Breaking News

Pekerja Kasar Ilegal Asal Cina Tetap Marak, Perusahaan Tak Daftarkan Buruh ke BPJS Juga Tetap Marak, Pemerintah Kita Ngapain Aja?

Pekerja Kasar Ilegal Asal Cina Tetap Marak, Perusahaan Tak Daftarkan Buruh ke BPJS Juga Tetap Marak, Pemerintah Kita Ngapain Aja?

Kinerja pemerintah dalam menyelesaikan segudang persoalan ketenagakerjaan dipertanyakan. Urusan menindak perusahaan yang memasok dan mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) Ilegal asal Cina tidak juga terlihat.

 

Ratusan pekerja kasar ilegal asal Cina masih saja bebas melenggang bekerja di berbagai perusahaan di Indonesia, terutama di daerah pusat Ibukota seperti di Jakarta dan Tangerang.

 

Sudah berkali-kali temuan adanya pekerja ilegal asal Cina dilaporkan kepada Dinas Tenaga kerja setempat. Sudah berkali-kali pula kepesertaan buruh di BPJS yang diabaikan oleh perusahaan dilaporkan, tetapi tidak juga ada tindakan konkrit yang dilakukan pemerintah.

 

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Andi Naja FP Paraga mengungkapkan, sebagai serikat buruh, pihaknya menemukan segudang pelanggaran yang dilakukan perusahaan tempat para buruhnya bekerja. Mulai dari urusan pengupahan yang rendah dan tidak sesuai mekanisme pengupahan yang sah, membanjirnya pekerja kasar ilegal asal Cina yang masih saja bebas melenggang di berbagai perusahaan, kepesertaan buruh sebagai jaminan bekerja di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dan segudang pelanggaran Undang Undang lainnya, terus terjadi tanpa follow up yang nyata dari pemerintah.

 

“Kami sudah berkali-kali melaporkan temuan kami ke pihak Kementerian Tenaga Kerja, juga sudah dilaporkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, sampai saat ini tidak bergeming. Malah dengan bebasnya perusahaan-perusahaan itu beraktivitas dengan melanggar Undang Undang,” ujar Andi Naja FP Paraga, di Kantor DPP SBSI, Jalan Tanah Tinggi II, Nomor 25, Johar Baru, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (24/03/2017).

 

Sekedar menyebutkan saja, kata dia, maraknya pekerja asing ilegal asal Cina tak kunjung ditindak tegas oleh aparat. Seperti yang terjadi di PT Long Teng Iron and Steel yang berlokasi di Pasar Kemis, Tangerang.

 

Paling tidak, lanjut Andi, puluhan pekerja ilegal asal Cina masih saja terus beraktivitas di sana. “Pengurus SBSI yang bekerja di perusahaan itu sudah melaporkan ke Disnaker setempat, sudah juga sampaikan ke pihak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di sana. Bahkan, saya sendiri pun sudah sampaikan ke Menteri Tenaga Kerja di Jakara, juga ke BPJS Kesehatan dan BPJS Naker di Jakarta, nyatanya sampai sekarang tidak ada tindakan,” tutur Andi.

 

Di perusahaan pengolahan logam milik warga negara Cina itu, lanjut Andi, juga terdapat sebanyak 600-an karyawannya yang nasibnya terkatung-katung lantaran tidak juga ada niat baik dari pihak perusahaan untuk mendaftarkan buruhnya sebagai peserta BPJS.

 

“Bahkan, dari sekian kali pertemuan dengan BPJS Naker dan BPJS Ketenagakerjaan di sana, kesannya berbelit-belit dan tidak serius untuk menindak perusahaan itu,” ujarnya.

 

Dugaan praktik sogok menyogok pun menyeruak. Menurut Andi, tidak bisa dipungkiri, ketika pihak Disnaker, BPJS Naker dan BPJS Kesehatan hanya menyurati pihak perusahaan atau mendatanginya tanpa bertindak tegas sesuai hukum, maka ada dugaan kuat bahwa para pejabat itu ada ‘main’ dengan manajemen perusahaan.

 

“Praktik begitu pun bukan hal baru lagi. Itu juga kita mintakan agar segera dibongkar dan ditindak lanjuti. Ngapain aja pemerintah jika yang sudah kasat mata dan sudah dilaporkan begitu pun tidak ditindak. Fakta dan bukti-bukti sudah kita sampaikan. Aneh sekali jika para aparatur negara kita hanya jalan di tempat, namun seolah-olah sudah mengerjakan pekerjaannya,” ujar Andi.

 

Hal senada disampaikan oleh Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil SBSI) Provinsi DKI Jakarta, Jandry Luhukay. Diungkapkan Jandry, puluhan pekerja asing ilegal asal Cina ditemukan bebas bekerja di sejumlah perusahaan di Jakarta. Yang terdekat, SBSI menemukan dan melaporkan adanya puluhan pekerja Cina ilegal yang dipekerjakan sebagai buruh kasar di PT Hong Xin Steel, yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Kilometer 21-22, Jakarta Timur.

 

Jandry menyampaikan, temuan mereka itu sudah dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jakarta Timur dan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur.

 

Jandry juga meminta pemerintah segera menggeruduk dan memeriksa perusahaan yang bergerak dalam pembuatan industri besi beton itu.

 

Dijelaskan Jandry, atas laporan itu, pihak Disnaker Jakarta Timur sempat melakukan pemeriksaan terhadap manajemen perusahaan.

 

“Pihak Disnaker mengakui, ada banyak pelanggaran hukum yang dilakukan PT Hong Xin Steel. Sebab, setelah Disnaker Jakarta Timur menerima surat kami, mereka langsung turun melakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, Disnaker mengakui bahwa perusahaan itu tidak menjalankan Undang-Undang Ketenagakerjaan,”  kata Jandry.

 

Menurut Jandry, perusahaan tidak melaporkan keberadaan TKA Cina Ilegal itu. Bahkan, lanjut dia, dari BPJS Kesehatan Jakarta Timur juga mengakui, perusahaan itu belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

 

Pihak BPJS juga sudah memberikan surat peringatan kepada PT Hong Xing Steel untuk segera mendaftarkan seluruh karyawan beserta keluarganya.

 

Namun, hingga kini, menurut Jandry, belum ada tindakan konkrit yang dilakukan pemerintah terhadap laporan yang dilakukannya.

 

“Perusahaan itu harus diberikan sanksi tegas. PT Hong Xin Steel sudah cukup banyak melakukan kesalahan. Namun, sampai saat ini pemerintah belum memberikan sanksi apapun kepada perusahaan,” ujarnya.

 

Dia mengungkapkan, ratusan buruh yang bekerja di PT Hong Xin Steel juga diupah dengan sangat rendah. Tidak ada satu orang buruh pun yang menerima Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2016 yang ditetapkan Pada 1 Januari 2019 lalu.

 

Ada sebanyak 351 karyawan PT Hong Xin Steel yang didata Jandry. Karyawan itu terdiri dari 10 pekerja tetap, 310 pekerja tidak tetap dan sebanyak 31 orang TKA Cina Ilegal.

 

“Dan hingga saat ini, ratusan buruh itu tidak juga didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*