Breaking News

Penyelesaian Kejahatan Pembantaian 1965, Jaksa Agung Kok Enggak Urusi

Koordinator International People's Tribunal (IPT) 1965 Nursyahbani Katjasungkana: Jaksa Agung masih berkelit dan tak kunjung lengkapi berkas.

Koordinator International People’s Tribunal (IPT) 1965 Nursyahbani Katjasungkana menyampaikan, putusan yang telah dibacakan oleh Ketua Hakim IPT 1965 Zak Yacoob sudah sesuai dengan ekspektasi. Meskipun diawal, kata dia, tidak membuat dakwaan mengenai genosida.

“Ternyata di dalam perjalanannya unsur-unsur genosida berdasarkan pasal 1 Undang-undang konvensi genosida 48 itu terpenuhi. Yakni pengrusakan sebuah kelompok nasional yang kemudian juga mengubah pola dan relasi sosial masyarakat Indonesia,” ujar Nur di Kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2016).

Meski begitu, Nur meminta, Negara Indonesia untuk memanfaatkan momentum ini. Kemudian, Pemerintah, kata dia, memang sudah coba terbuka dengan simposium yang pertama, membuka dialog dan ada proses-proses yang sekarang berlangsung.

“Mudah-mudahan putusan ini juga memberikan pengaruh, karena bagaimanapun sudah menjadi isu internasional,” ujarnya.

Selain itu, Nur menjelaskan, di dalam putusan tersebut Negara Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan dan genosida yang terjadi pada tahun 1965-1966, dan merekomendasikan agar mengajukan permintaan maaf kepada korban dan pihak-pihak yang dirugikan.

“Menindak lanjuti rekomendasi dari Komnas HAM dan perempuan serta melakukan rehabilitasi serta memberikan kompensasi yang memadai,” katanya.

Lebih lanjut, hampir semua mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM), kecuali International Criminal Court (ICC) itu sanksinya hanya political esymed.

“Pemberian rasa malu kepada suatu negara yang tidak mengindahkan kesepakatan-kesepakatan internasional,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Undang-undang (UU) nomor 26 tahun 2007, Nur meminta pemerintah melalui Jaksa agung untuk menindak lanjuti dan melengkapi data-data penyelidikan yang dimulai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Masalahnya Aaksa Agung menganggap penyelidikan ini belum lengkap. Padahal tugas melengkapi itu adalah tugas mereka. Enggak mungkin dong kalau menyelidiki lalu juga meminta bukti-bukti ini kan nggak mungkin dan nggak bisa, itu hanya wewenang jaksa agung kayak merampas bukti, atau memanggil pihak yang dengan daya paksa pihak-pihak pelaku, itu bukan kewenangan dari Komnas HAM itu hanya mencari bukti permulaan saja,” papar dia.(Jimmi/Tornando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*