Breaking News

Otonomi Khusus Tak Berhasil, PGI Minta Jokowi Segera Hentikan Kekerasan di Tanah Papua

Otonomi Khusus Tak Berhasil, PGI Minta Jokowi Segera Hentikan Kekerasan di Tanah Papua.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyebut Otonomi Khusus (Otsus) di Papua tidak berhasil. Justru, kekerasan demi kekerasan makin sering terjadi, tanpa upaya serius untuk membangun masyarakat Papua.

Ketua Umum PGI Pdt Henriette TH Lebang menyampaikan, Otsus di Papua yang tadinya diharapkan jadi jalan tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan paling timur Indonesia itu, ternyata tidak mampu berbuat banyak bagi masyarakat di sana.

“Pembangunan Papua yang dilakukan selama ini harus dibarengi dengan penghentian segala bentuk kekerasan dan aksi-aksi yang melukai hati masyarakat Papua,” ucap Henriette Lebang, dalam Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM), yang diselenggarakan PGI bersama gereja-gereja di Papua.

Untuk itu, Henriette Lebang menghimbau aparat negara, khususnya kepolisian dan tentara, agar mengedepankan pendekatan kultural ketimbang mengedepankan pendekatan militeristik atau pendekatan keamanan semata.

“Kami juga menghimbau Bapak Presiden untuk mendesak Kapolri dan pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus tersebut serta peristiwa-peristiwa kekesaran lainnya,” ujarnya.

Memang, untuk merespon dan menyikapi persoalan-persoalan yang tak berkesudahan di Papua, pada hari Senin, 9 April 2018, PGI bersama gereja-gereja di Papua menggelar Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM). KGM kali ini berlangsung di Aimas Convention Center Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Konferensi ini merupakan forum bagi gereja-gereja di Indonesia untuk menggumuli dan menyatakan solidaritas terhadap persoalan-persoalan di Papua. Diharapkan, KGM ini akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh PGI, Gereja-gereja, baik di papua maupun di seluruh Indonesia, dan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah, dan lain-lain.

Henriette menjelaskan, mayoritas masyarakat Papua menilai dalam 16 tahun implementasi UU Otsus sebagai jalan tengah dan landasan legal untuk menyelesaikan persoalan multidimensional di Tanah Papua, tidak memberikan solusi.

“Tadinya, Otsus diharapkan sebagai jalan tengah dan solusi atas ketimpangan kebijakan yang terjadi sejak Masa Orde Baru. Rupanya, malah telah menimbulkan kekecewaan, penderitaan dan trauma panjang di kalangan masyarakat asli di Tanah Papua,” tutur Henriette.

Artinya, lanjut dia, implementasi UU Otsus selama ini belum maksimal bagi upaya mengsejahterakan dan membebaskan rakyat dari persoalan di Tanah Papua.

Ketimpangan, kesenjangan, diskriminasi dan kekerasan masih saja terus berlangsung, yang cenderung menjadikan orang asli Papua sebagai korban.

Peristiwa kekerasan terakhir terjadi 4 April 2018 yang lalu. Terjadi penembakan di Tembagapura, Papua yang menyebabkan tewasnya seorang warga sipil dan beberapa terluka.

Dalam KGM ini dibicarakan dan didalami berbagai macam persoalan masyarakat Papua dalam bingkai 5 (lima) topik besar, yaitu, Teologi Kontekstual; Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Hak-hak Dasar dan HAM; Politik dan Hukum; Sosial, Budaya dan Ekonomi; dan  Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Kampung.

Topik-topik ini dibahas dan didalami oleh berbagai narasumber yang berasal dari Papua maupun luar Papua. Lalu akan ditindaklanjuti oleh peserta dalam kelompok-kelompok komisi yang akan dibentuk.

Pembukaan KGM dilakukan langsung oleh Ketua Umum PGI, Pdt Henriette TH Lebang, dan dihadiri oleh sekitar 400 orang peserta yang merupakan utusan berbagai gereja dari seluruh Indonesia, termasuk utusan berbagai gereja di Papua dan Papua Barat, baik Protestan maupun Katolik.

Selain itu, hadir juga perwakilan masyarakat adat di dari berbagai daerah di Papua dan Papua Barat, Majelis Rakyat Papua, Pemerintah Daerah, perwakilan TNI dan Polri, dan lembaga-lembaga mitra PGI.

KGM ini berlangsung selama 4 hari dan akan berakhir tanggal 12 April 2018 nanti. Direncanakan Penutupan Kegiatan KGM ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, yang kebetulan akan melakukan kunjungan kerja ke Sorong dan sekitarnya pada waktu yang sama.

“KGM ini merupakan wujud solidaritas gereja-gereja di Indonesia terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh rakyat di Tanah Papua. Karena itu, dalam KGM ini utusan gereja-gereja di Indonesia bersama tokoh-tokoh gereja dan masyarakat di Tanah Papua, membicarakan, mendalami, menggumuli dan mencari jalan keluar terhadap persoalan konkrit yang dialami oleh orang Papua,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum PGI mengatakan, Pemerintah Pusat harus memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap persoalan di Papua.

“Harus ada langkah-langkah yang konkrit untuk menyelamatkan dan membebaskan orang Papua. Mungkin dibutuhkan perdekatan yang khusus untuk mendorong akselerasi pembangunan yang lebih berdampak bagi kesejahteraan rakyat Papua,” tuturnya.

Menyinggung peristiwa kekerasan terakhir di Tembagapura, Ketua Umum PGI menginformasikan bahwa pada tanggal 6 Maret lalu, PGI sudah mengirimkan surat kepada Presiden RI.

Dalam surat tersebut, PGI menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap terjadinya peristiwa tersebut.

“PGI khawatir bahwa peristiwa kekerasan ini akan terus memelihara luka batin masyarakat Papua sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang sama dari waktu-waktu yang lalu,” ujarnya.

Selanjutnya, PGI juga mengingatkan peristiwa kekerasan tersebut akan mencederai segala upaya dan pendekatan baru yang selama ini sudah dilakukan di Papua.

Pembangunan Papua yang sudah dilakukan selama ini harus dibarengi dengan penghentian segala bentuk kekerasan dan aksi-aksi yang melukai hati masyarakat Papua.

“Usut tuntas kasus tersebut serta peristiwa-peristiwa kekerasan lainnya,” ujar Ketua Umum PGI.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*