Breaking News

Pak Gubernur, Yang Diperlukan Adalah Pembenahan Transportasi Publik, Bukan Pembatasan Pengendara Sepeda Motor!

Pak Gubernur, Yang Diperlukan Adalah Pembenahan Transportasi Publik, Bukan Pembatasan Pengendara Sepeda Motor!

Rencana perluasan larangan sepeda motor melintasi di beberapa jalan protokol di Jakarta dinilai tidak efektif. Pasalnya, transportasi publik yang ada saat ini belum memadai. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta membenahi transportasi publik sebelum mengeluarkan aturan pembatasan kendaraan bermotor.

Ketua Road Safety Association (RSA) Indonesia, Ivan Virnanda, mengatakan meski tujuan perluasan larangan itu baik, yaitu mengatasi kemacetan dan memaksa warga menggunakan transportasi publik, namun aturan itu tidak dibarengi dengan ketersediaan transportasi publik yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu dan terjangkau. Selain itu, aturan itu juga dianggap diskriminatif karena hanya melarang sepeda motor saja.

“Larangan ini adalah kebijakan panik dari pemerintah karena tidak sanggup menyediakan transportasi publik yang yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu dan terjangkau,” katanya di Jakarta, Senin (04/09/2017).

Dia menerangkan bahwa pelayanan transportasi publik yang ada saat masih jauh dari harapan masyarakat. Ivan mencontohkan, saat jam sibuk di Koridor I Bus Transjakarta, koridor yang berada di jalur pelarangan sepeda motor melintas, yang seharusnya headway (waktu tunggu antar bus) 7 menit di waktu sibuk dan 15 menit waktu normal, saat ini headway di koridor I masih terlalu lama.

“Headway saat ini bisa sampai 15 menit di waktu sibuk,” ujarnya.

Dia pun mengusulkan, sebaiknya pengambil kebijakan dalam hal ini Pemprov DKI menyelesaikan dahulu permasalahan transportasi yang ada, ketimbang melarang sepeda motor melintas di jalan protokol.

“Selama permasalahan transportasi publik tidak dibenahi, memperluas larangan sepeda motor bukanlah solusi untuk mengatasi kemacetan. Terlebih lagi, masih adanya ego sektoral antar pemegang kebijakan menjadi masalah klasik dalam pengambilan keputusan pemerintah,” ujarnya.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, menyebutkan perluasan area pembatasan sepeda motor merupakan langkah tidak adil yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menurut dia, biang kemacetan di Ibu Kota bukan hanya sepeda motor, tapi juga mobil pribadi. Dengan demikian, jika harus ada pembatasan, maka mobil pribadi juga mesti dibatasi penggunaannya.

“Selain itu, pengendalian pengunaan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor itu oke dilakukan asalkan sudah disediakan angkutan umum massal yang baik, aman, dan nyaman,” katanya.

Tigor mengingatkan, sia-sia jika penggunaan motor di Jakarta dibatasi tanpa adanya langkah solutif soal transportasi publik yang baik. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pusat, untuk terlebih dahulu menyediakan angkutan publik yang memadai alih-alih membatasi penggunaan sepeda motor di Jakarta.

“Sediakan angkutan massal yang baik dulu baru dilakukan kebijakan penggunaan kendaraan bermotor pribadi seperti mobil dan sepeda motor,” usulnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku masih mempertimbangkan pembatasan sepeda motor, khususnya di Bundaran Hotel Indonesia sampai Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Dia beralasan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum memberikan hasil kajian secara lengkap kepada dia.

“Apakah dilarang total, perluasan, atau dalam opsi yang lain itu belum disampaikan kepada saya. Sehingga tentu saja untuk (uji coba) 12 September masih dalam bentuk kajian,” katanya.

Menurut Djarot, pembatasan sepeda motor tidak bisa buru-buru karena perlu perhitungan matang.  Usulan tersebut pertama kali diajukan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*