Breaking News

OTT Bupati Korup Harus, Halo KPK.. Kasus EKTP Jangan Mangkrak Dong

OTT Bupati Korup Harus, Halo KPK.. Kasus EKTP Jangan Mangkrak Dong.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong untuk menuntaskan pengusutan mega korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektonik atau E-KTP.

Sepak terjang KPK yang banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada sejumlah Bupati, patut diacungi jempol. Akan tetapi, KPK jangan sampai menjadikan hal itu melupakan pengusutan kasus EKTP.

Aktivis Jaringan 98 meminta KPK juga menuntaskan kasus itu. Jurubicara Jaringan 98, Ricky Tamba menuturkan, masyarakat geram dengan mangkraknya pengusutan megakorupsi EKTP.

“Kita sih apresiasi sejumlah OTT yang dilakukan KPK terhadap bupati, tetapi jangan juga kasus EKTP dilupakan,” tutur Ricky, di Jakarta, Sabtu (26/05/2018).

Dia mengatakan, dengan mengikuti perkembangan pengusutan kasus ini, pengusutan seakan hendak dilokalisir hanya sampai di mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov).

“Data-data sudah jelas kok. Banyak elite nasional lainnya yang diduga terlibat dalam EKTP, tapi hingga sekarang masih santai lenggang kangkung saja, bahkan masih bisa berkampanye antikorupsi dalam Pilkada 2018,” tuturnya.

Dia mencontahkan, ada elit parpol tertentu yang hendak maju sebagai Cagub di Jawa Tengah masih bebas saja melenggang dan berkampanye.

Demikian juga, nama lainnya yang dalam persidangan disebut terlibat, kini ada yang duduk sebagai Gubernur, seperti di Sulut, tetapi tak kunjung diungkap KPK.

Ada apa dengan KPK?,” ujar Ricky Tamba.

Dia menuturkan, dalam kajian Jaringan Aktivis 98, ada perbedaan perlakuan KPK terhadap pelaku korupsi yang berasal dari elite dengan aparatur lokal yang hanya membidik kerugian negara ratusan juta rupiah.

Hal ini menunjukkan tindakan diskriminatif yang dilakukan kepada koruptor. Ricky menyatakan, untuk koruptor dari kalangan elit nasional, perilaku penyidik berbanding terbalik. Padahal, para pelaku korupsi dari elit nasional itu diduga merampok triliunan rupiah APBN di EKTP.

“Hal tersebut sangat diskriminatif. Terlihat sekali ada tebang pilih. Itu membuat citra penegakan hukum di era Jokowi-JK kian terbukti hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujarnya.

Dia pun menyarankan, sebaiknya KPK tidak tebang pilih dan segera menuntaskan kasus korupsi EKTP.

Menurut dia, hanya ada satu jalan untuk mengembalikan kepercayaan publik. KPK harus menuntaskan kasus EKTP yang mangkrak itu dengan menangkap pelaku lainnya.

“Jangan tebang pilih. Sehingga agar syak wasangka bahwa kasus ini dilokasir di Setnov bisa terbantahkan. Bila tidak, maka kecurigaan publik kian kental bahwa KPK hanya alat pencitraan seakan pemberantasan korupsi di rezim sekarang ini sangat berhasil,” jelasnya.

Ricky juga menyampaikan, masyarakat dan jaringan aktivis 98 tidak tinggal diam. Masyarakat terus mengawasi setiap langkah KPK. Jaringan 98, lanjutnya, mengawasi penuntasan megakorupsi EKTP serta upaya pemberantasan korupsi yang selalu digembar-gemborkan dalam janji Nawacita rezim Jokowi-JK.

Bahkan, kata dia, bila kasus EKTP serta megakorupsi lainnya tak dituntaskan, rencananya Jaringan ’98 akan melakukan kampanye publik. Langkah yang dilakukan berupa Petisi Tuntaskan EKTP serta berbagai tindakan hukum dan politik lain, seperti diskusi panel ahli hukum dan aksi massa kreatif ke KPK.

“Rakyat menderita, pemimpin malah foya-foya korupsi uang negara. Korupsi musuh utama Negara Indonesia tercinta. Rakyat harus terus mengawasi KPK agar tidak lembek dan jadi alat kekuasaan. KPK cemen, EKTP mangkrak, beraninya cuma OTT bupati wali kota,” pungkas Ricky.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*