Presiden Joko Widodo diminta segera memberikan klarifikasi yang sejelas-jelasnya terkait pertemuan yang dilakukan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Natanyahu.
Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni mengatakan, pertemuan seperti itu, bagi masyarakat Indonesia sangat sensitif.
“Pertemuan Wapres Jusuf Kalla dengan PM Israel Benyamin Netanyahu itu tentunya dengan sepengetahuan Presiden Jokowi dong. Posisi JK hanyalah sebagai Wapres, tentu akan melaporkan setiap kegiatannya kepada Presiden. Apalagi yang ditemui JK adalah PM Israel, sosok yang sensitif bagi publik Indonesia,” tutur Sya’roni, dalam keterangannya, kemarin.
Oleh karena itu, dia meminta Presiden Jokowi segera mengklarifikasinya. “Karena pertemuan JK dengan Netanyahu bisa mengundang kegaduhan politik. Sikap Indonesia terhadap Israel sudah jelas, yaitu tidak ada hubungan diplomatik dan Indonesia menentang keras penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” katanya.
Menurut Sya’roni, tidak patut jika ada pejabat tinggi negara yang bertemu secara diam-diam dengan pemimpin negara penjajah. Ini tidak hanya pelanggaran diplomatik tetapi sudah bisa dikatakan sebagai pelanggaran konstitusi. Dimana konstitusi Indonesia sudah jelas menentang adanya penjajahan di atas dunia.
“Sekali lagi, Presiden Jokowi harus segera mengklarifikasi atas pertemuan Wapres JK dengan PM Israel Benyamin Netanyahu. Dalam pertemuan tersebut tetap Jokowilah yang harus bertanggung jawab karena Jokowi adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan,” ujarnya.
Sebelumnya, Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) menggelar diskusi publik, dengan tema Pertemuan JK-Netanyahu, Insiden Garut, Konspirasi Global, Adakah Korelasinya?, Selasa lalu di Restoran Ayam Goreng Suharti, Jalan Kapten Tendean, Mampang, Jaksel.
Dalam diskusi itu, diungkap bahwa pada 30 September 2018, media terkemuka Israel The Jerussalem Post memberitakan bahwa PM Israel Benyamin Netanyahu mengadakan pertemuan rahasia dengan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla di New York, Amerika Serikat.
Pertemuan itu mereka lakukan di sela-sela Sidang Umum PBB. “Berita tersebut dikutip dari Radio Tentara Israel. Pada waktu itu publik menyikapinya datar saja,” ujar Sya’roni.
Namun pada 22 Oktober 2018 terjadi insiden pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid oleh oknum Banser di Garut, Jawa Barat. Umat Islam marah besar dan menggelar demo secara besar-besar.
“Namun ada juga pihak yang menyarankan publik Indonesia tidak terprovokasi oleh permainan pihak asing,” katanya.
Maka, dia mempertanyakan, apakah insiden Garut ada hubungannya dengan pertemuan JK-Netanyahu? Apakah ada konspirasi global yang bermain di Indonesia?
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari mengatakan, Pembukaan UUD 1945 berbunyi, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
“Menyikapi pertemuan JK-Netanyahu sepatutnya tidak perlu terjadi, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia menentang penjajahan Israel terhadap Palestina,” ujar Ahmad Fathul Bari.
Di tempat yang sama, Tokoh Intelektual Islam Ridwan Saidi mengatakan, ada sentuhan pihak asing yang mempengaruhi politik Indonesia.
“Dalam kasus pertemuan JK dengan PM Israel Benyamin Netanyahu, ada dugaan Israel ingin mengetahui perkembangan politik Indonesia. Posisi Indonesia sangat penting, apalagi saat ini akan menggelar Pilpres,” ujar Budayawan Betawi itu.
Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menyampaikan, sebenarnya sulit sekali mengkaitkan pertemuan JK-Netanyahu dengan kasus pembakaran bendera di Garut dan konspirasi global.
“JK bukan sosok ideolog. JK adalah pedagang. Bisa saja JK ingin berdagang dengan pihak Israel,” ujar Syahganda.
Sedangkan Ketua Umum Presidium Alumni 212, Slamet Maarif menyampaikan, umat Islam sangat marah atas terjadinya pembakaran bendera tauhid dan akan terus melakukan aksi demonstrasi agar kasus tersebut segera diusut secara tuntas dan adil.
“Gerakan umat Islam Indonesia tidak akan terpengaruh oleh pertemuan JK dengan Netanyahu,” ujarnya.
Selanjutnya, Pengamat Intelijen Hendrajit menyebut posisi JK dalam kasus pertemuannya dengan PM Israel Benyamin Netanyahu hanyalah sebagai The Mesenger.
“JK hanya pembawa pesan. Dan ada kesengajaan dari pihak Israel membocorkan pertemuan tersebut melalui Radio Tentara Israel yang kemudian dimuat oleh media The Jerussalem Post,” ujar Hendrajit.(JR)
