Breaking News

Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat Miskin Disumbat, SPRI Kirimkan Surat Protes Keras ke Presiden Jokowi

Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat Miskin Disumbat, SPRI Kirimkan Surat Protes Keras ke Presiden Jokowi.

Akses dan praktek pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terus menerus mengalami. Ketersumbatan pelayanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu, tidak pernah diperhatikan secara serius oleh penyelenggara pemerintahan. Dikarenakan terlalu sibuk mengurusi pembanguan infrastruktur bernilai triliunan rupiah, Presiden Jokowi pun disurati agar bisa membaca persoalan akses kesehatan masyarakat miskin yang tersumbat.

 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN SPRI) Marlo Sitompul menyampaikan, surat berisi protes kepada Presiden Republik Indonesia sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Namun, dikarenakan hampir tidak ada lagi cara yang cukup signifikan untuk menyampaikan persoalan riil masyarakat miskin agar segera ditindaklanjuti, maka SPRI pun menyurati Jokowi seraya berharap bahwa surat protes itu dibaca langsung oleh Sang Presiden dan bisa mengambil tindakan.

 

“Sudah kami kirimkan surat ke Presiden mengenai protes dalam ketersumbatan pelayanan dan akses kesehatan bagi rakyat miskin,” ujar Marlo Sitompul, di Jakarta, Jumat (17/02/2017).

 

Dia menjelaskan, praktek pelayanan kesehatan di Negeri ini penuh dengan masalah. Rakyat sebagai penerima manfaat atas hak kesehatan masih saja mendapat pelayanan yang buruk dan tidak bermutu. Pelayanan terhadap para pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih saja jauh dari amanat UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

 

“Kami sering menerima aduan dari warga pengguna KIS, JKN dan BPJS Kesehatan bahwa masih terdapat layanan yang buruk dan sulit dijangkau oleh pengguna program. Belum lama ini kami telah menerima aduan terkait sulitnya pengguna Kartu Indonesia Sehat KIS mendapatkan akses ruangan ICU,” ungkap Marlo.

 

Dia menyebutkan, seorang Bapak bernama Tukimin, warga Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS), didiagnosa menderita penyakit Dospneu ec asidosis metabolik + ckd + pnemoni. Berdasarkan diagnosa tersebut, kata Marlo, seharusnya Bapak Tukimin dirawat secara intensif diruangan ICU. “Bukan sebaliknya malah di ruang biasa,” kata dia.

 

Sejak masuk RSUD Cengkareng (10/02/17) hingga saat ini, diterangkan Marlo, Bapak Tukimin hanya dirawat di ruang rawat inap biasa (bukan ruang ICU). Keterbatasan ruang ICU di RSUD Cengkareng menjadi kendala. Begitu juga dengan penuhnya ruang ICU di Rumah Sakit lain di Jakarta.

 

Meski RSUD Cengkareng telah berupaya melayani dengan memberikan perawatan diruang biasa sambil menunggu ketersediaan ruang ICU, setelah tujuh hari perawatan, kondisi Bapak Tukimin belum juga ada perubahan yang signifikan. “Bahkan semakin memburuk,” ujarnya.

 

Marlo dkk-nya pun melakukan pendampingan terhadap Bapak Tukimin. Masalah ini pun  sudah dilaporkan kepada pejabat Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan.

 

“Sangat disesalkan, laporan kami belum mendapatkan tanggapan serius. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang sudah semestinya melayani rakyat sesuai dengan perintah Undang Undang Kesehatan, pada kenyataan masih berhadapan dengan terbatasnya ruang ICU dan fasilitas kesehatan lainnya,” urainya.

 

Marlo pun mempertanyakan Komitmen Presiden Jokowi untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. “Keadaan seperti ini jelas-jelas merugikan rakyat. Tidak salah kemudian kami berkesimpulan bahwa negara tidak sungguh-sungguh menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau sebagaimana diamanatkan Undang Undang Kesehatan,” ujarnya.

 

Senadan dengan Marlo, Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN SPRI) Dika Moeahammd menyampaikan, derdasarkan pantauan yang dilakukan,  banyak rakyat miskin yang sering mengalami kesulitan seperti Bapak Tukimin.

 

Menurut dia, sudah dua tahun Kartu Indonesia Sehat (KIS) dijalankan sebagai program unggulan Presiden Joko Widodo. Perjalanan dua tahun semestinya sudah cukup memberikan pelajaran kepada penyelenggara pelayanan kesehatan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan agar sesuai dengan amanat undang-undang Kesehatan.

 

“Kenyataan selalu membuat kami geram, buruknya pelayanan kesehatan masih terus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” ujar Dika.

 

Apa yang terjadi membuktikan bahwa skema jaminan kesehatan yang berlaku selama ini tidak mencukupi untuk menjamin hak-hal rakyat dalam mendapatkan kesehatan? Dika mengatakan, pelayanan rakyat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan haruslah diimbangi  dengan kebijakan  kesehatan yang komprehensif serta pembangunan infrastruktur kesehatan yang mencukupi.

 

Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kata dia, Indonesia masih menghadapi jumlah kekurangan dokter umum. Seharusnya ada 40 dokter umum per 100 ribu penduduk, namun saat ini hanya 33 dokter umum yang tersedia untuk 100 ribu penduduk di Indonesia.

 

“Selain itu, dapat dilihat pada bagaimana Indonesia masih kekurangan rumah sakit. Rasio tempat tidur rumah sakit saat ini terhadap populasi berada pada angka 6,3 tempat tidur untuk 10.000 orang, jauh dibandingkan dengan standar rata-rata global, 30 tempat tidur untuk 10.000 orang. Rawat inap tahunan di Indonesia juga hanya berkisar pada 140 rawat inap untuk 10.000 penduduk, terendah di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.

 

Karena itu, Dika menegaskan, bahwa telah terjadi pengabaian hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengabaian tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan dan aparatus pemerintah daerah.

 

“Kami mendesak Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan dan Pemda Provinsi DKI Jakarta memfasilasi Bapak Tukimin untuk segera mendapatkan ruangan ICU dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau sebagaimana telah di amanatkan oleh Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” ujar Dika.

 

Untuk  perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, lanjuut dia, SPRI pun mendesak Presiden RI dan DPR RI untuk meninjau kembali kinerja BPJS Kesehatan.

 

“Sejalan dengan hal tersebut kami mengusulkan agar segera dicabut UU SJSN dan BPJS Kesehatan untuk digantikan dengan UU Sistem Kesehatan yang komprehensif,” katanya.

 

Kemudian, dia juga mendesak Presiden RI dan DPR RI untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berbasis pada Jaminan Sosial berbasis hak warga negara bukan asuransi sosial berdasar pembayaran iuran.

 

“Mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kesehatan publik. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menghentikan Komersialisasi dan Liberalisasi Kesehatan di Indonesia. Inilah surat dan protes kami,” tutup Dika usai membacakan tuntutannya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*