Breaking News

Objek Sengketa Berubah, Gugatan Reklamasi Dicabut

Objek Sengketa Berubah, Gugatan Reklamasi Dicabut.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mencabut gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D pada proyek reklamasi Teluk Jakarta. Koalisi menyebutkan objek perkara telah berubah sehingga gugatan tersebut sudah tidak efektif. Sementara itu, kuasa hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan kuasa hukum PT Kapuk Naga Indah menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan tersebut.

Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Simamora menuturkan, pencabutan gugatan ini diatur dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa penggugat. Dalam hal ini, koalisi mempunyai hak untuk mencabut gugatan yang sudah diajukan.

Namun apabila pencabutan tersebut hendak dilakukan setelah tergugat memberikan jawaban, maka maka pencabutan tersebut harus mendapatkan izin dari para tergugat, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan PT Kapuk Naga Indah.

“Alasan pencabutan gugatan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah merevisi secara sepihak Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Kapuk Naga Indah tanggal 23 Agustus 2013 yang menjadi objek sengketa,” katanya dalam siaran persnya, Jumat (30/03/2018).

Revisi secara sepihak tersebut mengubah nomor surat keputusan itu menjadi 1697/HGB/BPN-09.05/2017. Konsekuensi perubahan objek sengketa tersebut dapat menyebabkan beberapa hal, misalnya, gugatan yang diajukan koalisi menjadi tidak dapat dieksekusi meskipun nantinya menang karena nomor objek sengketa yang digugat berbeda dengan nomor objek sengketa yang ada sekarang.

“Perubahan objek sengketa ini juga dapat menyebabkan gugatan Koalisi ditolak karena surat keputusan yang lama sudah tidak ada lagi,” ujar Nelson.

Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata mengatakan, koalisi menyesalkan perubahan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara karena dibuat secara sepihak tanpa pemberitahuan ke khalayak ramai.

“Bahkan terkesan manipulatif karena memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada surat keputusan yang lama yang dibuat secara tergesa-gesa dan diduga keras karena ‘kejar setoran’ sebelum terjadi pergantian rezim pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” ujarnya.

Salah satu contoh nyata kesalahan tersebut dapat dilihat dari proses pengukuran dan pengolahan data fisik serta yuridis yang dilakukan pada 24 Agustus 2017. Padahal surat keputusan tersebut terbit pada 23 Agustus 2017.

“Kesalahan sekaligus kejanggalan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kejanggalan lain perihal terbitnya HGB tersebut,” ujar Marthin.

Koalisi sendiri akan mempelajari masalah ini sebelum melakukan langkah hukum lainnya.

Sementara itu, majelis hakim PTUN Jakarta yang dipimpin oleh hakim Adhi Budhi Sulistyo menyatakan pihaknya akan memberikan sikap dalam bentuk putusan sela yang menyatakan bahwa gugatan dicabut.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*