Breaking News

Pekerja Informal Masih Termarjinalkan di BPJS Ketenagakerjaan

Pekerja Informal Termarjinalkan di BPJS Ketenagakerjaan.

Belum diwajibkan sebagai peserta, para pekerja bukan penerima upah atau PBPU, atau yang sering dikenal sebagai pekerja informal masih termarjinalkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

 

Padahal,bila mengacu pada Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang Undang BPJS, seharusnya seluruh pekerja wajib ikut dalam jaminan sosial untuk kesehatan dan ketenagakerjaan.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, jika ditarik dari UU SJSN dan UU BPJS, maka tidak sinkron dengan peraturan di bawahnya. Peraturan yang lebih rendah malah sangat nyata memarjinalkan para PBPU.

 

“Anehnya, bila mengacu pada regulasi operasional, seperti Perpres dan PP (peraturan pemerintah) yang ada, maka pekerja bukan penerima upah (PBPU) belum diwajibkan saat ini. Itu sangat berbeda sekali dengan pekerja penerima upah (PPU) yang sudah diwajibkan ikut dengan waktu tenggat tertentu,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (04/04/2017).

 

Sesuai ketentuan Perpres Nomor 111 Tahun 2013, PPU wajib ikut BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015 dan wajib ikut 4 program per 1 Juli 2015 sesuai perintah PP no. 44 /2015,  PP no. 45/2015 dan PP no. 46/2015 jo PP 60.

 

Memang untuk jaminan kesehatan, lanjut Timboel, PBPU sebenarnya diwajibkan paling lambat 1 Januari 2019. Hal itu sudah ditentukan di dalam Perpres no. 19/2016. Namun untuk BPJS Ketenagakerjaan belum ada regulasi yang secara eksplisit memberikan tenggat waktu kepesertaan wajib PBPU itu.

 

“Ini yang menurut saya pemerintah relatif lalai terhadap nasib kepesertaan PBPU di BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

 

Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) ini, fakta ini yang menyebabkan kepesertaan PBPU di BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah, yakni baru sekitar 500 ribuan peserta.

 

“Dengan fakta struktur ketenagakerjaan kita yang didominasi oleh PBPU maka seharusnya pemerintah lebih concern terhadap nasib mereka untuk mendapatkan jaminan sosial. Selain itu, PBPU juga merupakan kelompok pekerja yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi loh,” ujar Timboel.

 

Perlu diketahui, lanjut dia, jikalau PBPU tidak ikut BPJS Kesehatan bisa dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan publik. Lalu, kenapa tidak PBPU di BPJS Ketenagakerjaan juga dikenakan sanksi yang sama pada tenggat waktu tertentu?

 

“Menurut saya urgensi kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Hari Tua (JHT) relatif sama, sehingga pemerintah harus fokus meregulasikan juga tenggat waktu kepesertaan wajib PBPU di BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Timboel.

 

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah memberikan tenggat waktu juga bagi PBPU di BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya bisa diakomodir dengan melakukan revisi PP 44, PP 45 dan PP 46 jo PP 60.

 

Misalnya, lanjut Timboel, pertama kali untuk pekerja yang memiliki unsur upah dan pekerjaan (ada unsur  kemitraan) seperti pengemudi Go Jek, Uber, dsb, dan untuk selanjutnya PBPU lainnya.

 

“Saya kira ini menjadi salah satu PR (Pekerjaan Rumah) penting bagi pemerintah bila pemerintah memang patuh pada UU SJSN dan UU BPJS,” katanya.

 

Nah, menunggu regulasi tersebut ada, saat ini Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan harus pro aktif dan massif melakukan sosialisasi 3 program Jaminan Sosial yaitu JKK, JKm dan JHT ke PBPU.

 

Anggaran sebesar Rp 738 miliar di Rencana Kerja dan Anggaran tahunan (RKAT) 2017 BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa dipergunakan secara maksimal untuk sosialisasi dan penyuluhan 3 program itu ke PBPU.

 

“Itu supaya PBPU memahami isi Permenaker Nomor 1 tahun 2016, sehingga Kepesertaan PBPU di BPJS Ketenagakerjaan meningkat signifikan. Itulah tugas utama pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan tahun ini,” kata Timboel.

 

Untuk PPU di BPJS Ketenagakerjaan saat ini, menurut Timboel bukanlah prioritas sasaran target sosialisasi ini. “Yang penting adalah lakukan penegakkan hukum saja. Memang anggaran follow up penegakkan hukum di RKAT 2017 relatif kecil, hanya Rp 7,19 miliar, seharusnya bisa ditingkatkan via amandemen RKAT 2017,” katanya.

 

Kembali ke PBPU, lanjut Timboel, pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri juga harus pro aktif mendukung PBPU di daerah agar ikut BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, peran Pemda sangat penting dalam hal ini.

 

Bila Kemendagri menyatakan JKN sebagai Program Strategis Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2012, maka seharusnya Kemendagri juga menyatakan program JKK, JKm dan JHT, termasuk pensiun, masuk kategorial Program Strategis Nasional.

 

Dengan demikian, nantinya seluruh Pemda di 514 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi, berkewajiban meningkatkam kepesertaan JKK, JKm dan JHT serta Pensiun bagi PPU dan PBPU di BPJS Ketenagakerjaan.

 

“Untuk awal, Pemda bisa mendorong PBPU yang punya relasi mitra untuk segera ikut BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Timboel.

 

Selain itu, kata dia, Kemendagri juga bisa mendorong Pemda di tingkat Kabupaten/Kota serta Provinsi untuk mengalokasikan APBD-nya mendukung JKK dan JKm bagi PBPU yang masuk kategorial miskin seperti nelayan, buruh tani, pedagang asongan, dan lain sebagainya.

 

“APBD mengalokasikan dana untuk membiayai iuran JKK, JKm, bagi PBPU kelompok nelayan, buruh tani, pedagang asongan, dan lain sebagainya itu,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*