Breaking News

Pembahasan RPJM; Pekerja Informal Perlu Mendapat Porsi Yang Memadai di APBN

Pembahasan RPJM; Pekerja Informal Perlu Mendapat Porsi Yang Memadai di APBN.

Pemerintah diminta memberikan porsi yang memadai bagi para pekerja informal dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2025. Jaminan Sosial (Jamsos) juga mesti dipertegas peruntukannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalam RPJM itu.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengatakan, RPJM Nasional 2020-2025 merupakan RPJM terakhir atau RPJM keempat, sesuai  yang diamanatkan UU no. 17 Tahun 2007.

Dia mengatakan, harapan pembangunan dan arahan kebijakan RPJM ini memfokuskan pada mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

“Dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandasakan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia ( SDM) berkualitas dan berdaya saing,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (14/08/2018).

Dijelaskan Timboel, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah menyusun background study RPJMN 2020–2025 terkait dengan isu strategis Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Ada beberapa usulan terkait dengan acara di Bappenas saat ini. Selama 5 tahun beroperasinya SJSN,  pekerja informal dan pekerja di Usaha Mikor, Kecil dan Menengah (UMKM) belum mendapat posisi yang baik dalam jaminan sosial ketenagakerjaan,” tutur Timboel.

Pekerja UMKM, khususnya pekerja usaha mikro, hanya diposisikan untuk sekadar mendapatkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) serta Jaminan Hari Tua (JHT).

“Jumlah pekerja informal yang terdaftar juga masih sangat sedikit yang ikut program JKK, JKm, yaitu sekitar 1,7 juta pekerja. Dan yang ikut JHT baru sekitar 143.146 pekerja. Itu data per 31 Desember 2017,” ujarnya.

Dia membandingkan, dalam RPJM ketiga yakni RPJM 2015–2019),  sektor pekerja UKMK dan informal pun menjadi target jaminan sosial, dengan menjamin perlindungan sosial bagi pekerja UMKM dan informal mendapatkan jaminan sosial yang memadai.

“Angkatan kerja kita masih didominasi oleh pekerja informal, sementara itu struktur dunia usaha masih didominasi oleh sektor UMKM,” katanya.

Padahal, kontribusi tenaga kerja UMKM terhadap total tenaga kerja sekitar 96.99% (2013) dan kontribusi UMKM terhadap PDB sekitar 60,34% (2013).

Mengingat potensi besar pekerja di sektor Informal dan UMKM, lanjut dia,  maka selayaknya RPJM 2020–2025 lebih memfokuskan pada peningkatan kepersertaan kedua sektor ini.

Adapun program yang mendukung perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor sektor ini antara lain, pertama, pekerja informal, khususnya yang rentan, harus mendapatkan dukungan dari APBN dalam hal iuran yaitu diposisikan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mendapatkan minimal dua program yaitu JKK dan JKm.

“Saat ini baru nelayan yang mendapatkan JKK JKm dari APBN via Kementerian Perikanan dan Kelautan yang didaftarkan ke PT Jasindo,” ungkap Timboel.

Menurut dia, pembiayaan untuk pekerja informal yang rentan ini sangat bisa dilakukan APBN. Dengan total, misalnya, 5 juta orang pekerja selama 12 bulan dengan iuran 16.800 per bulan maka APBN hanya mengalokasikan sekitar Rp 1 triliun.

Angka ini lebih rendah dari alokasi lebih APBN untuk JKm PNS ke Taspen. Andai saja JKK,  JKm PNS diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka APBN hanya bayar iuran JKm 0,3% ke BPJS Ketenagakerjaan, dibandingkan saat ini harus bayar 0,72% ke PT Taspen.

Timboel mengatakan, selisih 0,42% yaitu sekitar Rp 1,2 triliun bisa dialokasikan untuk pekerja informal yang rentan sebanyak 5 juta orang.

Kedua,  untuk pekerja informal, ada beberapa regulasi yang harus direvisi untuk mendukung peningkatan kepesertaan pekerja UMKM di BPJS Ketenagakerjaan.

Beberapa regulasi yang harus direvisi yaitu Pasal 6 ayat (3) Perpres 109 Tahun 2013. “Sehingga pekerja UMKM wajib mendapatkan keempat program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Timboel.

Ketiga, kualitas SDM pekerja formal dan informal juga harus difokuskan sehingga tenaga kerja Indonesia juga bisa berkompetisi.

Dia mengatakan, kehadiran Skill Development Fund (SDF) juga sangat strategis, sehingga tenaga kerja bisa memenuhi kebutuhan industri saat ini.

Keempat, mengingat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih dikontribusi secara dominan oleh konsumsi, maka perlu menjamin daya beli pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Oleh karenanya, kehadiran progran unemployment benefit (UB) jg akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi 6-7 persen,” ujar Timboel.

Dia pun berkeyakinan, SDF dan UB untuk pertama kali akan mampu didukung dari imbal hasil JKK, JKm BPJS  Ketenagakerjaan.

“Ya selanjutnya perlu dukungan APBN. Semoga Bappenas membahas poin-poin yang bermanfaat dalam RPJM 2020-2025,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*