Breaking News

Pak Jokowi Tolong Dengarkan Rakyat, Reshuffle Cabinet Harus Segera Dilakukan

Pak Jokowi Tolong Dengarkan Rakyat, Reshuffle Cabinet Harus Segera Dilakukan.

Dorongan untuk segera melakukan pergantian menteri di Kabinet Kerja milik Jokowi-Jusuf Kalla tidak bisa ditunda-tunda lagi.

 

Reshuffle Cabinet adalah keniscahyaan meskipun masa pemerintahan Jokowi-JK tinggal dua tahun lagi. Hal itu disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing.

 

Paling tidak, menurut Direktur Eksekutif EmrusCorner itu, dua kursi menteri yang paling nyata yang harus segera diganti yakni Menteri Sosial dan Menteri Perindustrian.

 

“Sebagaimana kita ketahui Menteri Sosial Ibu Khofifah akan maju sebagai Calon Gubernur di Jawa Timur, sedangkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kini sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Untuk mengheindari conflict of interest kedua menteri ini harus diganti. Seperti Pak Wiranto waktu itu, begitu beliau ditunjuk sebagai Menkompolhukam, beliau mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Itu sesuai juga dengan komitmen Presiden yang harus melepas kedudukan di parpol jika hendak jadi menteri,” tutur Emrus Sihombing, di Jakarta, Selasa (26/12/2017).

 

Emrus mengatakan, jika secara normative dua menteri itu harus diganti, maka secara keseluruhan, Presiden juga harus mendengarkan aspirasi dan dukungan publik terhadap posisi menteri-menterinya yang ada saat ini.

 

“Harus fokus bekerja menyelesaikan masa jabatan. Dan mendengar para pendukung, terutama kekuatan parpol dan dukungan publik terhadap menteri-menteri yang ada. meskipun itu hak perogratif presiden tetapi tidak ansih begitu, presiden harus mendengar dukungan publik,” tutur Emrus.

 

Dia menyarankan agar Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinetnya selama tiga tahun terakhir ini. Dengan evaluasi itu, bisa dicarikan menteri yang mampu dan komitmen serta yang profesional menyelesaikan kinerja pemerintahan di dua tahun masa pemerintahan terakhir.

 

“Ini kesempatan terakhir bagi Presiden untuk melakukan reshuffle dengan melakukan evaluasi keseluruhan menteri, dengan berbasis dua hal, yakni profesionalisme dan juga dukungan publik dan atau dukungan parpol pendukung pemerintahan,” tutur dia.

 

Dia menyampaikan, kinerja pemerintahan jangan sampai terganggu oleh kepentingan individu. Pemerintah juga dalam menetapkan menterinya harus berpegang teguh pada Konstitusi Republik Indonesia, yakni Undang Undang Dasar dan Pancasila.

 

“Semua kinerja itu tidak boleh terkotak-kotak oleh interest politic SARA (Suku, Agama, Ras dan Antara Golongan). Pemerintah harus berdiri pada semua golongan. dan Menteri-menteri yang bermain SARA tidak perlu dipertahankan. Itu sudah final sebagai konstitusi kita. Isu-isu SARA itu cenderung merusak dan membuat pemerintahan tidak stabil. Harus dihentikan yang bermain-main SARA, sebab membuat Indonesia tidak kondusif,” pungkasnya.

 

Oleh karena itu, lanjut dia, untuk mengefektifkan kinerja kabinet dan pemerintahan di sisa periode ini, Presiden Jokowi harus segera bertindak menertibkan menteri-menterinya yang tidak didukung publik dan harus memperketat kinerja untuk mencapai target pemerintahan yang sudah dijanjikan Jokowi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*