Breaking News

Pembantaian 1965, Terjadi Genosida, Pemerintah Mesti Minta Maaf Kepada Keluarga Korban

Koordinator International People's Tribunal (IPT) 1965 Nursyahbani Katjasungkana.

Indonesia dianggap bertanggung jawab atas tragedi kekerasan dan pembantaian massal 1965. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh International People Tribuna (IPT), Pemerintah dinyatakan bersalah atas nilai-nilai kemanusiaan.

Sidang yang digelar di Den Haag, Belanda pada 10-13 oktober 2015, Majelis Hakim menyatakan, pembunuhan massal itu dilakukan Untuk memusnahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan anggota-anggota yang merupakan pendukung dari Presiden Pertama Indonesia, Soekarno-Hatta.

Tragedi ini diduga berawal setelah para tujuh Jenderal Indonesia terbunuh pada 1 Oktober 1965. Keputusan IPT ini, dibacakan oleh Hakim Ketua Zakeria Jacoob dalam sebuah tayangan video yang diputar di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada Rabu, 20 Juli, 2016.

Dalam keputusan itu, majelis hakim yang direkomendasikan pemerintah Indonesia untuk memperpanjang permintaan maaf kepada para korban pembantaian dan keluarga korban, dan meluncurkan penyelidikan penuh atas insiden tersebut.

“Majelis hakim menyarankan pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada para korban 1965 pembantaian korban, dan keluarga mereka,” kata Koordinator umum IPT, Nursyahbani Katjasungkana, Rabu (20/07/2016).

Majelis hakim juga menyatakan dalam putusannya bahwa pembantaian 1965, yang bertujuan untuk memberantas Partai Komunis Indonesia, Merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan 1948 Konvensi Genosida berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh anggota dari jaksa tim Todung Mulya Lubis.

Yayasan IPT Juga menghimbau kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membentuk Tim Independen untuk menyelidiki kasus tragedi 1965.(Tornando/Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*