Breaking News

Pak Jokowi, Hutan dan Lahan Telah Habis Karena Kebakaran, Kapan Dipulihkan?

Pak Jokowi, Hutan dan Lahan Telah Habis Karena Kebakaran, Kapan Dipulihkan?

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan para pencinta lingkungan hidup menagih komitmen pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk segera merealisasikan pemulihan pasca kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

 

Kepala Departemen Kajian, Pembelaan dan Hukum Lingkungan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Eksnas Walhi) Zenzi Suhadi mengatakan, menagih komitmen Pemerintah Jokowi-JK dalam mempercepat pemulihan Karhutla itu harus segera dilakukan.

 

Zenzi mengatakan, masih jelas dalam ingatan jutaan masyarakat Indonesia yang menderita akibat Karhutla tahun 2015, serta tahun-tahun sebelumnya. Ratusan triliun rupiah dan korban jiwa terus berjatuhan akibat peristiwa tersebut. Peristiwa yang diakibatkan oleh perilaku tidak bertanggungjawab segelintir kelompok yang telah mengeruk keuntungan secara tidak bertanggungjawab.

 

“Komitmen pemerintah Jokowi-JK pun muncul, tidak hanya secara nasional bahkan global. Komitmen untuk mengakhiri Karhutla, memulihkan dan menata kembali pengelolaan gambut dengan arif bijaksana,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat (05/05/2017).

 

Dia melanjutkan, lebih kurang dua tahun sudah komitmen tersebut dibuat. Serangkaian kebijakanpun telah diambil, mulai dari merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan Gambut atau disebut PP 57 hingga beberapa Peraturan MenLHK sebagai pelaksananya.

 

“Perjalanan dari peraturan tersebut dirasakan masih lambat jika diukur dari peristiwa Karhutla pada tahun 2015,” ujarnya.

 

Zensi mengatakan, persoalan mendasar dari lambatnya upaya pemulihan dan pengakhiran Karhutla dikarenakan masih bercokolnya kelompok-kelompok anti yang seharusnya bertanggungjawab atas Karhutla yang terjadi.

 

Tidak tanggung-tanggung, lanjut dia, kelompok-kelompok ini telah berhasil mempengaruhi para pengambil kebijakan/penguasa di pusat dan daerah, yang seharusnya memastikan pertanggungjawaban mereka.

 

“Kelompok anti ini ditengarai berada di balik korporasi industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Mereka mempengaruhi asosiasi, Gubernur dan Menteri untuk memaksa Presiden Jokowi mengubah PP 57,” ujarnya.

 

Zenzi mengungkapkan, Surat Menteri Perindustrian No.150/M-IND/3/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang mendesak Presiden Jokowi untuk merevisi PP 57 atas nama investasi dan Surat Gubernur Kalbar No. 522/1345/Dishut-IV/2017 tertanggal 25 April 2017, adalah salah satu contoh perlawanan terhadap kebijakan yang ada dengan mengatasnamakan investasi tanpa memperdulikan perlindungan lingkungan hidup dan gambut yang berpotensi memicu terjadinya Karhutla kembali.

 

Dia mencontohkan, kasus di Kalimantan Barat itu sebenarnya hanya 15 perusahaan yang berada di gambut dari  47 Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

 

“Jadi, surat gubernur tersebut hanya mewakili segelintir pihak saja. Seharusnya Pemprov justru melakukan revitalisasi izin HTI, bukan melawan kebijakan penyelamatan gambut,” ujarnya.

 

Manuver-manuver serupa seperti ini, kata Zensi, disinyalir juga disiapkan melalui penguasa pusat maupun daerah, yang selama ini mem-backup kepentingan perekonomian korporasi tanpa mempertimbangkan nasib jutaan masyarakat yang telah menjadi korban Karhutla.

 

Sebelum PP 57 terbit, korporasi kehutanan seperti Asia Pulp and Paper (APP Grup) dan April Grup pada tahun 2013 dan 2014 bahkan telah meluncurkan komitmen Kebijakan Konservasi.

 

APP meluncurkan Forest Conservation Policy (FCP) dan APRIL meluncurkan Sustainable Management Forest Policy (SMFP).

 

“Dua kebijakan tersebut berkomitmen mematuhi hukum Indonesia, melindungi dan melestarikan gambut, selain mereka juga berkomitmen menghentikan penebangan hutan alam hingga tahun 2019 dan 2020,” ujar Zenzi.

 

Selain Industri Kehutanan, lanjut dia, Industri Perkebunan Kelapa Sawit juga meluncurkan komitmen yang sama. Korporasi Asian Agri, Wilmar, GAR, Salim dan Sinarmas juga telah menerbitkan komitmen menyelamatkan gambut dan mematuhi hukum Indonesia.

