Breaking News

Pak Jokowi, Perpres Masuknya TKA Cina Cacat!

Pak Jokowi, Perpres Masuknya TKA Cina Cacat!

Pemerintah diingatkan telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) yang mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah cacat formil dan materiil.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menerangkan, Pepres No 20 Tahun 2018 itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara formil dan materil.

“Aatas alasan apapun, entah alasan mau menarik investor pun, Perpres itu cacat secara formil dan cacat secara materiil,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Selasa (24/04/2018).

Selama ini, lanjut dia, pemerintah begitu entengnya membuat regulasi yang malah menjadi jalan tol bagi TKA masuk Indonesia.

Dijelaskan Timboel, cacat formil dalam Perpres itu dapat ditemukan dengan mengacu pada UU No 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam UU itu, kata dia, dijelaskan bahwa proses pembuatan Perpres No 20 Tahun 2018 itu sangat tidak sesuai.

“Proses pembuatan Perpres itu tidak melibatkan para stakeholder ketenagakerjaan seperti Serikat Buruh/Serikat Pekerja, Apindo, Kadin, para akademisi dan masyarakat lainnya,” ungkap Timboel.

Kemudian, lanjut dia, Pepres 20 itu dibuat dengan sangat tergesa-gesa. Hal itu terlihat dari tidak adanya dasar kajian akademik.

“Ingat, keterlibatan stakeholder dan adanya kajian akademik merupakan salah satu persyaratan proses pembuatan Peraturan Presiden,” ujar Timboel.

Sedangkan cacat materiil Pepres No 20 Tahun 2018 itu, diterangkan dia, dikarenakan bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2013.

Pertama, di Pasal 19 Perpres No 20 Tahun 2018 itu menyatakan pengesahatan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) malah dikategorikan sebagai ijin mempekerjakan TKA.

“Artinya badan usaha yang ingin menggunakan TKA tidak wajib lagi mengurus ijin,” imbuhnya.

Padahal, lanjut Timboel, pada penjelasan Pasal 43 UU No.13 tahun 2003 menyatakan RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapat ijin kerja.

Bila membaca Penjelasan Pasal 43 ini, kata dia, berarti RPTKA dan Ijin TKA adalah hal yang berbeda. “Seharusnya, RPTKA itu adalah menjadi syarat untuk mendapat ijin,” tandasnya.

Jadi, lanjut Timboel, sangat tegas bahwa ketentuan di Pasal 9 Perpres No 20 yang menyatakan RPTKA itu menjadi Ijin TKA, sudah tidak sesuai dengan Pasal 42 ayat 1 yang mewajibkan adanya ijin.

“Sekali lagi di penjelasan Pasal 43 itu jelas menunjukkan bedanya RPTA dengan ijin TKA,” tuturnya.

Timboel juga membandingkan, ketentuan di Perpres No 72 tahun 2014 tentang TKA, khususnya di Pasal 8 memang mensyaratkan RPTKA dan Ijin Mempekerjakan TKA (IMTA).

“Dengan adanya pasal 9 Perpres no 20 ini IMTA dihapuskan. Padahal RPTKA dan IMTA adalah hal yang berbeda,” ujarnya.

Selanjutnya, di Pasal 10 ayat 1a Perpres 20 disebutkan, pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris tidak diwajibkan memiliki RPTKA. Sementara, di Pasal 42 ayat 1 UU No 13 tahun 2003 mewajibkan TKA, termasuk komisaris dan direksi untuk memiliki ijin. Dan, di Pasal 43 ayat 1 diwajibkan memiliki RPTKA.

“Yang tidak diwajibkan untuk komisaris dan direksi hanyalah menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping dan pelatihan pendidikan. Itu di pasal 45 UU Nomor 13,” urainya.

Jadi, Pasal 10 ayat 1a bertentangan dengan Pasal 42 ayat 1 dan Pasal 43 ayat 1 UU No 13 tahun 2003.

Pada pasal 10 ayat 1c Perpres 20, disebutkan, pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan TKA  pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah.

Menurut Timboel, pasal ini berarti ada pengecualian bagi pemberi kerja TKA untuk tidak mengurus RPTKA. Padahal, bila membaca Pasal 43 ayat 3, yang dikecualikan hanya bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.

“Klausula Instansi Pemerintah berarti TKA yang bekerja untuk instansi Pemerintah,” ujarnya.

Tapi, lanjut dia, Pasal 10 ayat 1c yang menyatakan, “Pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah” berarti membuka ruang bagi TKA yang bekerja di luar instansi Pemerintah dengan tidak wajib memiliki RPTKA.

“Saya menduga kuat, hadirnya Pasal 10 ayat 1c ini dikhususkan bagi TKA yang terlibat dalam pengerjaan infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman luar negeri, yakni utang luar negeri, khususnya dari Tiongkok. Sebab, biasanya mensyaratkan pekerja Tiongkok mengerjakan infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman luar negeri itu,” jelas Timboel.

Timboel menilai, pasal 10 ayat 1c itu bertentangan dengan Pasal 43 ayat 3 UU No 13 tahun 2003. Dari penjelasan itu, lanjut dia, maka cacat formil dan materiil sangat nyata di Perpres Nomo 20 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi tersebut.

Dia menegaskan, kehadiran Perpres no. 20 ini memang dibuat agar TKA mudah masuk tanpa lagi mengikuti ketentuan UU no. 13 tahun 2003.

Dikatakan Timboel, kalau pun pemerintah meyakini bahwa kehadiran Perpres 20 akan mempermudah masuknya investasi, maka regulasi itu belum tentu akan menarik investasi secara signifikan kok.

“Karena masuknya investasi dari luar negeri sangat ditentukan banyak faktor seperti infrastruktur, pajak, korupsi, dan lain sebagainya. Bukan karena aturan mempermudah TKA kok,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*