Breaking News

Pembangunan Infrastrukturnya Jokowi Tak Menyerap Tenaga Kerja Indonesia

Pembangunan Infrastrukturnya Jokowi Tak Menyerap Tenaga Kerja Indonesia.

Massifnya publikasi pembangunan infrastruktur yang didengung-dengungkan pemerintahan Jokowi, ternyata tidak berkorelasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia.

Pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang digeber itu tidak mampu membuat masyarakat Indonesia makan dan memperoleh pekerjaan.

Hal itu disampaikan Pemerhati Infrastruktur Publik, Suhendra Ratu Prawiranegara dalam pemaparannya, di Jakarta, Selasa (25/09/2018).

Menurut Suhendra, terjadi situasi paradoks infratruktur, manufaktur dan lapangan kerja di Indonesia. Memang, sampai kini sektor infrastruktur merupakan sektor prioritas (unggulan) Pemerintahan Joko Widodo. Sejak tahun 2014, anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Hal ini disebabkan Pemerintahan Joko Widodo dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, yang bertumpu pada sektor infrastruktur.

“Dengan berbasis prinsip money follows program, maka sektor infrastruktur menjadi sektor prioritas pemerintah saat ini,” ujar Suhendra Ratu Prawiranegara.

Dia pun memaparkan, berdasarkan data dan rilis Ditjen Anggaran Kemenkeu, Realisasi Belanja Pemerintah tahun 2017 berkisar Rp. 1.998,5 triliun, tercatat tumbuh year on year (YoY) sebesar 7,2%.

Sedangkan belanja infrastruktur juga mengalami realisasi pertumbuhan (lonjakan) pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis tersebut, belanja infrastruktur total tumbuh 44,93% YoY selama tahun 2017. Seiring dengan pertumbuhan belanja infrastruktur pemerintah, maka implikasi positifnya adalah tumbuhnya sektor konstruksi pada kisaran angka 7%.

“Namun pertumbuhan belanja infrastruktur tidak serta merta memberikan dampak positif dari perspektif ekonomi domestik. Hal ini dapat terlihat pada cakupan penyerapan tenaga kerja. Yang mana justru terjadi tren penurunan serapan tenaga kerja pada sektor infrastruktur (konstruksi),” tuturnya.

Pada periode Agustus 2017, sektor konstruksi berkontribusi pada kisaran 6,73% dalam penyerapan lapangan kerja, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya sebesar 6,74%.

Bahkan, lanjut Suhendra, menurut keterangan dan sumber lembaga kajian Institute for Development Economics and Finance (INDEF) pada tahun 2016, terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja berkisar 230 ribu pekerja sektor infrastruktur (konstruksi).

Hal ini menjadikan paradoks sektor infrastruktur, di mana pada suatu sisi membutuhkan pembiayaan atau pendanaan yang besar nilainya, dan tentu dalam hal ini akan berimplikasi meningkatnya rasio hutang pemerintah dan BUMN konstruksi.

Namun pada perspektif lain, ternyata sektor infrastruktur belum menjadi andalan dan sektor yang ‘urgen’ dalam menyediakan lapangan pekerjaan guna menyerap tenaga kerja dan jasa konstruksi nasional.

Suhendra menerangkan, sektor industri pada kurun waktu tahun 2017 memberikan kontribusi yang cukup signifikan atas penyerapan tenaga kerja berkisar pada angka 1,5 juta pekerja. Sektor industri juga memberikan kontribusi yang posiitif (tinggi) terhadap struktur besaran Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Pertumbuhan sektor industri tersebut mencakup beberapa subsektor industri logam dasar berkisar pada angka 10,6%, industri alat angkutan berkisar pada 5,6%, berturut-turut subsektor industri makanan dan minuman pada kisaran 9,49%, industri mesin dan perlengkapan 6,45%, subsektor kimia dan farmasi tumbuh di atas 8% (Sumber: Paparan Menteri Perindustrian dalam Seminar Nasional Outlook Industri 2018).

Dalam realitasnya ternyata pertumbuhan sektor industri akan linier dan berkorelasi terhadap penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, jika dibandingkan sektor infrastruktur (konstruksi).

Suhendra menyampaikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak akhir tahun 2015 lalu memprogramkan pembangunan konstruksi Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur.

“Ide besar atas program ini adalah untuk menciptakan konektifitas antar wilayah, khususnya Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser, dan juga sebagai program penyediaan lapangan kerja,” tuturnya.

Adapun besaran anggarannya berkisar pada angka Rp 1,3 triliun rupiah, yang dibiayai oleh APBN dan skema pembiayaan bersumber pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Jembatan Pulau Balang ini direncanakan selesai pengerjaan konstruksinya di tahun 2019.

Namun, lanjut dia, melihat fenomena dan realitas di lapangan, target tersebut akan meleset akibat kompleksitas masalah pembebasan lahan dan terkendalanya serapan anggaran dan ketersediaan anggaran serta kurangnya tenaga kerja yang diserap.

Bagi Suhendra, realitas dan contoh di atas, merupakan suatu gambaran kembali bahwa sektor infrastruktur (konstruksi) bukanlah merupakan sektor yang dapat diunggulkan dalam penyerapan tenaga kerja.

“Akan lebih bermanfaat, lebih efektif dan efisien, jika anggaran sebesar Rp 1,3 triliun tersebut digunakan untuk membangun manufaktur atau industri yang justru akan membuat multi-efek pertumbuhan ekonomi domestik dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*