Breaking News

“Pak Jokowi, Ngurus Negara Jangan Disamakan dengan Ngurus Usaha Mebel Dong!”

Minta Pejabat Jangan Diproses Hukum, Sikap Presiden Dianggap Aneh

“Pak Jokowi, Ngurus Negara Jangan Disamakan dengan Ngurus Usaha Mebel Dong!”

Permintaan Presiden Jokowi kepada penegak hukum agar tidak mempidanakan pejabat pemerintahan yang telah melakukan atau menetapkan suatu kebijakan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan kerugian Negara atau rakyat dengan alasan hak diskresi, jelas adalah bentuk intervensi terhadap hukum dan melanggar konstitusi.

Sikap Presiden Jokowi itu dianggap aneh, dan tidak menegakkan hukum di Indonesia. Bahkan, Jokowi dituding telah mencoba mengurus Negara ini bagai mengurus bisnis mebel yang digelutinya sebelum menjadi pejabat Negara.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono menyampaikan, tindakan Presiden itu telah menciderai penegakan hukum. Bahkan, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kian luntur.

“Aneh sekali. Saya Ingatkan pada semua Kepala daerah dan pejabat Negara, serta Joko Widodo, mungkin saat ini Polisi dan Jaksa tidak akan mau dan berani memperkarakan kebijakan diskresi yang merugikan Negara, tapi nanti setelah rezim Jokowi lengser, pasti akan diproses dan diperkarakan oleh penegak hukum. Tidak terkecuali Jokowi sebagai pejabat negara yang menghalangi kejahatan korupsi juga harus dipidanakan,” papar Arief, di Jakarta, Sabtu (23/07/2016).

Memang, lanjut dia, benar menurut Pasal 6 ayat 2 huruf e junto ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan bahwa menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Tetapi, definisi diskresi berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat di pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

“Kalau ada redefinisi lagi yang dibuat baru berarti itu undang-undang baru yang dibuat sendiri. Kalau undang-undang yang mengaturnya tidak memberi suatu pilihan keputusan atau tindakan, sudah diatur dengan jelas, kalau masih diskresi ya salah,” ujar Arief.

Oleh sebab itu, lanjut dia, jika ada pejabat pemerintahan yang wajib diduga salah dalam melakukan keputusan atau tindakan diskresi, apalagi ada indikasi kerugian Negara atau masyarakat banyak, seharusnya Presiden bertindak dan bersikap tegas.

“Mestinya dan seharusnya Presiden itu harus menegaskan bahwa yang seperti itu harus diadili secara hukum, agar terwujud Keadilan Hukum. Karena Negara kita adalah Negara hukum,” ujar Arief.

Penegakan hukum dan mengusut tindak pidana yang dilakukan pejabat dan atau Kepala daerah, lanjut dia, bukan hanya penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan perang melawan korupsi, tapi juga penting bagi oknum pejabat yang bersangkutan agar tidak menjadi fitnah sepanjang hidup dan keturunannya.

“Kasihan dong, tokh hukum akan menguji,” ujarnya.

Perlu ditegaskan, kata Arief, kalau memang pejabat atau kepala daerah yang bersangkutan benar melakukan diskresi untuk tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum, serta untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum sebagaimana tujuan pemberian hak diskresi yang diamanahkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014, maka tak perlu takut atau malah khawatir.

“Kalau dibuktikan secara hukum tak ada salah, ta tentu dia akan lolos pidana. Ngapain takut diproses hukum,” ujarnya.

Dalam undang-undang, lanjutnya, sangat jelas syarat yang harus dipenuhi oleh pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi. Syarat itu adalah esuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana Pasal 22 ayat (2); tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan iktikad baik.

Apalagi jika penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara dan mengubah alokasi anggaran, lanjut Arief, maka wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi tak perlu paranoid. Tak perlu gelagapan. Ya usut saja secara hukum. itu untuk kepastian hukum. Presiden kok cara ngurus Negara ini malah dibuat mirip mengurus mebel,” ujarnya.

Kalau Presiden misalnya memberikan warning atau pengarahan kepada para Kapolda dan Kajati agar mencermati atau mengawasi dengan ketat dan tidak tanggung-tanggung mempidanakan para pejabat yang sembrono dalam menetapkan atau melakukan tindakan diskresi tidak memenuhi asas yang disyaratkan undang-undang dan merugikan Negara, nah itu baru namanya Presiden yang mengerti tentang Tata Kelola Negara yang benar.

“Bukan kayak manajemen usaha mebel. Kalau kurang bahan, kayu jatinya main tambal aja pakai kayu nangka yang akhir produknya tidak berkualitas dan bohong sama konsumen,” pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, aparat penegak hukum tidak bisa secara serta merta mempidanakan pejabat pemerintahan yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan dalam situasi tertentu.

Presiden Jokowi secara terbuka mengutarakan tentang keluhan jajaran pemerintahan baik gubernur, wali kota maupun bupati terkait penyalahgunaan wewenang yang berujung pada penangkapan.

