Breaking News

Pembahasan RUU Pilkada Belum Rampung, Pilkada Serentak 2017 Bisa Terganggu

Pembahasan RUU Pilkada belum dirampungkan di DPR, Pilkada 2017 bisa terganggu.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) suda di depan mata, namun, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan dirampungkan.

Selain itu, molornya pengesahan RUU Pilkada ini akan mengkwatirkan dan mengganggu berjalannya tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017.

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menyampaikan, jika tidak segera dirampungkan, justru pelaksanaan Pilkada akan terganggu.

“Kalau tidak bisa selesai minggu ini, tahapan pilkada pasti terganggu. KPU butuh kepastian untuk menyusun Peraturan KPU, Bawaslu juga begitu,” ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Meski begitu, menurut Yandri Susanto, pembahasan RUU Pilkada hingga saat ini masih berkutat di sejumlah isu.

“Misalnya, keharusan anggota DPR, DPD dan DPRD yang maju pilkada untuk mundur,” ujarnya.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah harus mundur dari jabatannya.

Namun, mayoritas Fraksi di DPR menilai keharusan untuk mundur itu, bisa menghambat calon potensial yang duduk di lembaga legislatif.

“Kami akan melanjutkan pembahasan RUU Pikada siang ini. Harapan kami berjalan cukup lancar dan minggu ini bisa selesai,” ucap Yandri.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*