Breaking News

Papua Adalah Indonesia, Jaga Kedaulatan, Pemerintah Jangan Tunduk Pada PT Freeport

Papua Adalah Milik Indonesia, Jaga Kedaulatan, Pemerintah Jangan Tunduk Pada PT Freeport.

Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta pemerintah Indonesia untuk tidak menghiraukan ancaman gugatan arbitrase PT Freeport. Sebaliknya, pemerintah didesak agar konsisten dalam pengimplementasikan amanat Undang Undang no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

 

Direktur eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, mengatakan upaya hukum yang akan dilakukan oleh Freeport terhadap pemerintah Indonesia adalah strategi kuno yang dipakai untuk
meningkatkan posisi tawarnya. Pihaknya mengingatkan agar jangan sampai pengalaman gugatan Newmont pada 2014 terulang lagi.

 

“Newmont menggugat pemerintah Indonesia ke ICSID untuk meningkatkan posisi tawarnya. Dan terbukti, setelah Newmont mencabut gugatannya pada 25 Agustus 2014, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan izin ekspor untuk Newmont terhitung sejak 18 September 2014 hingga 18 Maret
2015,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/02/2017).

 

Menurut Rachmi, gugatan Freeport nantinya hanya akan menambah daftar panjang pengalaman Indonesia atas gugatan investor terhadap negara atau yang dikenal dengan istilah Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Berdasarkan Kontrak Karya, mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Sejauh ini, 60 persen dari gugatan ISDS terhadap Indonesia ada di sektor tambang.

 

Saat ini, Indonesia adalah satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang konsisten menolak ISDS. Penolakan ini didasari atas dampak ISDS terhadap hilangnya ruang kebijakan (policy space) Negara. “Apalagi, ‘chilling effect’ yang ada pada mekanisme ISDS secara tidak langsung telah menjadi alat oleh korporasi multinasional untuk memberikan kekebalan hukum atas pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan nasional,” terangnya.

 

Menyikapi kondisi sekarang, pemerintah Indonesia harus konsisten dengan posisinya menolak ISDS, khususnya dalam kasus Freeport. “Ini bukan soal pemerintah Indonesia wanprestasi atas pelaksanaan isi
Kontrak Karya. Tetapi, memang Freeport enggan menjalankan UU Minerba dan menggunakan mekanisme ISDS untuk menghindar dari kewajibannya,” sebut Rachmi. Untuk itu, pemerintah jangan mau tunduk pada gugatan Freeport dan terus paksa Freeport untuk tunduk pada aturan UU Minerba.

 

Ketua bidang kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menuturkan perubahan status Freeport dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah aturan yang dikeluarkan pemerintah dan harus ditaati semua perusahaan tambang di Indonesia tanpa terkecuali. Sayangnya, Freeport justru menentang pemerintah dengan menolak IUPK tersebut karena permasalahan pajak.

 

“‎Tak ada yang genting dengan Freeport. Karena itu seluruhnya konsekuensi terkait pemberlakukan regulasi. Itu saya yakin Freeport paham. Freeport memang enggak mau tunduk terhadap perundangan. Banyak mau nya Freeport ini,” ujarnya.

 

Melky melihat selama ini Freeport selalu berulah dengan menekan pemerintah. Sayangnya, pemerintah malah tunduk dengan tekanan dari raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Padahal, sikap
pemerintah yang kerap tunduk dengan Freeport justru mengorbankan rakyat.

 

“Ini yang membuat pemerintah kita kadang hari ini tegas besok tunduk. Lagi-lagi rakyat menjadi korban. Saat nya pemerintah menunjukkan kami adalah pemilik negeri ini. Jangan Freeport seenak dia mengatur
penguasa negeri ini. Kalau presiden bisa diatur Freeport, bagaimana dengan rakyat,” tandasnya.

 

Sebelumnya, CEO Freeport McMoRan Inc., Richard C. Adkerson, turun tangan menghadapi polemik antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia. Perusahaan yang berbasis di Arizona, Amerika
Serikat, itu menolak status IUPK yang sudah ditetapkan pemerintah.

 

Richard mengatakan, perusahaan meminta pemerintah memberikan kepastian hukum seperti yang ada dalam Kontrak Karya (KK). Menurutnya, kontrak tersebut merupakan hak hukum untuk dasar kestabilan dan perlindungan jangka panjang bagi perusahaan untuk tetap beroperasi di Indonesia.

 

“Kepastian hukum dan fiskal sangat penting bagi Freeport Indonesia untuk melakukan investasi modal skala besar berjangka panjang, yang diperlukan untuk mengembangkan cadangan kami di lokasi terpencil kami di Papua,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*