkapkan PT Arya Sada Perkara belum membayarkan uang pengganti Rp8.972.553.019,- sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tertanggal 16 Juni 2016 yang te!ah berkekuatan hukum tetap.

 

Kasus korupsi tersebut bermula saat PT Arya Sada Perkasa memenangkan beberapa proyek pembangunan Gardu Induk (GI) milik PLN. Antara lain GI 150 KV New Sanur Bali dengan nilai kontrak Rp35.994.290.979,- dan GI 150 KV Cilegon Baru II dengan nilai kontrak Rp49,923,824,299,-

 

Dari beberapa proyek itu, kegiatan pembangunan GI New Sanur Bali bermasalah dalam hal pengadaan lahan sehingga diusut oleh Kejati DKI Jakarta yang kemudian kasusnya dilimpahkan pada Kejari Jakarta Selatan dan diputus oleh pihak Pengadilan Tipikor Jakarta pada Juni 2016 lalu.

 

Dalam putusan pengadilan, PT Arya Sada Perkasa diperintahkan untuk membayar uang penganti sebesar Rp8.972.553.019,- dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka aset PT Arya Sada Perkasa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

 

“Namun hingga saat Egon Arifin bebas dari lapas Sukamiskin pada tanggal 17 Agustus lalu uang pengganti tersebut tak kunjung dibayar,” ungkap Yunan.

 

Dia menambahkan, awalnya yang menjadi jaminan dan telah disita oleh pihak kejaksaan adalah peralatan GI New Sanur Bali yang disuplai oleh PT Arya Sada Perkasa. Tetapi beberapa waktu lalu gudang penyimpanan atas aset sitaan tersebut hangus dilalap api.

 

“Hal ini tidak dijadikan alasan pihak kejaksaan untuk tidak menyita aset lainnya milik PT Arya Sada Perkasa,” imbuhnya.

 

Pihaknya mengaku mendapat informasi soal aset perusahaan yang bisa disita sebagai bentuk uang pengganti kerugian negara. Salah satunya, dana dari proyek pekerjaan GI Cilegon Baru II yang masih tertahan di PLN sebesar kurang lebih senilai Rp9,5 miliar.

 

“Informasi itu kami ketahui dari bekas Manager PT Arya Sada Perkasa, Tanggul Priamandaru, yang kini masih berada di Lapas Sukamiskin karena tersandera oleh uang pengganti yang belum dibayarkan oleh Egon Arifin selaku Direktur PT. Aryasada yang kini sudah melenggang bebas,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*