 

“Saatnya mereka semua konsisten dengan komitmen-komitmen tersebut,” ujar Zenzi.

 

Di dunia global, kata dia, bahkan korporasi kehutanan dan sawit telah mengkampanyekan bahwa mereka telah berubah dan berjuang mematuhi hukum Indonesia dan menyelamatkan gambut.

 

“Faktanya, ketika pemerintah Indonesia meminta mereka mematuhi hukum Indonesia berupa menyelamatkan gambut, mengapa korporasi malah tidak patuh?” ujarnya.

 

Direktur Eksekutif Institute Hijau IndonesiaSlamet Daroyni menyampaikan, untuk menghentikan kejahatan Karhutla harus diawali dengan keberadaan regulasi yang kuat.

 

Upaya perubahan PP 57 merupakan cerminan pembangkangan terhadap regulasi dan penegakan hukum melalui pembusukan PP 57 agar tidak dapat dilaksanakan dengan tuntas.

 

“Oleh karena itu, kami menagih dan menuntut kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan paling tidak delapan hal, sebagai realisasi komitmennya terhadap pemulihan Karhutla,” ujar Slamet.

 

Yang pertama, Presiden Jokowi harus mengeluarkan paksaan pemerintah kepada seluruh pelaku Karhutla, yang areal izinnya terjadi Karhutla 2015 untuk melakukan pemulihan dan pencegahan permanen sebagaimana sesuai dengan aturan, dengan total luas lebih kurang 1,4 Juta Ha melalui Menteri LHK dan mempublikasikannya kepada publik.

 

Kedua, Jokowi harus memerintahkan kepada pejabat pemberi izin untuk segera mencabut izin usaha maupun HGU bagi korporasi yang tidak melakukan pemulihan Karhutla.

 

“Dan melakukan pencegahan permanen Karhutla sebagaimana angka 1 di atas,” ujarnya.

 

Ketiga, memerintahkan kepada seluruh pejabat pemberi izin yang seharusnya melakukan pengawasan (Menteri LHK, Menteri Pertanian, Manteri ATR/BPN Gubernur, Menteri Perindustrian, Gubernur dan Bupati/Walikota bersama Menteri Koordinasi Perekonomian) untuk segera memastikan pelaksanaan pemulihan dan pencegahan permanen Karhutla tersebut dan mempublikasikan hasil kinerjanya kepada publik.

 

Keempat, memerintahkan kepada Menteri LHK untuk segera menetapkan fungsi gambut (lindung dan budidaya) disertai langkah-langkah yang memastikan agar seluruh masyarakat termasuk pelaku usaha melakukan penyesuaian pengelolaan lahan gambut sesuai dengan fungsi dan aturan yang ada.

 

Lima, memerintahkan kepada Menteri LHK dan Badan Restorasi Gambut untuk melakukan monitoring pelaksanaan restorasi gambut oleh korporasi sesuai dengan target dan aturan serta mempublikasikan hasilnya ke publik.

 

Enam, mengambil tindakan tegas kepada seluruh jajaran pejabat dibawahnya baik pusat maupun daerah yang melakukan perlawanan atau menghambat target perlindungan dan pemulihan gambut akibat Karhutla yang telah terjadi.

 

Tujuh, memerintahkan kepada Menteri LHK, para pejabat penerbit izin usaha baik pusat/daerah dan HGU untuk segera melakukan review perizinan korporasi Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit yang beroperasi di atas lahan gambut & menegakkan hasilnya tanpa kompromi.

 

“Dan, kedelapan, menegur keras dan menertibkan jajaran Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak menjalankan PP 57 dengan konsisten untuk menjaga wibawa pemerintah di hadapan korporasi, dan untuk tidak melakukan pembangkangan seperti yang ditunjukkan oleh Menteri Perindustrian dan Gubernur Kalbar,” ujarnya.

 

Penagihan komitmen Jokowi agar segera melakukan pemulihan pasca Karhutla ini dilakukan sejumlah lembaga yakni Indonesian Center for Environmental Law, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Walhi Riau, Eyes on the Forest Riau, Eyes on the Forest Kalimantan Barat, Perkumpulan HuMa Indonesia (HuMa), Hutan Kita Institute, Institute Hijau Indonesia, Debt Watch Indonesia, Aid Environment Asia, Walhi Sumatera Selatan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), AURIGA (Auriga adalah sebuah organisasi non-pemerintah Indonesia yang bergerak dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam Indonesia dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia), Perhimpunan Sanggabuana, Article 33 (Article 33 Indonesia adalah sebuah lembaga advokasi kebijakan berbasis riset, yang terinspirasi oleh Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 3), dan perorangan; Anung Karyadi, Deddy Ratih, Job R. Purba.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*