Breaking News

Pegiat Kebudayaan Desak Kapolri Turun Tangan Tuntaskan Kasus Penganiayaan Aktivis Lingkungan di Samosir

Pegiat Kebudayaan Desak Kapolri Turun Tangan Tuntaskan Kasus Penganiayaan Aktivis Lingkungan di Samosir.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian diminta turun tangan mengusut dan menuntaskan kasus penganiayaan terhadap aktivis lingkungan hidup yang terjadi di Silimalombu, Kabupaten Samosir, Kawasan Danau Toba (KDT), Sumatera Utara.

Koordinator Dewan Perjuangan dan Advokasi Cagar Budaya (DANG ACARYA) Mansur Hidayat menyampaikan, pada peristiwa penganiayaan yang terjadi Selasa, (15 Agustus 2017) itu, tidak terlihat upaya serius kepolisian setempat untuk mengusut tuntas persoalan ini.

Dua minggu setelah penganiayaan dialami oleh aktivis lingkungan hidup dari Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat, menurut Mansur Hidayat, malah diam dan seperti hendak di-petieskan.

Melihat lambatnya proses hukum yang sampai sekarang belum ada penetapan tersangka, Mansur pun meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk serius menindak anak buahnya.

“Kami meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan tersebut dan menyeret pihak-pihak yang terlibat penganiayaan tersebut ke jalur hukum, karena telah melanggar HAM,” tutur Mansur, dalam keterangan persnya, Selasa (29/08/2017).

Peristiwa yang mirip, lanjut Mansur, sudah sering terjadi di berbagai daerah, namuan sering kali para petinggi kepolisian seperti tutup mata dan tidak mau menindaklanjutinya.

Penegakan hukum yang tidak berjalan seperti itu, lanjut dia, sangat merugikan masyarakat, dan kepercayaan publik kepada pemerintah menurun drastis. Bahkan, lanjut dia, Kawasan Danau Toba (KDT) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai destinasi wisata internasional pun terancam gagal, lantaran orang-orang takut datang dengan tidak adanya kepastian hukum.

“Kami mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk terus melakukan pengawasan dalam konteks pelaksanaan tujuan pariwisata nasional Danau Toba sehingga lebih berbasis masyarakat, lingkungan dan kebudayaan,” ujarnya.

Sekretaris Dewan Perjuangan dan Advokasi Cagar Budaya (DANG ACARYA)Irwan Rakhmad Hidayat menambahkan, penetapan Danau Toba sebagai sebuah kawasan Geopark dalam 10 Tujuan Pariwisata Nasional merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Utara.

Oleh karena itu, banyak para pegiat dari lingkungan hidup dan kebudayaan terus melakukan  pengawasan terhadap pelestarian berbasis lingkungan dan kebudayaan dalam kawasan tersebut.

“Salah satunya telah dilakukan oleh para pegiat yang tergabung dalam Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), sebuah lembaga sosial masyarakat Sumatera Utara yang bermarkas di Jakarta,” ujar Irwan.

Pada tanggal 15 Agustus 2017, kata dia, ada 2 orang pegiat Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) yaitu Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat  melakukan survei ke Pulau Samosir, yang berada di tengah Danau Toba, dan termasuk kawasan Geopark yang dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan.

Dalam kegiatan lapangan tersebut, lanjut Irwan, mereka menemukan indikasi adanya gangguan pelestarian lingkungan dan budaya Pulau Samosir yang mulai terancam akibat adanya penambangan batu di wilayah setempat berdasarkan beberapa masukan masyarakat.

“Namun ketika sedang melakukan survei lapangan tersebut, kedua aktivis YPDT tersebut dihajar dan dikeroyok oleh sekelompok orang yang diduga oknum dari pengusaha dan anak buah perusahaan penambangan setempat,” ujarnya.

Menurut Irwan, jika dicermati, kegiatan pelestarian lingkungan selalu rentan terhadap intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat kepentingannya terganggu.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 yang menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia”.

“Kami di Dang ACARYA sangat mengenal salah seorang korban, yaitu saudara Jhohannes Marbun yang juga memiliki perhatian dalam pelestarian warisan budaya sejak tahun 2010 melalui Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA) dan intens melakukan proses pendampingan dan kemitraan dengan aktivis kebudayaan di Jawa Timur, khususnya di wilayah Tapal Kuda sampai saat ini,” ujarnya.

Dia melanjutkan, perhatian-perhatian aktivis Jhohannes Marbun terhadap masalah kebudayaan dan lingkungan sangatlah membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah di beberapa daerah, maupun komunitas masyarakat termasuk di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur.

“Sehingga kejadian yang menimpa korban sama halnya dengan menegasikan visi dan komitmen yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo melalui program Nawacita,” ujarnya.

Selain itu, penganiayaan terhadap dua orang aktivis tersebut sama dengan menentang dan mengkhianati amanat UUD 1945 khususnya pasal 28 ayat 1.

“Itu pelanggaran HAM dan itu bentuk penghianatan terhadap UUD 1945,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*