“Tahun lalu, saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa yang berkaitan dengan kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan dan jangan dipidanakan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada jajaran kepala kepolisian daerah (kapolda) dan kepala kejaksaan tinggi (kajati) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Menurut Jokowi, diskresi merupakan keputusan atau kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah untuk menghadapi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur atau adanya stagnasi pemerintahan.

Presiden Jokowi yang didampingi Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pemberantasan korupsi di negeri ini menjadi tugas seluruh elemen bangsa. Aparat penegak hukum, lanjutnya, seharusnya memiliki orkestrasi yang baik sehingga tercipta sebuah harmoni.

“Harus ada orkestrasi. Terutama tindakan administrasi di pemerintahan, mana yang berniat mencuri dan mana yang berniat nyolong. Saya kira aturan-aturannya sudah jelas. Mana yang pengembalian mana yang tidak,” kata Presiden Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung tentang kerugian negara yang harus dikembalikan dalam waktu 60 hari.

“Nilai kerugian harus konkret, tidak mengada-ada. Tidak diekspos ke media secara berlebihan sebelum dilakukan penuntutan,” ujar Jokowi.

Jaksa Agung M Prasetyo membenarkan jika ada oknum di kejaksaan yang melakukan penyimpangan kewenangan. Namun ditegaskannya tak ada kompromi untuk oknum seperti itu.

“Memang benar ada oknum kejaksaan yang katakanlah melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Saya tidak akan lakukan kompromi. Itu sudah komitmen saya,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Dikatakan Prasetyo, Presiden Jokowi pun tahu banyak soal oknum jaksa yang melakukan penyalahgunaan wewenang. “Lihat contohnya seperti di Pontianak, meskipun kita digugat, itu bukti wujud dari komitmen kita untuk tidak ada kompromi terhadap aparat pemerintah yang masih menggunakan paradigma lama. Jadi yakinilah itu, kita enggak main-main masalah integritas,” kata Prasetyo.

Untuk masalah oknum yang melakukan penyimpangan tersebut, kini sudah ada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pembangunan (TP4). Tim ini menjadi adalan Kejaksaan Agung untuk mengontrol oknum-oknum jaksa yang nakal. Kepala daerah atau pun masyarakat bisa mengadukan oknum jaksa nakal ke lembaga itu.

“Itu adalah instrumen pendamping. Kita berharap pada kepala daerah untuk memanfaatkan lah dengan sebaik-baiknya. Memang harus ada keterbukaan di sana supaya kita bisa mengawal, bisa memberikan arahan yang benar,” kata Prasetyo.

Menurut politisi Nasdem itu, banyak juga para gubernur, wali kota yang setiap bertemu dengan Jaksa Agung merasa bersyukur dan berterimakasih dengan adanya TP4 yang dibentuk itu.

“Bahwa mungkin ada yang juga masih merasa takut dan sebagainya. Nanti kembali perlu diklarifikasi dulu. Saya juga akan klarifikasi dan cari apakah benar masih ada jaksa-jaksa di daerah yang melakukan hal-hal perbuatan tercela. Itu jaminan ,” kata dia.

Pada Selasa (19/7) Presiden mengumpulkan para kapolda dan kepala kejaksaan tinggi se-Indonesia untuk memberikan arahan. Jokowi mengingatkan banyak hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dipidana.

Ada lima instruksi yang diberikan Presiden Jokowi. Pertama adalah kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga sama tidak bisa dipidanakan. Polri dan Kejaksaan harus bisa bedakan tindakan yang betul-betul pidana atau nyolong dalam bahasa Jokowi.

“(Ketiga), Saya kira aturan di badan pemeriksa keuangan jelas mana yang pengembalian mana yang tidak. Kerugian BPK diberi peluang 60 hari ini juga harus dicatat,” lanjut Jokowi.

Keempat, kerugian negara yang bisa dipidanakan harus konkret, tidak mengada-ada. Kelima, tidak diekspos ke media secara berlebihan sebelum dilakukan penuntutan.

“Evaluasi perjalanan setahun ini saya masih banyak sekali dengar tidak sesuai dengan yang saya sampaikan. Kita harus kawal pembangunan sebaik-baiknya di kabupaten/kota, provinsi termasuk di pusat, sehingga hal-hal yang tadi saya sampaikan agar betul-betul jadi perhatian,” ujar Jokowi.(JR)

1 Comment on “Pak Jokowi, Ngurus Negara Jangan Disamakan dengan Ngurus Usaha Mebel Dong!”

  1. Jokowi bizniz mebel dg reputasi yg bagus dan sukses, sebaliknya Boss Gerindra: kariernya mandek dipecat, Sy ingatkan Gerindra: 1. Bozz kamu belon jadi presiden. 2. penyakit megalomanianya tdk mungkin sembuh. 3. Dia pikir rakyat indonesia seperti kuda peliharaannya, ditelusuk congore mau nurut. makanya cak LONTONG bilang MIKIR.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*