Breaking News

Pasien Bayi Sering Diterlantarkan, Menkes Dan BPJS Kesehatan Diminta Bertindak Cepat

Pasien Bayi Sering Diterlantarkan, Menkes Dan BPJS Kesehatan Diminta Bertindak Cepat.

Menteri Kesehatan (Menkes) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta bertindak cepat untuk merespon dan menangani persoalan pelayanan kesehatan bagi para pasien, terutama pasien ibu dan anak.

Selama ini, sudah terlalu banyak korban, yang mana pasien anak ditelantarkan dan tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai.

Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad mengungkapkan, para pasien dan keluarga pasien yang harusnya dilayani dengan layak oleh petugas Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan selalu dipersulit, sehingga mengakibatkan pasien tidak tertolong lagi.

“Pekan lalu kita masih didera persoalan anak bernama Deborah yang meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, karena tidak ada tindakan. Juga ada ibu yang mengandung bayinya, yang ternyata bayinya meninggal dunia di dalam rahim, dan baru beberapa hari berikutnya dioperasi. Kini, terjadi lagi bayi dari Nyonya Revita Christianti Gunawan yang sangat mendesak mendapatkan Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Sumber Waras, namun tak kunjung memperoleh perhatian serius,” tutur Dika Moehammad, di Jakarta, Jumat (15/09/2017).

Dika menjelaskan, pasien dengan Nomor BPJS 0002223817738 itu adalah anak bayi yang lahir [ada 11 Februari 2017. “Mengalami panas, batuk dan amandel. Tetai tidak diurusi pihak BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Diterangkan Dika, hingga saat ini, bayi itu masih berada di RS Sumber Waras dan belum mendapatkan ruang rawat inap.

“Mohon agar Dinas Kesehatan DKI Jakarta segera membantu memfasilitasi ruang rawat inap,” ujarnya.

Diterangkan dia, sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 32 ayat 1 diatur bahwa dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemeritah maupun swasta  wajib memberikan pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan  kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan pencatatan terlebih dahulu.

“Akan tetapi kewajiban itu tidak pernah diindahkan oleh pihak Rumah Sakit dan juga BPJS Kesehatan,” ujar Dika.

Dikarenakan minimnya respon dari para pemangku jabatan terkait, Dika menyampaikan bahwa pihaknya sudah bersurat segera kepada BPJS Kesehatan, kepada Dinas Kesehatan Provinsi, kepada Direktur Rumah Sakit Se-DKI Jakarta dan juga kepada Komisi E DPRD DKI Jakarta yang berurusan langsung dengan kondisi itu.

“Nyatanya, hingga kini pun tidak direspon,” pungkas Dika.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Pusat Irfan Humaidi mengatakan, pasien yang dimaksudkan sebenarnya sudah memperoleh ruangan rawat inap. “Sudah dapat ruangan kok,” ujarnya.

Ketua Pusat Bantuan Hukum Dan Advokasi Masyarakat (PBHAM) Anggiat Gabe Sinaga menyampaikan, persoalan seperti inilah yang sering terjadi secara berulang, dan tidak mendapat perhatian yang serius dari para pemangku kepentingan.

“Kita melakukan advokasi kepada para korban, dan selalu persoalan yang sama yang kerap terjadi. Ketidakpedulian pihak Rumah Sakit, BPJS Kesehatan yang tidak responsif, argumentasi tidak logis, dan menelantarkan pasien. Kita minta harus dirombak total sistem dan tata cara pelayanan kesehatan saat ini,” ujar Anggiat Gabe.

Dia juga menyampaikan, bahwa sanksi yang tegas dengan efek jera yang efektif juga harus diterapkan kepada para petugas kesehatan yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk setiap Rumah Sakit yang tidak melayani pasien karena alasan-alasan uang dan ketidaktersediaan ruangan.

“BPJS Kesehatan juga harus ditegur keras, sebab faktanya, di lapangan banyak kami temukan pelayanan BPJS Kesehatan yang bermasalah dengan rumah sakit dan peserta BPJS,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*