Breaking News

Pejabat Jangan Keluarkan Pernyataan Membingungkan, WALHI Tegaskan Reklamasi Teluk Jakarta Terbukti Melanggar Hukum

Pejabat Jangan Keluarkan Pernyataan Membingungkan, WALHI Tegaskan Reklamasi Teluk Jakarta Terbukti Melanggar Hukum.

Pernyataan sejumlah pejabat negara terkait kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta membuat masyarakat menjadi kebingungan. Mulai dari Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang menyatakan proyek reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan setelah moratoriumnya dicabut. Gubernur Anies Baswedan bersikukuh agar proyek tersebut dihentikan. Belakangan Presiden Jokowi membantah telah memberi ijin untuk proyek reklamasi, lalu Wapres JK menyebutkan pulau reklamasi yang sudah dibangun harus diselesaikan.

Manager Kampanye Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Ony Mahardika, menyebutkan polemik terkait persoalan reklamasi Teluk Jakarta menjadi semakin rumit lantaran sejumlah pejabat negara mengumbar pernyataan yang menimbulkan kebingungan publik.

“WALHI berpandangan agar pemerintah segera melakukan tindakan nyata menghentikan proyek ilegal yang secara nyata melawan aturan perundang-undangan yang ada,” katanya dalam siaran persnya, Kamis (02/11/2017).

Menurut Ony, melanjutkan proses pembangunan pulau-pulau buatan seperti Pulau C dan D yang sudah berdiri saat ini sama saja dengan melakukan pemutihan terhadap kejahatan lingkungan hidup yang sangat bertentangan dengan marwah negara yang berlandaskan pada hukum.

WALHI juga mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera melaksanakan janji politiknya secara tegas dan dalam tindakan nyata, sehingga tidak menimbulkan intrepretasi dan memperluas spekulasi yang tidak perlu. “Diperlukan terobosan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berupa tindakan cepat dan nyata agar polemik tidak berkepanjangan dan semakin mengaburkan persoalan yang ada,” tegasnya.

Menurut WALHI ada paling tidak 6 langkah nyata yang bisa dilakukan segera oleh Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membuktikan keseriusan mereka atas komitmen dan janji politiknya. Pertama, Gubernur Anies Baswedan perlu mencabut Peraturan Gubernur No.146 tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Kedua, cabut Peraturan Gubernur No.206 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No.137 Tahun 2017 yang mengatur Panduan Rancang Kota Pulau C, D dan G. Ketiga, Gubernur Anies Baswedan tidak menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan dilanjutkannya pelaksanaan reklamasi.

Keempat, Menarik kembali Rancangan Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DKI Jakarta, untuk dilakukan review, yang antara lain menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan Reklamasi Teluk Jakarta. Kelima, lakukan kajian komprehensif hulu-hilir wilayah Teluk Jakarta dan melakukan kajian komprehensif tentang dampak lingkungan hidup keberadaan pulau yang sudah terlanjur dibangun dengan melibatkan warga terdampak serta partisipasi publik yang bermakna.

“Terakhir, lakukan pemulihan kondisi eksosistem dan lingkungan hidup di wilayah Teluk Jakarta, termasuk pemulihan wilayah yang saat ini sudah terbangun atau berubah menjadi pulau-pulau, dan melakukan rehabilitasi wilayah hidup nelayan tradisional di Teluk Jakarta secara partisipatif,” tandas Ony.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menegaskan janjinya saat kampanye belum berubah. Dalam poin-poin janji terkait reklamasi yang dilansir tim pemenangan Anies-Sandi di laman jakartamajubersama.com, pulau-pulaureklamasi yang telanjur dibangun memang dijanjikan akan difungsikan bagi kepentingan masyarakat, konservasi alam, atau infrastruktur.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemprov DKI berpotensi digugat pengembang yang merugi jika ada pengalihan. Alasannya, pencabutan moratorium proyek reklamasi Teluk Jakarta bulan lalu disebabkan pengembang telah bersedia memenuhi segala perizinan yang diperlukan.

Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan menyelesaikan proses reklamasi Teluk Jakarta untuk pulau buatan yang telanjur dibangun, yakni Pulau C dan D, dari 14 pulau yang termasuk dalam proyek. “Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tetapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat dengan itu,” kata JK.

Terakhir, Presiden Jokowi mengaku tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi Teluk Jakarta, baik saat menjadi Gubernur DKI Jakarta maupun sebagai presiden. “Saya sampaikan, saya sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi,” kata Jokowi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*