Breaking News

Pakar Komunikasi Politik Pertanyakan Motif Desakan Mundur ke Ketua MK

Pakar Komunikasi Politik Pertanyakan Motif Desakan Mundur ke Ketua MK.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyampaikan kecurigaannya dengan adanya desakan sejumlah pihak untuk melengserkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.

 

Menurut Direktur Lembaga EmrusCorner ini, dari jenis komunikasi yang terbangun dengan mendorong mundurnya Ketua MK itu sangat mencurigakan.

 

“Tampaknya adanya upaya masif dari aktor tertentu melontarkan isu agar Ketua MK mundur. Tindakan komunikasi tersebut jelas dapat menimbulkan tanda tanya besar. Apa di balik upaya permintaan mundur Ketua MK? Menurut saya, tidak lepas dari kepentingan yang sangat subyektif dari pemain tersebut,” tutur Emrus Sihombing, di Jakarta, Rabu (13/02/2018).

 

Dikatakan Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) ini, jikalau memang dorongan agar Ketua MK mundur dari jabatannya karena dinilai melanggar etika ringan, hal itu sangat berlebihan.

 

Apalagi, lanjut dia, yang mendorong tersebut merupakan sosok yang punya keterkaitan secara struktural birokratif di MK. Karena itu, menurut Emrus, latar belakang historis hubungan kerja di MK menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepas begitu saja untuk memahami perilaku komunikasi yang meminta Ketua MK mundur.

 

“Boleh jadi sosok tersebut selama ini tidak produktif sebagai pekerja di instansi tersebut,” ujarnya.

 

Sebab, lanjut dia, perilaku komunikasi, misalnya mendorong Ketua MK mundur, pasti ditentukan posisi dan kepentingan orang yang memproduksi pesan, sehingga sangat sarat dengan nilai subyektif.

 

“Oleh karena itulah, amat sulit dipercaya netralitas dan idelisme dari orang yang mendorong Ketua MK mundur hanya karena pelanggaran etika ringan,” ujar Emrus.

 

Selain itu, lanjutnya, latar belakang psikologi dan sosiologi perlu dibongkar secara holistik, mengapa acapkali orang tersebut melemparkan isu agar ketua MK harus mundur? Pertanyaan lanjutan, mengapa orang tersebut seolah memanfaatkan berbagai forum mewacanakan di ruang publik agar Ketua MK mundur?

 

“Padahal, sanksi pelanggaran etika, apalagi pelanggaran etika ringan, dimana pun tidak sampai pada keharusan mundur,” ujarnya.

 

Emrus pun masih bertanta-tanya, mengapa pemain tersebut begitu bersemangat mendorong-dorong agar Ketua MK mundur. Pertanyaan lanjutan, kata dia, apa agenda di balik seringnya orang tersebut melakukan tindakan komunikasi agar Ketua MK harus mundur?

 

Di sisi lain, lanjutnya, Ketua MK terus menunaikan tugas negara di MK, tidak menghabiskan waktunya untuk melakukan counter.

 

Yang jelas, kata Emrus, tidak ada tindakan komunikasi, misalnya permintaan mundur Ketua MK hanya karena pelanggaran etika ringan.

 

“Itu berada di ruang hampa. Pasti orang tersebut punya agenda tertentu. Dengan mendorong-dorong mundur Ketua MK, sama saja mereproduksi pesan seolah me-reminder bahwa Ketua MK melakukan pelanggaran etik. Ini suatu tindakan yang sangat tidak produktif dan sangat disayangkan bisa terjadi demikian,” katanya.

 

Menurut dia, kalaupun ada keinginan tertentu yang belum terpuaskan karena keputusan dewan etika kepada Ketua MK dan ia punya tujuan yang lebih baik, maka orang cukup disampaikan kepada tim dewan etika yang memberikan sanksi pelanggaran etika ringan tersebut dengan meminta penjelasan mengapa diberikan sanksi etika ringan.

 

Sebab, diingatkan Emrus, mereproduksi pesan berkali-kali merupakan perilaku tindakan komunikasi non-verbal yang sarat dengan kepentingan yang ingin dibangun. Tujuannya, bisa saja agar memposisikan Ketua MK tidak nyaman agar citra Ketua MK tergerus.

 

“Bukankah tujuan tersebut sebagai perilaku komunikasi yang juga tidak etis? Untuk itu, saya menyarankan, sebaiknya orang tersebut menghentikan upaya yang sangat tidak produktif tersebut dan jauh lebih baik merintis dan menjalin komunikasi silahturahmi dengan Ketua MK. Semoga,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*