Breaking News

Pak Tito, Reformasi Kepolisian Masih Jalan di Tempat

Petrus Selestinus: Kapolri harus cari dan usut tuntas hilangnya dokumen hasil TPF pembunuhan Munir.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian diminta segera mengambil langkah progresif untuk melakukan pembenahan institusi Polri. Soalnya, hingga dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, belum terlihat langkah serius di Korps Bhayangkara untuk melakukan reformasi Polri.

 

Juru Bicara Aspirasi Indonesia Petrus Selestinus menyampaikan, Kabinet Kerja Jokowi-JK dengan visi Nawacita dan program Revolusi Mental di bidang hukum sebagai program prioritas, ternyata belum menunjukkan langkah yang baik hingga saat ini. Hal itu dikarenakan aparat penegak hukumnya, yakni Kepolisian Republik Indonesia juga tidak melakukan upaya serius melakukan pembenahan di internal.

 

“Penegakan hukum sebagai salah satu program yang diprioritaskan, belum membuahkan hasil. Bahkan cenderung jalan di tempat. Banyak janji untuk perbaikan kualitas penegakan hukum, kenyataannya  masih banyak muncul kasus secara multi dimensi tidak tertangani dengan baik. Ini bahkan menjadi hutang pejabat lama yang diwariskan lagi kepada pejabat penggantinya, sehingga tidak sesuai dengan harapan publik dan visi Nawacita Pesiden Jokowi,” ujar Petrus, di Jakarta, Minggu (28/06/2016).

 

Jika Presiden Jokowi dan Kapolri ingin sukses di bidang penegakan hukum dan pelayanan ketertiban masyarakat sesuai visi Nawacita dan revolusi mental, lanjut Petrus, maka Presiden Jokowi dan Jendral Tito Karnavian harus berani melakukan perombakan secara progresif di internal Polri.

 

“Termasuk, harus berani mengangkat Kapolda-Kapolda baru dengan kualitas dan rekam jejak istimewa, seperti yang dimiliki Jenderal Tito Karnavian,” ujarnya.

 

Sekarang pun, persoalan yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalam tubuh institusi Bhayangkara, lanjut dia, masih belum bisa ditangani oleh Polri itu sendiri.

 

Petrus mencontohkan, Jakarta sebagai Ibukota Negara dengan jumlah personil Polri puluhan ribu saja, Polri belum maksimal menjawab tantangan kebutuhan masyarakat untuk bidang penegakan hukum dan pelayanan Kamtibmas. Malahan, kata dia, dalam banyak kasus, ditemukan keterlibatan oknum polisi dalam tindak pidana tertentu, seperti narkoba, pelaku kejahatan human trafficking, backing bisnis hitam seperti prostitusi dan  perjudian, terlibat korupsi dan lain-lain.

 

“Itu masih muncul dimana-mana kok,” ujarnya.

 

Petrus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu menyebut, beberapa faktor yang merupakan kegagalan institusi Polri dalam melakukan reformasi dan pembenahan serius. Polri, kata dia, tercatat gagal dalam membangun penegakan hukum dan pelayanan kemanan serta ketentraman masyarakat secara merata selama ini dikarenakan faktor-faktor krusial.

 

Faktor pertama, proses rekrutmen pimpinan Polri  yang lebih dititikberatkan pada faktor kedekatan secara personal dengan atasan, atau atas alasan satu angkatan. “Sehingga kemampuan rekam jejak terbaik diabaikan,” ujarnya.

 

Faktor kedua, selama ini penempatan beberapa Perwira Tinggi Polri sebagai Kapolda, lebih didasarkan kepada upaya penjatahan karena kolega satu angkatan atau karena akan memasuki pensiun.

 

“Sehingga penugasan sebagai Kapolda di suatu provinsi lebih kepada pemberian hadiah atau balas budi atau karena belas kasihan,” ungkap Petrus.

 

Faktor ketiga, penempatan seorang Perwira Tinggi sebagai Kapolda di suatu daerah tertentu, hanya  karena yang bersangkutan sedang tidak disukai atasan atau sebagai sanksi atas perbuatan tercela.

 

“Sehingga penugasannya kepada Provinsi tertentu dianggap sebagai pembuangan dalam rangka menjalankan sanksi,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, lanjut Petrus, Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian harus membuat pertimbangan yang sangat matang dalam melakukan promosi, demosi, mutasi dan/atau rotasi secara besar-besaran. “Itu sebagai bagian dari reformasi di dalam tubuh  Polri demi menyukseskan program nawacita dan revolusi mental presiden Jokowi, khususnya di bidang hukum,” ujarnya.

 

Kamis lalu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan bahwa dirinya tengah menyusun dan sedang mendiskusikan rancangan kebijakan dalam melaksanakan reformasi kepolisian.

 

Untuk tujuan itu, Tito menyambangi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersama para petinggi Polri. “Mulai dari masalah perbaikan kultural, kemudian perbaikan kinerja termasuk bagaimana me-manage media, dan juga upaya-upaya perbaikan dalam pelayanan publik, penegakan hukum kemudian sumber daya manusia,” ungkap Kapori Tito di kantor Kompolnas, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

 

Pada pertemuan itu, selain dihadiri komisioner Kompolnas, ada juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selaku Wakil Ketua Kompolnas, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, dan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

 

Setelah memaparkan kebijakannya, Tito mendapatkan masukan dari Tjahjo dan komisioner Kompolnas agar program-programnya bisa berjalan baik. “Setelah itu kami sepakati nanti September ada pertemuan yang sama dengan membuka ruang dialog yang lebih luas,” kata Tito.

 

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengharapkan dukungan Kompolnas atas kebijakan tersebut dengan melakukan pengawasan. Menurut dia, fungsi Kompolnas sangat berperan untuk mereformasi internal dan memperbaiki instansi Polri ke depan.

 

“Karena Kompolnas memiliki akses ada Menkopolhukam di situ, ada Mendagri, ada Menteri Hukum dan HAM, dan memiliki kewenangan dalam undang-undang untuk memberikan masukan langsung kepada Presiden,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*