Breaking News

Pak Jokowi, Program Full Day School Tidak Perlu

Pak Jokowi, Program Full Day School Tidak Perlu.

Presiden Jokowi diminta agar tidak memasukkan program full day school di dalam Peraturan Presiden tentang Penguatan Karakter.

 

Menurut Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni, full day school atau FDS itu akan menggusur sekolah-sekolah Madrasah Diniyah. Karena itu, rencana Presiden mengeluarkan Pepres tentang Penguatan Karakter untuk menggantikan Permendikbud yang mengatur tentang full day school tidak perlu.

 

“Tidak perlu ada Perpres mengatur full day school. Bukan karena semata-mata akan menggusur Madrasah Diniyah, biarlah ini menjadi hak paten NU. Tetapi ada sejumlah pertimbangan lainnya,” ujar Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni, Sabtu (12/08/2017).

 

Pertimbangannya, lanjut dia, pertama, FDS itu cocok untuk kelas menengah ke atas dimana kedua orang tuanya sibuk kerja.

 

“Akhirnya memasukkan anak ke sekolah FDS. Hitung-hitung sebagai penitipan anak. Bagi orang menengah ke bawah yang orang tuaya punya waktu luang, tentu akan menjadikan keluarga sebagai sarana utama pendidikan anak,” ujar Sya’roni.

 

Kedua, FDS akan menyusahkan orang-orang yang kurang mampu, karena harus menyiapkan ongkos yang banyak dan bekal makan yang cukup, tentu dengan lauk yang tidak malu-maluin.

 

“Kalau di rumah bisa lauk apa saja. Bagi orang kaya ini tidak masalah karena anaknya dikawal sopir dan pembantu yang siap melayani kebutuhan anak. Lah, anaknya orang tidak mampu bagaimana? Apakah ongkos dua ribu rupiah cukup untuk seharian? Sementara anak orang kaya ongkosnya 20 ribu rupiah,” ujarnya.

 

Ketiga, FDS juga akan merenggut hak anak untuk bermain. Padahal, masa anak-anak adalah masa terindah untuk bermain. Pendidikan informal di lingkungan sekitar tentu akan lebih bermanfaat dibandingkan pendidikan formal yang terlalu kepanjangan.

 

“Keceriaan dan kebahagiaan anak di atas segala-galanya. Pemerintah jangan merenggutnya melalui kebijakan FDS. Ingat ya dulu waktu masih anak-anak bisa bermain apa saja, sekarang kasih kesempatan ke anak-anak juga, emang bapak/ibunya doang yang pingin main?” ujarnya.

 

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menolak keras program sekolah lima hari atau full day school (FDS) diterapkan di pesantren-pesantren. Menurut dia, konsep FDS sangat bertolak belakang dengan pesantren dan dapat mematikan nasib guru madrasah.

 

“Kami dari NU (Nahdlatul Ulama) menolak keras. Tidak ada kompromi tidak ada dialog, pemerintah harus segera mencabut permen (peraturan menteri) sekolah lima hari. Karena itu akan menggusur madrasah diniyah yang dibangun oleh masyarakat, gurunya dihonor oleh masyarakat yang jumlahnya 76 ribu se-Indonesia,” ujar Said di kantor PBNU, Jalan Kramat, Jakarta Pusat.

 

Said menambahkan, tidak ada komunikasi terhadap pembahasan soal FDS, untuk siapa pun yang mengundangnya. “Kalau saya diundang membahas sekolah lima hari saya tidak akan datang,” ujarnya.

 

FDS dalam pemaparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy adalah untuk penguatan karakter siswa. Baik itu yang bersekolah di sekolah umum maupun madrasah. Namun begitu, Said menilai penguatan karakter sudah tepat menggunakan konsep pesantren pada umumnya.

 

“Kalau penguatan karakter ya pesantren udah paling efektif dan NU dengan pesantren sudah terbukti nyata,” katanya.

 

Lebih lanjut, soal penolakan ini, dijelaskan Said tidak ada irisannya terhadap politik. Dukung mendukung NU kepada Joko Widodo di Pilpres 2019 tidak berdasar faktor penolakan terhadap program pemerintah FDS.

 

“Kalau ini tetap diterapkan, kita tidak ikut aturan itu, tapi ini bukan hal dukung mendukung ya, ini bukan politik,” kata Said.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*