Breaking News

Pembangunan Ala Jokowi Menghancurkan Lingkungan, Aktivis Kritik Kebijakan Pro Investasi

Pembangunan Ala Jokowi Menghancurkan Lingkungan, Aktivis Kritik Kebijakan Pro Investasi.

Kalangan aktivis menilai kebijakan pemerintah yang pro investasi telah mendorong laju perusakan lingkungan secara masif. Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, pertambangan, hingga reklamasi terbukti mengakibatkan kerusakan lingkungan. Bahkan merampas ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.

 

Aktivis dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KruHA), Sigit Budiono, mengatakan aktivitas pertambangan di kawasan karst, yang merupakan wilayah penyangga air, telah mengakibatkan krisis air.

 

“Cara pandang dan pola pembangunan yang dianut pemerintah telah mengakibatkan kerusakan yang meluas pada ekosistem air, tempat dimana rakyat menggantungkan hidup dan kehidupannya,” katanya dalam siaran persnya, Senin (24/04/2017).

 

Pengutamaan investasi yang tidak mementingkan konservasi dan menghasilkan kehancuran sumber-sumber air dan ekosistem air. Menurut Sigit, kondisi ini adalah titik awal pelanggaran hak asasi manusia atas air. Persoalan tersebut tidak saja terjadi pada penambangan karst, tetapi juga penambangan atas sumber energi fosil, perkebunan kelapa sawit skala besar, hingga pembangunan proyek infrastruktur energi yang diklaim ‘bersih’.

 

“Salah satu contoh sirkuit perampasan sumber air warga adalah pembangunan PLTA di Seko, Sulawesi Selatan,” ujarnya. Kondisi ini membuat warga kehilangan ruang hidup untuk keberlanjutan kehidupannya.

 

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy menuturkan, dalam situasi kehilangan akses dan kontrol atas tanah, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak. Misalnya, pada kasus perempuan di Desa Lasang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang berkonflik dengan PTPN XIV Unit Takalar.

 

“Para perempuan tersebut terpaksa beralih profesi dari petani menjadi buruh cuci, dan buruh tani karena kehilangan tanah mereka,” ujarnya.

 

Konflik tanah juga seringkali menempatkan perempuan dan anak dalam posisi rentan sebagai korban. Tindakan intimidasi hingga kriminalisasi telah menimbulkan dampak berbeda terhadap perempuan karena peran gender dan seksualitasnya.

 

“Perempuan harus menghadapi trauma panjang yang dialaminya dan anak-anak mereka, bahkan ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah, karena khawatir akan ditangkap atau mengalami kekerasan,” kata Dewy.

 

Deputi Pengelolaan Program dan Evaluasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati mengatakan, proyek-proyek reklamasi berdampak pada hilangnya sumber kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

 

“Para perempuan pengupas kerang di Cilincing, akhir-akhir ini mengalami penurunan penghasilannya secara drastis,” ujarnya.

 

KIARA mencatat proyek reklamasi Teluk Jakarta telah merampas ruang hidup 25.800 kepala keluarga. Selain itu, jarak nelayan pergi melaut semakin jauh dan ongkos melaut jadi lebih mahal. Bahkan, reklamasi membuat pesisir menjadi hancur, air laut berubah warna jadi putih susu karena ditimbun pasir dan hari ini ikan semakin sulit untuk didapatkan.

 

“Sedikitnya ada 24.134,66 hektare luas lahan reklamasi yang telah dan sedang direklamasi seperti di Teluk Jakarta, Pesisir Lamongan, Teluk Kupang, dan daerah pesisir lainnya,” ungkap Susan.

 

Peruntukkan reklamasi pun harus dipertanyakan, contohnya di Teluk Jakarta, reklamasi diperuntukkan bagi investor untuk membangun wisata, apartemen dan kelak nelayan dipaksa beralih profesi menjadi buruh-buruh di pulau-pulau reklamasi tersebut.

 

Dengan kata lain, nelayan kembali dibuat tidak berdaulat atas lautnya sendiri oleh proyek-proyek investasi. Selain itu, setidaknya terdapat 47 titik reklamasi di seluruh Indonesia yang terindikasi telah melanggar ketentuan hukum dan prosedur.

 

“Fakta diatas telah membuktikan bahwa dalam kepemimpinan Jokowi-JK ini, lebih mengutamakan investasi  dan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan situasi masyarakat,” katanya.

 

Agenda investasi yang diarahkan juga dinilai bertentangan dengan penyelamatan bumi, justru sebaliknya kebijakan dan proyek investasi berbanding lurus dengan pengrusakan lingkungan, penghancuran sumber kehidupan dan pelanggaran hak-hak masyarakat.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*