Breaking News

Pelaku Penganiayaan Aktivis Tidak Dihukum, Pelanggaran HAM Kian Marak Di Kawasan Danau Toba, Polisi Tunjukkan Dong Kualitasmu

Pelaku Penganiayaan Aktivis Tidak Dihukum, Pelanggaran HAM Kian Marak Di Kawasan Danau Toba, Polisi Tunjukkan Dong Kualitasmu.

Aparat penegak hukum didesak untuk segera memroses dan menjatuhkan hukuman terhadap para penganiaya aktivis lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba (KDT).

Jika para pelaku dibiarkan bebas, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akan terus marak di wilayah yang dikenal sejuk dan indah di, Sumatera Utara itu.

Dukungan kepada aktivis lingkungan hidup yang dianiaya di KDT Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat terus mengalir. Desakan kepada pemerintah untuk menuntaskan persoalan ini pun terus disuarakan.

Dari Lumajang, Jawa Timur, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir (Gempar) Lumajang, Nawawi mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas pemukulan dan penganiayaan yang terjadi kepada dua orang rekannya Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat.

Dia menyampaikan, penganiayaan terhadap 2 pegiat lingkungan dan kebudayaan tersebut seolah mengingatkan kepada tragedi Selok Awar-Awar yang pernah terjadi di Lumajang pada 29 September  2015.

“Kegiatan pelestarian lingkungan rentan terhadap intimidasi dari sekelompok orang yang merasa dirugikan akibat kepentingannya yang telah merusak lingkungan terganggu,” tutur Nawari, dalam siaran persnya, Kamis (31/08/2017).

Dia mengatakan, peristiwa itu bertentangan Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 yang menyatakan ‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.’ dan juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Oleh karena pelanggaran terhadap pasal 28 ayat 1 yang mempunyai aplikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), maka kami mendesak kepada pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan tersebut, dan menyeret pihak-pihak yang terlibat penganiayaan tersebut, karena telah melanggar HAM dan menganiaya 2 pegiat yang sedang melakukan tugas mulia pelestarian lingkungan,” ujar Nawawi.

Dia juga mendesak agar dilakukan pengusutan secara tuntas terhadap adanya pelanggaran perusakan lingkungan oleh perusahaan penambangan berkaitan dengan pelestarian Danau Toba sebagai kawasan Geopark.

Nawawi menyampaikan keprihatinannya yang mendalam atas kejadian yang menimpa aktivis lingkungan di KDT. Padahal, menurut dia, penetapan Danau Toba sebagai sebuah Kawasan Geopark dan 10 Tujuan Pariwisata Nasional merupakan kebanggaan bagi publik Sumatera Utara.

“Oleh karena itu banyak pegiat baik dari lingkungan hidup dan kebudayaan, terus melakukan pengawalan terhadap pelestarian berbasis lingkungan dan kebudayaan dalam kawasan ini,” ujarnya.

Salah satunya, dilakukan oleh para pegiat yang tergabung dalam Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT), sebuah lembaga sosial masyarakat Sumatra Utara yang bermarkas di Jakarta.

Sekretaris Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir (Gempar) Lumajang Abdur Rohim Ardy menyampaikan, pada tanggal 15 Agustus 2016, ada dua orang pegiat Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) yaitu Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat yang melakukan survei ke Pulau Samosir, yang berada di tengah Danau Toba dan termasuk kawasan Geo Park.

Dalam survei lapangan tersebut, mereka menemukan bagaimana kelestarian Pulau Samosir mulai terancam akibat adanya penambangan batu di wilayah setempat.

“Namun ketika sedang melakukan penelitian dan survei lapangan tersebut, kedua pegiat YPDT tersebut dihajar dan dianiaya oleh sekelompok orang yang diduga dari perusahaan penambangan,” ujar Ardy.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*